Sebanyak 13 pejabat Kementan terlibat judi daring. 14 pejabat lain masih diperiksa terkait dugaan penyimpangan uang miliaran rupiah.
JAKARTA (gokepri) – Judi daring dan dugaan penyimpangan anggaran membuat 27 pejabat Kementerian Pertanian kehilangan jabatan sepanjang Agustus 2026. Sebanyak 13 pejabat dicopot permanen setelah terbukti terlibat judi daring, sementara 14 lainnya masih diperiksa.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan pencopotan menjadi bagian dari upaya memperkuat integritas aparatur di lingkungan Kementerian Pertanian. “Saya wajib membina mereka supaya menjadi pelayan dan pegawai teladan,” kata Amran di Jakarta, Senin (31/8).
Baca Juga: Harga Telur Tertekan, Kementan Wajibkan SPPG Serap Produksi
Dari 27 pejabat tersebut, 13 orang dicopot permanen pada Senin setelah data mengenai keterlibatan mereka dalam judi daring dinyatakan lengkap melalui verifikasi dan penelusuran laporan.
Amran tidak merinci jenjang eselon para pejabat tersebut. Ia hanya menyebut seluruhnya merupakan pejabat eselon di lingkungan Kementerian Pertanian.
Menurut Amran, keterlibatan aparatur sipil negara dalam judi daring tidak dapat ditoleransi karena bertentangan dengan disiplin, tanggung jawab pelayanan publik, dan tuntutan keteladanan sebagai pegawai pemerintah.
Temuan yang menjadi perhatian adalah adanya pejabat dengan nilai deposit judi daring yang hampir mencapai Rp200 juta.
Sebagian pejabat tersebut, kata Amran, sebelumnya telah mendapat pembinaan dan peringatan. Namun, pelanggaran kembali terjadi sehingga pencopotan permanen menjadi sanksi terakhir.
Di sisi lain, 14 pejabat lainnya dinonaktifkan sementara pada Selasa (18/8) karena dugaan penyimpangan penggunaan uang bernilai miliaran rupiah.
Berbeda dengan 13 pejabat yang sudah dicopot permanen, status 14 pejabat tersebut masih menunggu hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.
Pejabat yang dinonaktifkan berasal dari jenjang eselon I, II, hingga III. Penonaktifan sementara bertujuan menjaga organisasi tetap berjalan sekaligus memberi ruang bagi pemeriksaan untuk menguji dugaan pelanggaran berdasarkan bukti dan aturan.
Amran mengatakan sanksi tersebut belum menjadi hukuman akhir. Jika pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran, proses selanjutnya akan mengikuti ketentuan yang berlaku.
Apabila ditemukan kerugian negara, perkara akan diserahkan kepada aparat penegak hukum. Sebaliknya, pejabat yang terbukti tidak melanggar dapat kembali menduduki jabatannya.
Amran mengatakan kesempatan kembali tetap terbuka bagi pejabat yang tidak terbukti bersalah. Pengembangan karier mereka akan mempertimbangkan kinerja dan prinsip objektivitas dalam sistem birokrasi.
Pencopotan 27 pejabat tersebut, menurut Amran, tidak mengganggu kinerja Kementerian Pertanian. Jumlah pegawai kementerian itu mencapai sekitar 52 ribu orang.
Ia memastikan penertiban internal akan berlanjut jika ditemukan pelanggaran baru. Bagi Amran, pembenahan birokrasi bukan hanya soal pemberian sanksi, tetapi juga menjaga aparatur tetap profesional dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. ANTARA
Baca Juga: Strategi Kementan Hadapi Ancaman El Nino
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
