ANAMBAS (gokepri) — Bupati Kepulauan Anambas Aneng menyoroti minimnya penyerapan tenaga kerja lokal oleh industri hulu minyak dan gas bumi yang beroperasi di wilayahnya. Padahal, Anambas selama ini dikenal sebagai daerah penghasil migas.
Sorotan itu disampaikan Aneng dalam acara serah terima program Community Investment Harbour Energy di Aula Siantan Nur, Selasa (27/1/2026). Di hadapan perwakilan perusahaan migas, ia meminta keterbukaan soal jumlah putra-putri daerah yang bekerja di sektor tersebut.
“Kami ini disebut daerah penghasil, tetapi sejauh mana manfaat itu dirasakan masyarakat masih belum jelas,” kata Aneng. “Kami ingin tahu, berapa sebenarnya anak-anak Anambas yang bekerja di perusahaan migas.”
Baca Juga: Bagaimana Industri Hulu Migas Menggerakkan Ekonomi Kepri
Menurut Aneng, aspirasi itu lahir dari kebutuhan nyata masyarakat, bukan kepentingan politis. Ia menyebut banyak generasi muda Anambas yang telah menyelesaikan pendidikan sarjana hingga pascasarjana, tetapi belum terserap di dunia industri.
“Anak-anak kami sudah banyak yang S1 dan S2. Tapi masih jadi penonton di daerah sendiri,” ujarnya.
Di sisi lain, Aneng mengapresiasi kontribusi perusahaan migas, khususnya Harbour Energy, melalui program tanggung jawab sosial perusahaan. Program tersebut menyasar sektor pendidikan, kesehatan, penguatan usaha warga, hingga perbaikan fasilitas umum.
Ia menilai program CSR dapat menjadi jembatan kolaborasi antara pemerintah daerah dan dunia usaha, selama dirancang sesuai kebutuhan masyarakat dan dijalankan secara berkelanjutan.
“Kehadiran industri migas seharusnya tidak hanya soal aktivitas industri, tapi juga harapan yang nyata bagi masyarakat,” kata Aneng.
Untuk menjawab persoalan ketenagakerjaan, pemerintah daerah mendorong pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) yang disesuaikan dengan kebutuhan industri migas. Melalui BLK, tenaga kerja lokal diharapkan memenuhi standar yang dibutuhkan perusahaan.
“Kalau bisa dipenuhi oleh tenaga lokal, kami berharap tidak perlu mendatangkan pekerja dari luar Anambas,” ujarnya.
Meski begitu, Aneng menyatakan pemerintah daerah memahami kebutuhan perusahaan terhadap keahlian tertentu. Namun, ia menegaskan prioritas bagi tenaga lokal tetap harus menjadi prinsip utama.
“Kalau memang tidak bisa dipenuhi, silakan dari luar. Tapi mohon, anak-anak lokal diprioritaskan,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Aneng juga menyampaikan komitmen pemerintah daerah untuk mendukung dunia usaha yang beroperasi di Anambas, selama sesuai aturan yang berlaku.
Sejak dilantik pada 20 Februari 2025, Aneng mengusung visi menjadikan Anambas lebih maju dan berdaya saing dibanding kabupaten lain di Kepulauan Riau.
“Potensi Anambas lengkap. Tantangannya tinggal bagaimana kita mengelolanya bersama—pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat,” ujarnya.
Baca Juga: Bupati Anambas Dorong Ekonomi Desa Langir Lewat Budidaya Madu dan Kepiting Bakau
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
