KSPI mengusulkan penghitungan iuran dana cadangan pesangon melalui kajian aktuaria. Diharapkan memberi kepastian hak pekerja.
JAKARTA (gokepri) – Kewajiban membayar pesangon sering menjadi persoalan keuangan perusahaan ketika terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK). Terlebih ketika perusahaan harus memberhentikan banyak pekerja atau menghentikan kegiatan usahanya.
Salah satu gagasan untuk mengantisipasi persoalan tersebut ialah membentuk dana cadangan pesangon. Melalui skema ini, perusahaan menyisihkan iuran secara berkala untuk menyiapkan pembayaran hak pekerja ketika hubungan kerja berakhir.
Namun, besaran iuran menjadi persoalan penting dalam penerapan skema tersebut. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta pemerintah menghitungnya berdasarkan kajian aktuaria agar kontribusi perusahaan sesuai dengan kewajiban pesangon.
Baca Juga: OJK: Sertifikasi Kompetensi di Perasuransian Jadi Urusan Asosiasi
Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, penghitungan iuran perlu mempertimbangkan formula pesangon, masa kerja, dan tingkat upah pekerja.
“Jadi harus dihitung secara aktuaria, berapa besaran iurannya. Itu berdasarkan formula pesangon, masa kerja, dan upah,” kata Said dalam konferensi pers KSPI dan Partai Buruh yang berlangsung secara daring di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Menurut Said, simulasi iuran sebesar 3,3 persen yang pernah dibahas pada masa Menteri Tenaga Kerja Erman Suparno bukan tarif resmi untuk skema dana cadangan pesangon yang kini diusulkan.
Pemerintah, kata dia, perlu melakukan penghitungan aktuaria baru sebelum menentukan besaran iuran. Perhitungan tersebut harus mencerminkan kewajiban perusahaan berdasarkan hak pesangon setiap pekerja.
KSPI juga mengusulkan batas atas upah atau ceiling wages sebagai dasar penghitungan iuran. Usulan ini bertujuan menjaga agar kontribusi perusahaan tetap proporsional, terutama bagi pekerja dengan tingkat upah sangat tinggi.
Meski demikian, Said menegaskan batas atas upah tidak boleh mengurangi hak pesangon pekerja. Perusahaan tetap harus membayar seluruh kekurangan apabila dana dari pengelola cadangan tidak mencukupi hak pekerja.
Ketentuan serupa berlaku bagi perusahaan yang memiliki perjanjian kerja bersama (PKB) dengan nilai pesangon lebih tinggi daripada ketentuan perundang-undangan. Dana cadangan hanya menanggung bagian sesuai ketentuan, sedangkan perusahaan tetap membayar selisihnya.
“Kalau dalam perjanjian kerja bersama disepakati pesangon tiga kali ketentuan, yang satu kali diambil dari lembaga penyelenggara, sedangkan kekurangannya dibayar perusahaan. Jadi tidak ada hak pekerja yang hilang,” jelasnya.
Perusahaan menyiapkan kewajiban secara bertahap
Dari sisi dunia usaha, Said menilai iuran berkala dapat membantu perusahaan mengelola kewajiban pesangon. Perusahaan tidak perlu menyiapkan dana dalam jumlah besar sekaligus ketika menghadapi PHK, PHK massal, atau penutupan usaha.
Mekanisme tersebut juga dapat membantu perusahaan merencanakan pengeluaran untuk memenuhi hak pekerja. Sementara itu, pekerja memperoleh kepastian mengenai sumber pembiayaan pesangon ketika hubungan kerja berakhir.
Said menegaskan, kewajiban membayar pesangon bukan beban baru bagi perusahaan. Ketentuan ketenagakerjaan selama ini sudah mengatur kewajiban tersebut.
“Dana cadangan pesangon itu dimaksudkan sebagai mekanisme untuk menyiapkan pembiayaan kewajiban tersebut secara bertahap,” katanya.
Dalam usulan KSPI, skema dana cadangan pesangon tidak berlaku bagi usaha mikro dan kecil (UMK). Sementara itu, perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban iuran dapat menghadapi sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku. ANTARA
Baca Juga: Bagaimana Menghitung Pesangon Pekerja Menurut Aturan Terbaru?
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News








