Tanjungpinang (gokepri) – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kepri berencana membangun food station guna berupaya menjaga inflasi daerah sekaligus ketahanan pangan.
Kadisperindag Kepri, Aries Fhariandi mengatakan, rencana itu perlu dilakukan untuk menjaga ketahanan di Kepri. Dalam pelaksanaannya, kata dia, bisa mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“Konsepnya kita pelajari dulu dari DKI Jakarta. Jadi BUMD kita bisa menjalankan itu. Sebagai institusi yang bisa menjadi tangan pemerintah yang bisa mengendalikan harga dan stok yang ada di Kepulauan Riau,” kata dia saat ditemui, Rabu 15 November 2023.
Baca Juga: Kepala BI Kepri: Sinergi dan Inovasi Kunci Menjaga Ketahanan Pangan Daerah
Ia mengatakan untuk mewujudkan rencana itu, Pemprov Kepri perlu belajar dari DKI Jakarta yang sudah lebih dulu memiliki food station, salah satunya food station Cipinang Jakarta yang sudah berdiri dari tahun 2014.
Kata dia, bukan tidak mungkin Kepulauan Riau memiliki food stationnya sendiri. Walaupun ada beberapa kendala dalam hal trasportasi.
“Masalah kita paling suply chain karena harus mastikan barang itu sampai. Karena kita ini daerah kepulauan. Kita perlu update BUMD kita juga kita pelajari dari DKI Jakarta,” kata dia.
Untuk saat ini, langkah kolaborasi strategis yang dilakukan Provinsi Kepulauan Riau dalam mengendalikan inflasi di antaranya melaksanakan pemantauan dan pengawasan secara rutin, operasi pasar yang dilaksanakan sebanyak 63 kali pada tahun 2023 dan GPM (Gerakan Pangan Murah) yang dilaksanakan sebanyak 44 kali pada tahun 2023.
“Lalu mengoptimalkan informasi melalui aplikasi harga bahan pokok harian dalam betuk website dan melaksanakan business matching pelaku usaha dan distributor via virtual,” ujarnya.
Selain itu bersama Pemprov Kepri bersama Bank Indonesia mengoptimalkan Gerakan Nasional Pengendali Inflasi Pangan (GNPIP) kepri 2023 dengan tema sinergi dan inovasi untuk ketahanan pangan Nasional melalui Program Kepri Bersahabat.
Kemudian juga melakukan Kerjasama Antar Daerah (KAD), komunikasi terkait ekspektasi inflasi di masyarakat, berkoordinasi dengan pemangku kepentingan.
Hal ini juga terkait kesiapan moda angkutan laut dan udara dalam menyambut hari libur nasional dan hari besar keagamaan, serta monitoring stok dan pendistribusian cadangan pangan pemerintah (CPP).
“Kemudian bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas) menghadirkan cold storage komoditi cabai dengan kapasitas 7,5 ton dengan masa simpan bahan pangan hingga 3 bulan,” kata dia.
Kemudian pemberian bantuan pertanian berupa traktor, bibit pupuk, sarana tranportasi, penyediaan lahan pertanian dan MoU bersama kabupaten/kota terkait swasembada pertanian dan program pemaksimalan keuangan desa untuk pertanian.
Sementara Asisten Bidang Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI, Sri Haryati, menyampaikan ucapan terimakasih kasih kepada tim TPID yang sudah hadir dalam kegiatan Capacity Buliding.
Ia menyampaikan strategi yang dilakukan TPID DKI Jakarta dalam mengendalikan Inflasi di wilayah DKI dengan melaksanakan program yang terencana pada alokasi anggaran.
Termasuk di antaranya optimalisasi peran BUMD serta sinergi dan Kolaborasi antara TPID DKI Jakarta dengan berbagai Kementerian lembaga.
“Kemudian BUMD dengan bisnis yang fokus dan dikelola secara profesional, menciptakan distribusi yang luas serta penyelenggaraan operasi pasar murah dan pangan bersubsidi diselenggarakan secara merata” paparnya.
Sri menambahkan, inflasi Provinsi Kepri pada bulan Oktober 2023 sebesar 2,46% (years-on-years).
Sampai saat ini inflasi Provinsi Kepri masih dalam kondisi stabil yang juga masih di bawah rata-rata inflasi Nasioal yang berada di angka 2,56%.
Terdapat beberapa komoditi inflasi terbesar dan yang mendominasi adalah komodoti cabai dengan jumlah produksi sekitar 7.110 ton/tahun dengan jumlah kebutuhan sekitar 8.202 ton, terdapat defisit sekitar 1.091 Ton.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Penulis: Engesti
