Batam (gokepri.com) – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kepulauan Riau meminta BPH Migas memisahkan kuota BBM solar bersubsidi khusus nelayan dengan kuota solar kendaraan darat.
“Kuota itu tidak diberikan per sektor, satu kuota itu diberikan kepada semua sektor, masih gelondongan,” kata Kepala DKP Kepri, Said Sudrajad, Selasa 19 September 2023.
Said mengatakan DKP sudah berulangkali berkomunikasi dengan BPH Migas terkait pemisahan kuota solar khusus nelayan. Namun hasilnya nihil.
Baca Juga: Hasil Nelayan Kepri Transaksinya Harus di Kepri
“Kami sudah berkali-kali komunikasi ke sana, termasuk rencana penambahan kuota solar nelayan,” tuturnya.
Ia berharap, BPH migas bisa mengkhususkan kuota bagi para nelayan, khususnya di Kepulauan Riau.
Permintaan DKP Kepri terkait solar subsidi ini berangkat dari kondisi di lapangan. Nelayan di Kepri khususnya nelayan tradisional masih sulit mengakses solar subsidi.
Hal ini karena kuota solar subsidi yang ada peruntukannya untuk kendaraan darat dan kendaraan laut. Tidak ada pemisahan, di antara keduanya.
Sementara itu Ketua Lembaga Swadaya Tempatan Nelayan Perikanan Kepri (Lestari), Eko Fitriandi meminta pemerintah memastikan ketersediaan solar subsidi.
Eko mengatakan masih banyak nelayan tradisional yang belum bisa mengakses solar subsidi.
“BBM subsidi langka dan belum semua nelayan tradisional menikmati,” terangnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Penulis: Engesti
