Formula Upah 2027 Mempertimbangkan Kebutuhan Hidup Layak

Upah minimum 2027
Sejumlah buruh berjalan keluar dari pabrik di Karawang, Jawa Barat, Rabu (3/6/2020). ANTARA FOTO

Pemerintah mulai menyiapkan mekanisme penetapan upah minimum 2027 dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak.

JAKARTA (gokepri) – Kebutuhan hidup layak menjadi salah satu pertimbangan dalam penghitungan upah minimum 2027. Pemerintah memasukkan komponen tersebut bersama kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan untuk menentukan besaran upah pekerja.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan, mekanisme penetapan upah minimum 2027 mengacu pada Pasal 137 hingga 139 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja.

Dalam ketentuan tersebut, gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP). Sementara itu, penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) mengikuti kebijakan gubernur masing-masing daerah.

Baca Juga: Syarat BSU Upah Maksimal Rp 3,5 Juta/Bulan, Daerah UMK Lebih Tinggi Gimana?

Yassierli menjelaskan, penghitungan upah minimum 2027 mempertimbangkan tiga variabel utama. Ketiganya meliputi Kebutuhan Hidup Layak (KHL), kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan.

Pemerintah menggunakan pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta indeks tertentu dalam formula penghitungan. Indeks tertentu tersebut memiliki rentang nilai 0,5 hingga 1,0.

“Kolaborasi kerja bersama tentu sangat penting agar penetapan upah minimum setiap tahun ini dapat berjalan dengan baik dan adil bagi semua pihak,” ujar Yassierli dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Untuk mendukung akurasi penghitungan, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tengah menyusun estimasi KHL. Pemerintah menggunakan data konsumsi rumah tangga dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS).

Estimasi tersebut mencakup empat kelompok kebutuhan. Kelompok itu meliputi pengeluaran makanan, kebutuhan pokok lainnya, kesehatan dan pendidikan, serta tempat tinggal.

Ads bp batam 2026 baru

Kemnaker juga menyusun estimasi KHL hingga tingkat kabupaten/kota. Dalam penyusunannya, pemerintah menggunakan pendekatan klasterisasi berdasarkan 11 parameter karakteristik daerah.

Pendekatan tersebut menjadi bahan pertimbangan untuk melihat kebutuhan hidup masyarakat berdasarkan kondisi masing-masing wilayah. Dengan demikian, penghitungan upah minimum dapat mempertimbangkan karakteristik ekonomi dan sosial daerah.

Yassierli meminta Dewan Pengupahan Daerah menggunakan estimasi KHL sebagai salah satu bahan pertimbangan. Ia juga mendorong setiap daerah mengutamakan dialog sosial untuk menyerap aspirasi seluruh pemangku kepentingan.

“Estimasi KHL ini sebagai pertimbangan. Kami meminta Dewan Pengupahan Daerah mengedepankan dialog sosial untuk mendapatkan aspirasi dari semua stakeholders,” kata Yassierli.

Pemerintah juga telah menetapkan jadwal pengumuman upah minimum 2027. Gubernur harus mengumumkan UMP paling lambat 21 November 2026.

Lima hari setelahnya, pemerintah daerah harus mengumumkan UMSP atau paling lambat 26 November 2026. Adapun penetapan UMK memiliki tenggat hingga 25 November 2026.

Sementara itu, gubernur harus menetapkan UMSK paling lambat 30 November 2026. Jadwal tersebut menjadi batas waktu bagi pemerintah daerah dalam menyelesaikan penetapan upah minimum tahun depan. ANTARA

Baca Juga: Buruh Usulkan Upah Minimum 2027 Naik hingga 9,5 Persen

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Pos terkait