Kemendagri menyiapkan insentif Rp 1 triliun bagi pemda. MBG menjadi salah satu ukuran kinerja.
JAKARTA (gokepri) – Pemerintah menyiapkan insentif Rp 1 triliun bagi pemerintah daerah mulai 2027. Namun, dana tersebut bukan hadiah khusus bagi daerah pelaksana Makan Bergizi Gratis (MBG), melainkan penghargaan atas capaian pembangunan yang kini akan memasukkan keberhasilan program makan bergizi sebagai salah satu indikator tambahan.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menjelaskan, Kementerian Dalam Negeri menyiapkan anggaran tersebut untuk memberikan penghargaan kepada daerah yang berhasil mencapai target pembangunan. MBG hanya menjadi salah satu parameter baru di antara sejumlah indikator yang selama ini pemerintah gunakan.
“Insentif Rp 1 triliun itu untuk keberhasilan program dan indikator pemerintah daerah yang selama ini sudah berjalan,” kata Sudaryono saat dikonfirmasi dari Jakarta, Jumat (30/10/2026).
Baca Juga: 481 Siswa SMP Dramaga Bogor Diduga Keracunan MBG dari Bumbu Kacang untuk Sate
Selama ini, pemerintah memberikan insentif kepada daerah berdasarkan capaian sejumlah indikator pembangunan. Beberapa di antaranya pengendalian inflasi, penurunan tingkat pengangguran, dan pengurangan angka kemiskinan.
Sudaryono mencontohkan, pemerintah memberikan insentif Rp 2 miliar-Rp 3 miliar kepada daerah dengan kinerja pengendalian inflasi terbaik di satu wilayah. Pemerintah kemudian mengumpulkan seluruh alokasi insentif tersebut dalam anggaran Rp 1 triliun.
Dengan skema itu, keberhasilan MBG tidak menggantikan indikator yang sudah berlaku. Pemerintah justru berencana menambahkan kriteria baru yang berkaitan dengan pelaksanaan program tersebut.
Sudaryono mengatakan BGN bersama Kemendagri masih menyusun indikator keberhasilan MBG. Salah satu pilihan yang sedang dibahas ialah penurunan angka stunting. Pemerintah juga mempertimbangkan keberhasilan pelayanan MBG sebagai ukuran kinerja daerah.
“Indikatornya masih kami susun bersama BGN, apakah penurunan stunting atau keberhasilan pelayanan MBG,” ujarnya.
Pemerintah menargetkan kualitas program MBG
Di luar skema insentif, Sudaryono menegaskan pemerintah ingin memastikan MBG mencapai target dan menyajikan makanan berkualitas. Program ini tidak cukup hanya mengejar jumlah penerima manfaat.
Menurut dia, kualitas menu dan penerimaan masyarakat menjadi bagian penting dari pelaksanaan MBG. Pemerintah menargetkan makanan yang diberikan dapat mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak.
Sudaryono mengingatkan, dampak program tersebut tidak bisa terlihat hanya dalam waktu singkat. Perbaikan gizi anak membutuhkan proses panjang sehingga pemerintah perlu melihat MBG sebagai bagian dari pembangunan jangka panjang.
“MBG bukan program yang dampaknya langsung terlihat sehari setelah anak menerima makanan. Ini merupakan pembangunan jangka panjang,” kata Sudaryono. ANTARA
Baca Juga: MBG Prasmanan Tak Bisa Sembarangan, Apa Syaratnya?
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
