ANAMBAS (gokepri.com) – Setelah melalui rangkaian pembahasan yang cukup panjang, DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas resmi menetapkan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026. Meski demikian, Badan Anggaran (Banggar) DPRD menegaskan bahwa kondisi fiskal daerah masih berada dalam posisi yang kurang ideal, karena nilai belanja kembali melampaui pendapatan.
Dalam laporan Banggar, total belanja daerah pada APBD 2026 diproyeksikan mencapai Rp966,34 miliar, sementara estimasi pendapatan hanya sekitar Rp920,8 miliar. Ketimpangan ini mencerminkan terjadinya defisit yang mempersempit ruang fiskal pemerintah daerah—sebuah situasi yang digambarkan sebagai “lebih besar pasak daripada tiang.”
Belanja Pegawai Jadi Beban Terbesar
Salah satu poin yang menjadi sorotan utama DPRD adalah tingginya Belanja Pegawai, yang menyentuh angka Rp502,59 miliar, atau lebih dari separuh total belanja daerah. Kondisi ini dinilai semakin menekan kemampuan daerah untuk memperluas program pembangunan.
Wakil Ketua I DPRD Anambas, Yusli YS, menjelaskan bahwa besarnya beban belanja pegawai merupakan konsekuensi langsung dari kebijakan nasional, terutama terkait pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN, yang jumlahnya mencapai 2.941 orang.
“Kalau dibilang berat, memang seperti inilah kenyataannya. Namun di sisi lain, belanja pegawai juga berperan menjaga daya beli masyarakat di Anambas,” ujar Yusli, sembari menekankan bahwa struktur fiskal saat ini belum mencapai komposisi ideal.
Yusli juga menambahkan bahwa opsi untuk memangkas belanja pegawai bukanlah solusi yang dapat ditempuh. Karena itu, DPRD mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat potensi pendapatan asli daerah dan mencari sumber penerimaan lain yang sah.
“Kondisi ini harus kita hadapi. Fokus pemerintah daerah seharusnya bukan memangkas belanja pegawai, melainkan meningkatkan pendapatan agar tekanan fiskal berangsur berkurang,” tegasnya.
Setelah penyampaian pandangan fraksi-fraksi, seluruh anggota dewan yang hadir menyatakan persetujuan terhadap pengesahan APBD 2026. Sidang paripurna ditutup dengan ketukan palu pimpinan rapat sebagai tanda sahnya keputusan tersebut.
Pimpinan DPRD berharap APBD yang telah disahkan dapat menjadi landasan kuat bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang lebih terarah dan berkelanjutan pada tahun mendatang. (wisnu)
