BATAM (gokepri) – Masa kerja menjadi dasar perhitungan pesangon bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Namun, alasan PHK ikut menentukan jumlah akhir hak yang mereka terima.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan mengatur tiga komponen hak pekerja saat PHK. Ketiganya meliputi uang pesangon, uang penghargaan masa kerja (UPMK), dan uang penggantian hak (UPH).
Setiap komponen memiliki dasar perhitungan berbeda. Pesangon dan UPMK bergantung pada masa kerja, sedangkan UPH mencakup hak pekerja yang belum terpenuhi.
Baca Juga: Tiga Pilihan Pengelola Dana Cadangan Pesangon Pekerja
Pasal 232 ayat (2) mengatur besaran dasar uang pesangon berdasarkan masa kerja. Pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun berhak atas satu bulan upah.
Besaran tersebut meningkat seiring bertambahnya masa kerja. Pekerja dengan masa kerja satu tahun hingga kurang dari dua tahun memperoleh dua bulan upah.
Untuk masa kerja dua tahun hingga kurang dari tiga tahun, dasar pesangon mencapai tiga bulan upah. Masa kerja tiga tahun hingga kurang dari empat tahun menghasilkan empat bulan upah.
Selanjutnya, pekerja dengan masa kerja empat tahun hingga kurang dari lima tahun memperoleh lima bulan upah. Masa kerja lima tahun hingga kurang dari enam tahun menghasilkan enam bulan upah.
Pekerja dengan masa kerja enam tahun hingga kurang dari tujuh tahun berhak atas tujuh bulan upah. Sementara itu, masa kerja tujuh tahun hingga kurang dari delapan tahun menghasilkan delapan bulan upah.
Adapun pekerja dengan masa kerja delapan tahun atau lebih memperoleh dasar pesangon sebesar sembilan bulan upah.
Uang penghargaan masa kerja
Selain pesangon, pekerja juga dapat memperoleh uang penghargaan masa kerja. Pasal 232 ayat (3) mengatur besaran UPMK berdasarkan kelompok masa kerja tertentu.
Pekerja dengan masa kerja tiga tahun hingga kurang dari enam tahun memperoleh UPMK sebesar dua bulan upah. Untuk masa kerja enam tahun hingga kurang dari sembilan tahun, besarannya mencapai tiga bulan upah.
Pekerja dengan masa kerja sembilan tahun hingga kurang dari 12 tahun memperoleh empat bulan upah. Masa kerja 12 tahun hingga kurang dari 15 tahun menghasilkan lima bulan upah.
Selanjutnya, pekerja dengan masa kerja 15 tahun hingga kurang dari 18 tahun berhak atas enam bulan upah. Masa kerja 18 tahun hingga kurang dari 21 tahun menghasilkan tujuh bulan upah.
Untuk masa kerja 21 tahun hingga kurang dari 24 tahun, UPMK mencapai delapan bulan upah. Sementara itu, pekerja dengan masa kerja 24 tahun atau lebih memperoleh UPMK sebesar 10 bulan upah.
Simulasi perhitungan pesangon
Sebagai contoh, seorang pekerja memiliki masa kerja 10 tahun. Upah pokoknya Rp8 juta per bulan dan tunjangan tetapnya Rp2 juta.
Dengan demikian, dasar upah per bulan mencapai Rp10 juta. Masa kerja tersebut menghasilkan dasar pesangon sembilan bulan upah atau Rp90 juta.
Pekerja itu juga berhak atas dasar UPMK empat bulan upah atau Rp40 juta. Jika dijumlahkan, nilai dasar pesangon dan UPMK mencapai Rp130 juta.
Namun, angka tersebut belum tentu menjadi jumlah akhir yang diterima pekerja. Perusahaan harus menyesuaikan perhitungan dengan faktor pengali sesuai alasan PHK.
Selain itu, pekerja dapat memperoleh UPH jika masih memiliki hak yang harus perusahaan bayarkan. Karena itu, jumlah akhir bisa berbeda dari hasil simulasi.
Hak lain di luar pesangon
UPH mencakup cuti tahunan yang belum pekerja ambil dan belum gugur. Komponen ini juga meliputi ongkos pulang pekerja beserta keluarganya ke tempat pekerja pertama kali diterima bekerja.
Selain itu, pekerja dapat menuntut hak lain sesuai perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Perusahaan perlu memperhitungkan seluruh komponen tersebut ketika memenuhi hak pekerja akibat PHK.
Selain mengatur besaran hak pekerja, pemerintah juga menyiapkan skema Dana Cadangan Pesangon (DCP). Skema ini bertujuan memastikan perusahaan menyiapkan dana untuk memenuhi kewajiban pesangon sejak awal hubungan kerja.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Indah Anggoro Putri mengatakan, perusahaan perlu mulai mendata pekerja dan menghitung kebutuhan dana pesangon.
Kemnaker menyebut perusahaan perlu bersiap menyetorkan dana mulai Oktober 2027. Pemerintah menargetkan lembaga pengelola DCP mulai bekerja pada 2028.
“Semua dana pesangon harus diserahkan kepada Dana Cadangan Pesangon,” kata Indah dalam keterangannya.
Namun, pemerintah belum menetapkan lembaga yang akan mengelola DCP. Kemnaker menyatakan penunjukan lembaga masih menunggu pembahasan dan penyusunan aturan pelaksanaan.
Baca Juga: 13 Aturan Baru UU Ketenagakerjaan, Tahan Ijazah Dilarang
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News








