APBD menyusut dan PAD turun. Fraksi PPIR meminta layanan dasar tetap terjaga.
ANAMBAS (gokepri) – Anggaran Kabupaten Kepulauan Anambas menyusut 12 persen dalam Perubahan APBD 2026 dibandingkan APBD awal. Fraksi PPIR meminta pemerintah memastikan penyesuaian anggaran tidak mengurangi layanan dasar masyarakat, terutama ketika PAD dan dana desa juga ikut turun.
Catatan itu muncul dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, Selasa (15/9/2026). Agenda rapat membahas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Baca Juga: APBD Anambas 2026 Geser Prioritas, Anggaran Bansos Melonjak
Juru bicara Fraksi Persatuan Pembangunan Indonesia Raya (PPIR), Linda, menyampaikan sejumlah catatan kepada pemerintah daerah. Sorotan utamanya berkaitan dengan ruang fiskal Anambas yang masih terbatas dan besarnya ketergantungan daerah terhadap pendapatan transfer dari pemerintah pusat.
Kondisi itu membuat kemampuan pemerintah daerah mencari tambahan pembiayaan dari sumber sendiri menjadi penting. Fraksi PPIR menilai pemerintah perlu memperkuat Pendapatan Asli Daerah atau PAD dengan menggali potensi yang tersedia di daerah.
Dalam nota keuangan, PAD tercatat turun 19 persen. Fraksi PPIR meminta pemerintah memperbaiki pengelolaan sumber pendapatan daerah secara transparan sekaligus mencari ruang baru untuk meningkatkan penerimaan.
“Penurunan anggaran tidak boleh menjadi alasan mengabaikan kebutuhan dan layanan dasar masyarakat,” kata Linda.
Persoalan anggaran kemudian terlihat pada sejumlah pos belanja. Fraksi PPIR mencatat belanja hibah naik 76 persen, sementara belanja sosial justru turun 58 persen.
Perubahan itu menjadi perhatian karena belanja sosial berkaitan dengan kelompok masyarakat yang membutuhkan perlindungan pemerintah. Fraksi PPIR meminta belanja hibah memiliki sasaran yang jelas dan memberi manfaat kepada masyarakat miskin, kelompok rentan, serta korban bencana.
Di sisi lain, anggaran untuk desa juga mengalami penurunan. Dana desa dan alokasi dana desa tercatat turun 25 persen dalam perubahan APBD yang menjadi bahan pembahasan.
Bagi Anambas, perubahan tersebut memiliki konteks khusus karena wilayahnya berbentuk kepulauan. Fraksi PPIR mengingatkan agar penurunan anggaran desa tidak menghambat pelayanan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan program yang menyentuh warga di pulau-pulau.
Tekanan fiskal juga tidak luput dari pembahasan belanja pegawai. Fraksi PPIR meminta pemerintah mengelola belanja ASN secara proporsional agar hak pegawai tetap terjaga, sekaligus mendorong produktivitas dan kualitas pelayanan publik.
Dari sisi pendapatan, Fraksi PPIR mendorong pemerintah memanfaatkan teknologi untuk memperbaiki pemungutan pajak dan retribusi daerah. Digitalisasi diharapkan membuat proses pemungutan lebih transparan sekaligus membantu pemerintah mengetahui potensi penerimaan yang belum tergarap.
Pendidikan mendapat catatan tersendiri. Fraksi PPIR meminta bantuan peralatan sekolah mengacu pada data kebutuhan yang benar-benar tersedia di lapangan agar bantuan tidak sekadar terserap dalam anggaran, tetapi sampai kepada siswa dan sekolah yang membutuhkan.
Kebutuhan peralatan juga harus berjalan bersama penyediaan fasilitas belajar yang layak. Dengan begitu, program pendidikan tidak berhenti pada pembagian bantuan, tetapi ikut memperbaiki kondisi belajar siswa.
Lima catatan tersebut memperlihatkan persoalan yang harus dihadapi pemerintah dalam menyusun perubahan anggaran. Ketika ruang fiskal menyempit, setiap perubahan pos belanja perlu dilihat dari dampaknya terhadap masyarakat yang menerima layanan pemerintah.
Fraksi PPIR menyatakan siap melanjutkan pembahasan Perubahan APBD 2026 bersama pemerintah daerah dan fraksi lainnya. Mereka meminta pembahasan berlangsung secara konstruktif, objektif, dan transparan. Pembahasan selanjutnya akan mempertemukan pandangan fraksi dengan penjelasan pemerintah daerah mengenai perubahan angka-angka dalam APBD.
Baca Juga: DPRD Setujui RAPBD Anambas 2025 Rp1,04 Triliun
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
