BATAM (gokepri) — Dalam waktu kurang dari dua tahun, Batam membukukan sederet indikator ekonomi yang meyakinkan. Pertumbuhan ekonomi mencapai 6,76 persen, realisasi investasi melonjak 72,83 persen menjadi Rp 44,01 triliun, dan pelayanan perizinan dipangkas dari hitungan tahun menjadi puluhan hari.
Bagi Wali Kota Batam sekaligus Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Amsakar Achmad, capaian itu bukan garis akhir, melainkan pijakan untuk membawa Batam merebut porsi lebih besar dari lalu lintas perdagangan internasional di Selat Malaka.
Ambisi tersebut lahir dari keyakinan bahwa keunggulan geografis Batam belum sepenuhnya berubah menjadi keunggulan ekonomi. Berada di salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia dan bertetangga dengan Singapura memberi Batam peluang menjadi simpul logistik, industri, dan ekonomi digital di kawasan. Peluang itu, menurut Amsakar, hanya dapat diraih apabila pemerintah mampu menciptakan iklim investasi yang cepat, pasti, dan didukung infrastruktur berstandar internasional.
Baca Juga: Mengapa Kabel Laut Nongsa-Changi Penting bagi Batam dan Singapura
“Ini pusat lalu lintas perdagangan yang cukup padat, ada Selat Malaka di sini. Kita harapkan tidak hanya tumbuh seperti yang saya sampaikan 10 persen, ke depan Batam bisa mengambil sampai 20-an persen bila perlu,” ujar Amsakar dalam program PROFIT CNBC Indonesia, Jumat (17/7/2026).
Pernyataan tersebut mencerminkan perubahan orientasi pembangunan Batam. Jika sebelumnya fokus tertuju pada peningkatan investasi, kini pemerintah mulai mengarahkan investasi sebagai instrumen untuk memperbesar peran Batam dalam rantai pasok global.
Strategi itu bertumpu pada tiga pilar utama, yakni reformasi birokrasi, pembangunan infrastruktur logistik, dan pengembangan ekonomi digital.
Reformasi birokrasi menjadi langkah pertama. Menurut Amsakar, pemerintah menindaklanjuti arahan Presiden RI agar seluruh pelayanan kepada dunia usaha dipercepat dan disederhanakan sehingga investor memperoleh kepastian berusaha.
Perubahan paling nyata terlihat pada proses persetujuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Jika sebelumnya membutuhkan waktu enam bulan hingga dua tahun, kini rata-rata selesai dalam 38 hari.
Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) juga dipercepat menjadi sekitar dua bulan. Penyederhanaan tersebut menjadi salah satu faktor yang mendorong kenaikan investasi.
Pada 2024, realisasi investasi Batam tercatat Rp 25,46 triliun. Setahun kemudian nilainya melonjak menjadi Rp 44,01 triliun atau tumbuh 72,83 persen. Capaian itu juga melampaui target investasi Rp 36,9 triliun dengan tingkat realisasi 118,87 persen.
“Kami diminta Presiden untuk menyederhanakan pelayanan kepada dunia usaha. Itu yang terus kami kerjakan agar investor memperoleh kepastian dan kemudahan berusaha di Batam,” ujar Amsakar.
Perubahan tidak berhenti pada penyederhanaan prosedur. BP Batam juga membangun sistem pemantauan perizinan berbasis digital sehingga setiap permohonan dapat dipantau secara waktu nyata oleh pimpinan. Sistem tersebut memungkinkan hambatan birokrasi segera diidentifikasi dan diselesaikan.
Pendampingan kepada investor juga diperkuat melalui program Duta Investasi. Investor memperoleh pendampingan sejak tahap perencanaan hingga proyek berjalan sehingga proses investasi tidak terhambat oleh persoalan administratif.
“Investor tidak kami biarkan berjalan sendiri. Mereka didampingi sejak awal hingga investasi terealisasi sehingga seluruh proses menjadi lebih mudah dan pasti,” ujar Amsakar.
Namun, Amsakar menilai kemudahan perizinan saja tidak cukup. Agar Batam mampu mengambil manfaat lebih besar dari padatnya lalu lintas perdagangan Selat Malaka, kapasitas infrastruktur logistik juga harus ditingkatkan.
Karena itu, pemerintah mendorong pembangunan pelabuhan berstandar internasional yang memiliki kapasitas lebih besar dibandingkan Pelabuhan Batu Ampar saat ini.
“Kalau ada rencana pemerintah membangun pelabuhan yang berstandar lebih besar dari Batu Ampar hari ini, tentu saja kita harapkan dapat mengambil manfaat itu,” kata Amsakar.
Peningkatan kapasitas logistik mulai terlihat dari bertambahnya kapal direct call yang membongkar muatan langsung di Batam. Perubahan tersebut memperpendek rantai distribusi sekaligus meningkatkan daya saing kawasan sebagai pintu ekspor-impor.
Efeknya tidak hanya dirasakan sektor logistik. Jumlah wisatawan nusantara meningkat dari sekitar 1,7 juta menjadi hampir 2,1 juta orang. Sementara wisatawan mancanegara bertambah dari sekitar 1,2 juta menjadi sekitar 1,5 juta hingga 1,6 juta orang.
Menurut Amsakar, pertumbuhan logistik, perdagangan, dan pariwisata saling menguatkan sehingga menciptakan efek berganda terhadap hotel, restoran, transportasi, hingga usaha mikro, kecil, dan menengah.
Di sisi lain, Batam juga mulai membangun mesin pertumbuhan baru melalui industri pusat data. Hingga pertengahan 2026, nilai investasi sektor tersebut mencapai sekitar Rp 120 triliun dengan 20 proyek yang sedang dikembangkan.
Keunggulan Batam didukung keberadaan sejumlah landing station kabel bawah laut internasional di Nongsa, seperti Indonesia Cable Express, Nongsa Changi Cable System, dan Singapore Cable System. Infrastruktur digital tersebut memperkuat posisi Batam sebagai gerbang pertukaran data internasional.
“Kami memiliki lahan, dukungan infrastruktur digital, ketersediaan air bersih, serta pasokan listrik yang terus dipersiapkan bersama PLN. Karena itu, investor memilih Batam berdasarkan daya saing yang kami miliki,” ujar Amsakar.
Amsakar juga meluruskan pandangan bahwa Batam hanya menjadi tempat relokasi investasi dari Singapura. Menurut dia, Batam, Singapura, dan Johor justru membentuk kawasan ekonomi yang saling melengkapi.
“Untuk maju tidak harus sendiri. Kita bisa tumbuh bersama. Batam hadir sebagai mitra yang saling melengkapi Singapura dan Johor,” ujarnya.
Dalam pertemuan dengan Presiden RI yang berlangsung sekitar satu jam 45 menit, Amsakar mengatakan pemerintah pusat meminta Batam terus menjaga daya saing melalui penyederhanaan perizinan, percepatan pelayanan, serta pembangunan pelabuhan yang mampu memanfaatkan potensi Selat Malaka secara optimal.
Arahan tersebut sekaligus menegaskan posisi Batam sebagai salah satu lokomotif investasi nasional. Tantangan berikutnya bukan lagi sekadar menarik modal masuk, melainkan memastikan investasi tersebut meningkatkan kapasitas industri, memperbesar arus logistik, dan memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat Batam.
Baca Juga: Batam Jadi Andalan Presiden Prabowo Gaet Investasi, Apa Arahannya?
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
