Jakarta (gokepri.com) – Bertepatan Hari Lahan Basah Sedunia, Bappenas melaksanakan Kick-off Meeting Tim Koordinasi Strategis Pengelolaan Lahan Basah secara virtual, Selasa (2/2/2021). Tim koordinasi ini resmi dibentuk pada 30 Oktober 2020 untuk mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals 2030.
Tujuan pembangunan berkelanjutan itu antara lain mendorong implementasi Pembangunan Rendah Karbon (PRK). Kemudian mendukung koordinasi multipihak serta menyusun Peta Jalan Pengelolaan Lahan Basah. Khususnya ekosistem mangrove dan gambut secara komprehensif yang targetnya rampung dalam enam bulan ke depan.
Peta jalan tersebut akan berfungsi sebagai panduan pengelolaan lahan basah (mangrove dan gambut) dalam mendukung target pengurangan emisi gas rumah kaca. Demikian disampaikan Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas Arifin Rudiyanto.
“Peta Jalan Pengelolaan Lahan Basah ini sebagai salah satu instrumen pendukung pilar penting pencapaian Visi Indonesia 2045. Yakni Pilar Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan,” ujarnya.
Menurut Arifin, manfaat multiguna dari ekosistem mangrove dan gambut berpotensi besar mendukung sejumlah aspek di dalam pilar tersebut. Seperti pertumbuhan ekonomi, ekonomi kreatif, pariwisata, maritim, ketahanan pangan, air, dan lingkungan.
“Oleh karena itu, Peta Jalan Pengelolaan Lahan Basah juga akan disusun sebagai panduan jangka panjang untuk mendukung pencapaian visi tersebut,” ungkapnya.
Arifin menjelaskan, tiga Kelompok Kerja (Pokja) mengawal penyusunan dan implementasi peta jalan ini. Ketiga pokja terdiri atas Pokja Perencanaan dan Anggaran. Pokja Sinkronisasi Kebijakan Multi-Pihak, Data, dan Informasi Pendukung. Serta Pokja Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan.
Penyusunan peta jalan tersebut akan bekerja sama dan berkonsultasi dengan sejumlah kementerian/lembaga lain. Terutama yang telah memiliki strategi, rencana pengelolaan, dan data-data terkait ekosistem mangrove dan gambut. Seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Pertanian.
Baca juga: BRGM Percepat Rehabilitasi Mangrove di Kepri
Menurutnya, mangrove dan gambut merupakan ekosistem kaya karbon yang menyimpan dan menyerap karbon jauh lebih banyak dibanding hutan tropis. Mangrove dan gambut merupakan salah satu solusi berbasis alam bagi pembangunan berkelanjutan.
Mangrove dan gambut juga memberikan manfaat bagi ekonomi, lingkungan, dan sosial. Termasuk mendukung upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Pelestarian dan pengelolaan mangrove dan gambut yang tepat dapat mendukung target pengurangan emisi. Sekaligus mencegah pelepasan emisi yang tersimpan pada kedua ekosistem tersebut.
Deputi Arifin menegaskan, Tim Koordinasi Strategis Pengelolaan Lahan Basah bersifat komplementer. Tim juga mendukung sejumlah inisiatif serta strategi terkait mangrove dan gambut yang sudah ada di Indonesia. Komitmen para pihak sangat penting agar Peta Jalan Pengelolaan Lahan Basah dapat berkontribusi terhadap target pembangunan berkelanjutan.
“Tahun 2030 merupakan momentum penting untuk kita semua melaporkan capaian atas sejumlah komitmen Indonesia kepada masyarakat global. Dalam upaya mencapai TPB/SDGs dan implementasi PRK, langkah untuk menjaga stok karbon dan meningkatkan serapan karbon dalam satu dekade ke depan sangat penting. Khususnya untuk pencapaian komitmen negara demi menjaga kepercayaan dunia dan keberlangsungan dukungan global,” pungkasnya. (wan)
