BATAM (gokepri) – Pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau (Kepri) dalam tiga tahun terakhir berada di atas rata-rata nasional. Tahun 2023 ekonomi provinsi ini mencatat angka 5,20 persen, sementara pada triwulan pertama 2025 mencapai 5,16 persen. Salah satu motor utama di balik capaian ini adalah geliat baru industri hulu minyak dan gas bumi (migas).
Kebangkitan sektor migas di Kepri tidak hanya mengubah neraca produksi energi, melainkan juga memicu multiplier effect atau efek berganda. “Efek ganda dari kegiatan hulu migas terlihat dari penyerapan tenaga kerja, tumbuhnya industri penunjang, hingga kontribusi fiskal dan sosial bagi daerah,” jelas Kepala Perwakilan SKK Migas Sumatera Bagian Utara, C.W. Wicaksono, baru-baru ini.
Setelah sempat menurun, produksi migas di Kepri mulai bangkit sejak Mei 2025. Lapangan Forel dan Terubuk resmi beroperasi dengan tambahan kapasitas sekitar 30.000 barrel oil equivalent per day (BOEPD). Data ini sejalan dengan laporan Badan Pusat Statistik Kepri. Memasuki 2025, ekspor migas mengalami penurunan pada Januari sebesar US$295 juta, turun 19,36% dari Desember 2024. Meski demikian, data kumulatif Januari-Mei 2025 menunjukkan rebound dengan total ekspor migas mencapai USD1,75 miliar, didorong oleh kenaikan signifikan pada Mei sebesar US$372,9 juta (naik 38,77% dari Mei 2024).
Presiden Prabowo Subianto yang meresmikan produksi perdana Lapangan Minyak Forel dan Terubuk di Kepulauan Natuna pada Jumat, 16 Mei 2025. Peresmian dilakukan secara hybrid dari Istana Merdeka, Jakarta, dan disiarkan langsung dari lokasi proyek migas itu.
Dalam pidatonya, Prabowo menyebut capaian tersebut sebagai momen bersejarah bagi sektor energi nasional. Ia menegaskan, ini adalah peresmian pertama lifting migas pada masa pemerintahannya. “Saya atas nama pemerintah dan rakyat Republik Indonesia menyampaikan ucapan selamat. Saya bangga atas prestasi membanggakan ini,” kata Prabowo dikutip dari siaran pers Sekretariat Kabinet.
Menurut Presiden, produksi perdana dari dua lapangan itu menjadi tonggak menuju swasembada energi. Seperti swasembada pangan, kata Prabowo, kemandirian energi adalah syarat mutlak kekuatan bangsa. “Kalau kita mampu mencapai swasembada energi, kita akan menghemat puluhan miliar dolar Amerika. Ratusan triliun uang kita tidak perlu mengalir keluar negeri,” ujarnya.
Prabowo mengapresiasi kerja seluruh pihak, mulai dari Kementerian ESDM, SKK Migas, Medco Energi, hingga para teknisi lapangan. Ia menyoroti pula tingginya penggunaan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dalam proyek ini. “Ini membuktikan kemampuan anak-anak bangsa menguasai teknologi migas, dengan TKDN mendekati 100 persen,” ucapnya.
Membentang pada Wilayah Kerja (WK) South Natuna Sea Block B, Provinsi Kepulauan Riau, proyek ini memiliki 16 platform lepas pantai, tiga lapangan bawah laut, serta dua Floating production storage and offloading (FPSO), Marlin Natuna dan Belanak.
Kapal raksasa-dulu tanker biasa-disulap menjadi tempat produksi penyimpanan dan pembongkaran minyak. Berkat tangan-tangan para pekerja lokal di galangan PT Dok Warisan Pertama di Batam, FSPO Marlin Natuna menjadi FSPO pertama di Indonesia yang sepenuhnya hasil konversi di dalam negeri.
Proyek ini menyerap lebih dari 2.300 pekerja, sebagian besar di galangan kapal Batam yang mengerjakan fasilitas produksi lepas pantai. Dari jumlah itu, 1.386 pekerja berasal dari Batam. Data ini menunjukkan manfaat migas tidak berhenti di lepas pantai, tetapi merembet ke daratan melalui lapangan kerja dan kontrak industri.
