ANAMBAS (gokepri) — Persoalan fasilitas kesehatan dasar di wilayah kepulauan menjadi perhatian Bupati Kepulauan Anambas Aneng. Ia meminta Dinas Kesehatan membenahi sejumlah Puskesmas Pembantu (Pustu) yang dinilai sudah tidak layak digunakan.
Aneng menyampaikan hal tersebut saat membuka Bimbingan Teknis Tim Pengelolaan Posyandu Kabupaten dalam Pengelolaan Posyandu di Aula Hotel Tarempa Beach, Jumat, 21 Agustus 2026.
Di hadapan peserta Bimtek dan organisasi perangkat daerah, Aneng meminta sektor kesehatan tetap menjadi salah satu prioritas pembangunan karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat.
Baca Juga: BRK Syariah Bawa Pelajar Anambas Belajar Langsung di Bank
Ia secara khusus menyoroti kondisi Pustu di sejumlah wilayah, termasuk Keramut dan beberapa kawasan di Jemaja. Menurut dia, hasil penelusuran langsung menunjukkan masih terdapat fasilitas kesehatan yang tidak layak fungsi.
“Kepada Kadinkes Anambas, agar membantu saya membenahi fasilitas Pustu yang ada di Anambas, khususnya di Jemaja, karena saya lihat banyak infrastruktur yang sudah tidak ada, bahkan orangnya juga,” ujar Aneng.
Persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kondisi bangunan, tetapi juga keberadaan tenaga yang menjalankan pelayanan di fasilitas kesehatan tingkat desa. Karena itu, Aneng meminta Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Anambas Feri Oktavia memberi perhatian khusus terhadap kondisi Pustu.
Pembenahan layanan kesehatan menjadi penting bagi Anambas yang terdiri atas wilayah kepulauan dengan akses antarpulau yang bergantung pada transportasi laut. Kondisi tersebut membuat keberadaan fasilitas kesehatan dasar di wilayah permukiman menjadi bagian penting dari akses pelayanan masyarakat.
Aneng mengatakan akan membawa persoalan tersebut ke pemerintah pusat. Dalam waktu dekat, ia berencana ke Jakarta untuk mencari dukungan dan solusi bagi pengembangan fasilitas kesehatan di Anambas.
“Dalam waktu dekat, saya akan ke pusat untuk mencoba memperbaiki dan menjadikan fasilitas kesehatan kita lebih baik lagi. Untuk itu saya butuh dukungan dan doanya dari semua OPD, khususnya Dinkes,” katanya.
Bimtek pengelolaan Posyandu tersebut menjadi forum bagi pemerintah daerah untuk memperkuat pengelolaan layanan kesehatan berbasis masyarakat. Namun bagi Aneng, penguatan Posyandu perlu berjalan beriringan dengan pembenahan fasilitas kesehatan dasar di wilayah yang masih menghadapi keterbatasan.
Ia meminta organisasi perangkat daerah, terutama Dinas Kesehatan, tidak hanya berfokus pada program, tetapi juga memastikan fasilitas dan tenaga pelayanan di lapangan dapat mendukung kebutuhan masyarakat.
Baca Juga: INSPIRASI HARI KEMERDEKAAN: Wiranto dan Semangat Generasi Muda Membangun Anambas
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
