Bawaslu Natuna Beri Pelatihan Kelola Emosi bagi Pengawas Pilkada

pengawas pilkada natuna
Foto bersama dalam kegiatan pelatihan pengelolaan emosi bagi pengawas partisipatif Pilkada di Natuna. Foto: ANTARA

Natuna (gokepri.com) – Bawaslu Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, memberikan pelatihan khusus bagi pengawas partisipatif dalam mengelola emosi selama bertugas di Pilkada 2024. Selain pengelolaan emosi, peserta juga diberi pemahaman tentang aturan Pilkada dan berbagai aspek pengawasan lainnya.

“Pelatihan ini penting untuk membentuk pengawas partisipatif yang netral dan objektif saat menjalankan tugas,” kata Komisioner Bawaslu Natuna, Ila Nurlaila, Minggu 6 Oktober 2024.

Kegiatan berlangsung di Kecamatan Bunguran Timur Laut selama dua hari, mulai 5 hingga 6 Oktober 2024, dengan total 84 peserta yang terdiri dari kader pendidikan pengawas partisipatif (P2P), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), mahasiswa, dan kader P2P kecamatan.

Baca Juga: Maksimalkan Pelayanan, Bawaslu Natuna Tetap Buka di Hari Libur

Menurut Ila, Bawaslu ingin memperkuat peran pengawas partisipatif, karena mereka tidak bisa bekerja sendiri dalam mengawasi Pilkada. Pelatihan ini bertujuan agar pengawas partisipatif lebih percaya diri dalam mengawasi dan melaporkan pelanggaran Pilkada.

“Kami terus memberikan penguatan kepada pengawas partisipatif. Fokus kami adalah pencegahan pelanggaran, bukan semata-mata mencari kesalahan peserta Pilkada,” ujarnya.

Bawaslu, lanjut Ila, akan tetap melakukan penindakan jika pencegahan tidak diindahkan. “Namun, prioritas utama kami adalah mencegah pelanggaran agar Pilkada berjalan lancar,” tambahnya.

Di tempat terpisah, Sumarni, Psikolog Klinis dari UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Natuna yang menjadi narasumber dalam pelatihan, menekankan pentingnya regulasi emosi bagi para pengawas Pilkada, terutama yang mayoritas generasi muda.

“Jika emosi terkontrol dengan baik, keputusan yang diambil juga akan lebih tepat dan objektif,” jelasnya.

Pelatihan ini diharapkan dapat membantu para pengawas menjalankan tugas mereka dengan lebih baik, netral, dan profesional, sehingga Pilkada 2024 dapat terlaksana dengan tertib dan sesuai aturan. ANTARA

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Pos terkait