Pemerintah belum menyalurkan BSU kuartal IV 2026. Pekerja diminta menunggu informasi resmi dan mewaspadai penipuan.
BANDUNG (gokepri) – Bantuan Subsidi Upah (BSU) kuartal IV 2026 belum juga cair. Kementerian Ketenagakerjaan masih menyelesaikan proses administrasi bersama Kementerian Keuangan.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan, proses administrasi tersebut masih berjalan. Hingga saat ini, pemerintah belum menyalurkan bantuan kepada pekerja.
“BSU tunggu, kami masih proses administrasi di Kementerian Keuangan. Tunggu saja,” kata Yassierli di Bandung, Sabtu pekan lalu.
Baca Juga: 13,3 Juta Pekerja Ditargetkan Terima BSU, Pemerintah Masih Verifikasi Data
Yassierli meminta masyarakat bersabar dan tidak mudah percaya pada informasi pencairan BSU dari sumber yang tidak jelas. Ia mengingatkan pekerja agar mewaspadai penipuan yang memanfaatkan kabar bantuan tersebut.
Menurut dia, masyarakat dapat memeriksa perkembangan program melalui kanal resmi Kementerian Ketenagakerjaan, termasuk situs web kementerian.
“Belum cair. Hati-hati ya, terkait dengan BSU pesan dari saya informasi yang valid silakan tunggu di website-nya Kementerian Ketenagakerjaan,” ujarnya.
Ia meminta pekerja tidak mengikuti informasi dari kanal lain yang belum terverifikasi. Kementerian Ketenagakerjaan menjadi rujukan untuk memastikan informasi resmi mengenai BSU.
Rencana bantuan Rp900.000
Sebelumnya, pemerintah mengumumkan rencana pemberian BSU untuk periode Oktober hingga Desember 2026. Setiap pekerja yang memenuhi ketentuan berpeluang menerima bantuan total Rp900.000.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan rencana tersebut setelah rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/9).
Pemerintah merencanakan bantuan sebesar Rp300.000 per bulan selama tiga bulan. Pemerintah akan menyalurkan seluruh bantuan sekaligus dengan target sekitar 13,3 juta pekerja.
Rencana tersebut membutuhkan anggaran hampir Rp12 triliun. Namun, hingga kini proses administrasi di Kementerian Keuangan belum tuntas.
Airlangga sebelumnya juga menyampaikan harapan agar pemerintah menyalurkan BSU melalui transfer ke rekening bank penerima. Skema tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo mengenai kepemilikan rekening bagi masyarakat.
Pemerintah menyiapkan program rekening gratis bagi 25,16 juta warga berusia 17 tahun ke atas dari kelompok ekonomi desil 1–4 yang belum memiliki rekening bank.
“Tapi sekarang kan arahan Presiden (Prabowo Subianto), semua harus punya rekening. Semua diharapkan sudah bisa melalui rekening,” kata Airlangga di Jakarta, Kamis (12/11).
Syarat penerima BSU 2026
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026 mengatur ketentuan penyaluran BSU. Aturan tersebut mencantumkan sejumlah persyaratan bagi pekerja yang berhak menerima bantuan.
Penerima harus berstatus warga negara Indonesia dan memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). Mereka juga harus tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2026.
Selain itu, pekerja harus menerima upah paling banyak Rp3,5 juta per bulan. Ketentuan batas upah mengikuti upah minimum daerah tertentu jika nilainya melampaui Rp3,5 juta.
Untuk daerah yang memiliki Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di atas Rp3,5 juta, pemerintah menggunakan UMK setempat sebagai batas upah. Pemerintah membulatkan nilai batas tersebut ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh.
Sementara itu, daerah yang tidak memiliki UMK menggunakan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebagai acuan. Ketentuan pembulatannya mengikuti aturan yang sama. ANTARA
Baca Juga: BSU 2026 Rp900 Ribu: Ini Syarat dan Cara Ceknya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News







