Batam (gokepri) – Anggota Komisi IV DPRD Batam, Aman, mendesak agar setiap sekolah memastikan jalur afirmasi PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) untuk keluarga kurang mampu benar-benar mencapai sasaran yang tepat.
Menurut dia, selama ini jalur afirmasi sering dimanfaatkan oleh beberapa wali murid peserta didik agar dapat masuk ke sekolah tertentu dengan cara-cara yang curang atau penyelewengan. “Pelanggaran administrasi dan tindakan lainnya sering terjadi,” ujar Aman pada Rabu, 24 Mei 2023.
Dia juga menekankan pentingnya memperhatikan jalur zonasi agar setiap siswa dari keluarga kurang mampu tetap mendapatkan haknya untuk bersekolah. “Jalur afirmasi dan jalur zonasi harus diperhatikan dengan serius. Tidak boleh ada biaya tambahan jika siswa harus pindah ke sekolah lain,” tambahnya.
Baca Juga: Kadisdik Batam Pastikan Keamanan dan Kesiapan Situs PPDB
Sementara itu, Dinas Pendidikan Kota Batam berencana untuk memperluas cakupan PPDB jalur zonasi untuk tingkat SD dan SMP di Kota Batam.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Tri Wahyu Rubianto, menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan dan solusi bagi peserta didik yang tinggal di wilayah perbatasan.
Sebagai hasilnya, sekolah-sekolah yang berada di wilayah perbatasan harus menerima peserta didik yang tinggal dekat dengan wilayah tersebut.
“Jadi tidak ada masalah lagi di mana siswa harus bersekolah jauh, padahal ada sekolah di dekat rumah mereka hanya karena perbedaan kelurahan,” ungkap Tri saat rapat koordinasi di DPRD Batam pada Rabu, 24 Mei 2023.
Dinas Pendidikan mengakui bahwa ini merupakan langkah perluasan cakupan pertama yang mereka lakukan. Mereka berharap bahwa aturan baru ini akan memungkinkan semua peserta didik di Batam untuk mendapatkan kesempatan bersekolah.
“Kami mengurangi zona-zona tanpa jangkauan sehingga tidak ada lagi siswa yang tidak diterima oleh sekolah. Daerah-daerah perbatasan akan bisa menerima ini,” ujar Tri.
Namun, Tri juga meminta keluarga yang mampu untuk tidak mendaftar ke sekolah negeri. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kapasitas sekolah negeri di Batam. “Saat ini, masalah utamanya adalah kapasitas,” kata Tri.
Dia menjelaskan bahwa jumlah lulusan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) tidak sebanding, yang mengkhawatirkan ketersediaan kursi di sekolah.
Pada tahun ini, jumlah siswa SD yang lulus adalah 21.603 orang, sedangkan siswa SMP berjumlah 18.965 orang. Tri menganggap langkah ini sebagai salah satu alternatif, terutama karena kualitas sekolah swasta di Batam dianggap cukup baik. “Kualitas sekolah swasta di Batam sangat baik,” tambahnya.
Selain itu, ia juga meminta agar sekolah-sekolah swasta di Batam dapat terlebih dahulu membuka pendaftaran dibandingkan SD dan SMP negeri.
Dengan demikian, jumlah siswa yang akan masuk ke sekolah negeri akan berkurang. Baik dari jalur Zonasi, Afirmasi, prestasi, maupun perpindahan orang tua. “Jumlah siswa tidak seimbang. Pasti akan mempengaruhi jumlah ruang kosong dari level bawah ke atas. Dengan jumlah kursi yang terbatas,” tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
