Industri plastik dalam negeri hanya mampu memenuhi 50–60% kebutuhan bahan baku, sementara pasokan impor dari Timur Tengah dan Asia terganggu.
JAKARTA (gokepri) — Harga bahan baku plastik melonjak hingga 50% sejak Selat Hormuz ditutup akibat eskalasi konflik di Timur Tengah. Tekanan ini memukul industri plastik hilir Indonesia dan mulai mendorong sejumlah perusahaan ke arah pemutusan hubungan kerja.
Ketua Umum Asosiasi Produsen Plastik Hilir Indonesia (Aphindo), Henry Chevalier, mengungkapkan sejumlah pelaku industri sudah mulai mengarah ke PHK, meski masih dalam tahap awal. “Ada beberapa yang mungkin sudah mengarah ke sana, tapi karena mereka masih punya modal, kami coba survive dulu,” ujarnya dikutip dari Bisnis.com, Minggu (5/4/2026).
Baca Juga: Konflik Timur Tengah Ancam Pasokan Nafta, Harga Plastik Medis Bisa Naik 50 Persen
Aphindo mencatat industri petrokimia dalam negeri hanya mampu memenuhi sekitar 50–60% kebutuhan bahan baku plastik nasional. Sisanya, 40–50%, bergantung pada impor—terutama dari Timur Tengah dan sebagian dari China.
Penutupan Selat Hormuz memutus jalur impor utama itu. Selain pasokan yang seret, perusahaan asuransi kini enggan menanggung pengiriman melalui selat tersebut, sehingga pelayaran pun menahan risiko. Industri hulu juga memberlakukan force majeure, memangkas pasokan hingga 50% meski kontrak sudah berjalan.
Negara pemasok di Asia seperti China, Thailand, dan Vietnam turut membatasi ekspor untuk memenuhi kebutuhan domestik masing-masing. Akibatnya, kelangkaan bahan baku semakin parah dan harga melonjak 40–50%.
Henry menegaskan, kondisi ini membuat pelaku usaha hilir tidak berani mengikat kontrak dengan pelanggan. “Kelangkaan pasokan jadi persoalan utama, meski kami punya kemampuan finansial,” katanya.
Harga Produk Ikut Terkerek
Kenaikan biaya bahan baku otomatis mendongkrak biaya produksi industri hilir. Beban itu kemudian diteruskan ke harga produk akhir: kemasan makanan dan minuman, hingga produk farmasi. Kantong plastik, misalnya, harganya sudah naik hampir 50%. Aphindo memperingatkan, kondisi ini berpotensi memicu inflasi yang lebih luas di tengah daya beli masyarakat yang sudah melemah.
Di sisi domestik, industri petrokimia Indonesia juga menghadapi kelemahan struktural. Teknologi yang digunakan masih berbasis nafta, sehingga sulit bersaing dengan negara seperti Thailand yang menggunakan gas sebagai bahan baku dengan biaya lebih efisien.
Henry mendorong pemerintah memberikan dukungan melalui kebijakan non-tarif untuk memperkuat industri hulu dalam negeri. Kebijakan berbasis tarif seperti kenaikan bea masuk, menurutnya, justru akan menambah beban industri hilir.
“Dengan fasilitas non-tarif, biaya bahan baku bisa ditekan. Kalau harga bahan bakunya terjangkau, industri hilir pun akan menyerapnya,” katanya. BISNIS.COM
Baca Juga: Trump Ultimatum Iran: Buka Selat Hormuz atau Infrastruktur Dihancurkan
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
