Batam (gokepri.com) – Penutupan operasional mal selama pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kota Batam membuat pendapatan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) anjlok. Merosotnya omset penjualan ini dikeluhkan para tenant DC Mal Batam saat pertemuan dengan Ketua Komisi II DPRD Kota Batam, Edward Brando, Selasa (10/8/2021).
“Hal itu jadi masalah bagi pelaku usaha atau tenant-tenant mal. Sedangkan dibuka saja belum tentu ada orang yang datang dan belanja, apalagi ditutup,” kata Edward, Selasa (10/8/2021).
Edward berharap penerapan PPKM tidak harus disertai dengan penutupan operasional mal. Yang penting pengunjung mal bisa disiplin menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Sebab, ekonomi dan Covid-19 harus sama-sama ditangani dan tidak bisa dipisahkan.
“Jika penanganan maksimal, maka kasus yang terpapar akan turun. Apabila kasus Covid-19 turun, maka ekonomi bisa hidup kembali. Jadi ini satu kaitan yang tidak bisa dipisahkan,” katanya.
Edward menjelaskan, pandemi Covid-19 dan penerapan PPKM menjadikan ekonomi Batam hancur. Kalau sebelumnya keluhan pelaku UMKM terkait membayar angsuran dan hutang, sekarang keluhannya bagaimana membeli beras untuk makan.
Para pedagang tersebut mengeluhkan terkait penutupan tempat mereka jualan. Mereka merasa ada ketidakadilan aturan yang dibuat pemerintah, dimana sejumlah plaza seperti Plaza Botania 1 dan SP Plaza boleh buka, tapi di tempat lain disuruh tutup. Secara nomenklatur penutupan DC Mal itu adalah sah, berdasarkan surat turunan dari pemerintah pusat bahwa mall harus tutup ketika PPKM darurat atau level 4.
“Tapi secara filosofi, pedagang di DC Mal tidak ada ubahnya dengan yang ada di Plaza Botania 1. Namanya saja yang ada mal, namun para pengusahanya itu tingkat UMKM. Namun karena dia namanya adalah mal, maka Pemerintah tidak bisa memberikan pemilahan,” ungkap Politisi PAN ini.
Baca juga: Dugaan Penutuhan Kapal Ilegal, DPRD Batam Sidak PT BmS
Menurut Edward, walaupun juknis PPKM itu ditentukan pusat, namun pemerintah daerah memiliki ruang dalam menjalankan aturan, tidak harus murni seperti yang ada di pusat. Karena daerah mempunyai keunikan dan ciri masing-masing.
“Berikanlah kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan protokol kesehatan, PPKM mau level berapapun juga dengan kandungan-kandungan di daerah masing-masing. Sehingga Covid-19 bisa ditangani dan ekonomi tidak mati. Karena situasi Bandung beda dengan Batam. Hal ini sudah kita sampaikan kepada Pemerintah Provinsi Kepri,” katanya. (eri)