Di Anambas, tenaga kerja lokal menempati posisi operator dan foreman. Peningkatan partisipasi ini berarti lebih dari sekadar gaji bulanan. Pendapatan pekerja migas meningkatkan daya beli rumah tangga dan memicu aktivitas ekonomi lokal. Warung, penginapan, jasa transportasi, hingga usaha kecil yang melayani kebutuhan proyek ikut merasakan dampak.
Selain serapan tenaga kerja, multiplier effect hadir lewat program tanggung jawab sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR). SKK Migas bersama kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) dan pemerintah daerah menjalankan program beasiswa, pelatihan nelayan, pemberdayaan perempuan, serta dukungan sarana pendidikan dan kesehatan. Ada pula pelatihan teknis seperti pengelasan, keselamatan kerja, dan operator alat berat agar masyarakat dapat berkompetisi masuk ke industri migas.
Di Anambas, forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) dibentuk untuk menyinergikan program CSR berbagai perusahaan. Forum ini memastikan program tidak tumpang tindih dan benar-benar menjawab kebutuhan lokal. Beberapa bentuk nyata adalah bantuan kapal dan alat tangkap ramah lingkungan bagi nelayan, fasilitas sekolah, peralatan kesehatan, hingga pelatihan wirausaha untuk generasi muda.
Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengusulkan pendidikan migas masuk ke agenda CSR. Menurutnya, hal ini akan membuka jalan bagi anak-anak lokal agar memiliki keterampilan sesuai kebutuhan industri strategis tersebut.
Kontribusi Fiskal dan Participating Interest
Manfaat lain datang dalam bentuk penerimaan daerah. Kabupaten Natuna pada 2025 menerima lebih dari Rp185 miliar Dana Bagi Hasil (DBH), dengan Rp84 miliar di antaranya bersumber dari migas. Dana ini menopang pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, dan pendidikan.
Tonggak baru tercatat dengan keterlibatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kepri melalui kepemilikan Participating Interest (PI) 10 persen di Blok Northwest Natuna. Skema ini memungkinkan daerah memperoleh keuntungan langsung dari eksploitasi sumber daya, bukan hanya menunggu transfer dari pusat.
Batam memainkan peran khusus sebagai basis industri penunjang migas. Galangan kapal di kota ini menjadi lokasi fabrikasi fasilitas produksi lepas pantai dan konversi kapal tanker menjadi FPSO Marlin Natuna. Seluruh pengerjaan dilakukan tenaga kerja Indonesia, menandai peningkatan kapasitas industri nasional.
Batam juga menjadi lokasi pabrik pipa seamless pertama di Indonesia. Pabrik ini memproduksi 30.000 ton pipa per tahun, dengan target peningkatan kapasitas menjadi 70.000 ton pada akhir 2025. Produk tersebut dipakai langsung dalam pengeboran sumur migas di berbagai blok nasional.
Wicaksono menegaskan multiplier effect industri hulu migas di Kepri berlangsung dalam berbagai lapisan. Pada level makro, industri ini menjaga pertumbuhan ekonomi provinsi di atas rata-rata nasional. Pada level fiskal, dana bagi hasil dan PI memperkuat keuangan daerah. Pada level sosial, program pemberdayaan masyarakat meningkatkan kapasitas lokal. Pada level industri, keberadaan migas memperkuat ekosistem fabrikasi dan manufaktur di Batam.
“Semua lapisan ini saling terkait dan menciptakan lingkaran manfaat yang semakin luas,” kata Wicaksono.
Dengan beroperasinya proyek-proyek baru, multiplier effect di Kepri diproyeksikan semakin besar. Natuna dan Anambas tidak lagi dipandang sebagai wilayah terluar, melainkan garda depan pertumbuhan ekonomi berbasis energi. Sektor hulu migas di Kepri telah membuktikan bahwa kontribusinya tidak hanya berupa produksi energi nasional, tetapi juga peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penguatan daya saing industri nasional. ***
Baca Juga: Bisakah Batam Menghentikan Arus Pasien Indonesia ke Luar Negeri?
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
