JAKARTAC (gokepri) – Sebanyak 169 BPR-BPRS masih memiliki modal inti di bawah Rp 6 miliar. Tedy Alamsyah kembali memimpin Perbarindo saat industri ini dituntut memperkuat permodalan dan memperluas pembiayaan UMKM.
Tedy terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia (Perbarindo) periode 2026–2030 dalam Musyawarah Nasional XII di Jakarta pada 19–21 Oktober 2026. Ia kembali memimpin organisasi yang mewadahi bank perekonomian rakyat (BPR) dan bank perekonomian rakyat syariah (BPRS) setelah menjabat pada periode 2022–2026.
Tantangan kepemimpinan berikutnya bukan hanya menjaga pertumbuhan bisnis, tetapi juga memperkuat kemampuan BPR-BPRS menghadapi persaingan industri jasa keuangan. Kedua jenis bank ini berperan menyediakan pembiayaan bagi masyarakat dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), terutama di daerah.
Baca Juga: Permodalan Lemah, Ini Daftar BPR yang Berguguran
Tedy menilai penguatan tata kelola, transformasi digital, dan regulasi yang sesuai dengan karakteristik BPR-BPRS menjadi agenda penting dalam periode keduanya. Ia ingin industri ini tetap mampu melayani usaha kecil tanpa mengabaikan keberlanjutan bisnis dan penguatan kelembagaan.
“Saya siap mengemban mandat dari seluruh anggota Perbarindo sebagai alat perjuangan industri BPR dan BPRS sekaligus mitra strategis, khususnya bagi regulator,” kata Tedy di Jakarta, Selasa 20 Oktober 2026.
Data industri menunjukkan kinerja BPR dan BPRS masih tumbuh, meski dengan laju yang berbeda. Hingga Juli 2026, aset BPR meningkat 4,25 persen secara tahunan, sedangkan aset BPRS tumbuh 12 persen.
Dari sisi penyaluran dana, kredit BPR tumbuh 3,12 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pembiayaan BPRS meningkat 6,23 persen, lebih tinggi daripada pertumbuhan kredit BPR.
Penghimpunan dana masyarakat juga mencatat pertumbuhan di kedua industri. Tabungan BPR meningkat 4,21 persen dan tabungan BPRS naik 10,27 persen, sedangkan deposito BPR tumbuh 2,14 persen dan deposito BPRS sekitar 4,5 persen.
Pertumbuhan aset, kredit, tabungan, dan deposito memberi gambaran tentang perkembangan bisnis BPR-BPRS sekaligus kemampuan mereka menghimpun dana masyarakat. Namun, pertumbuhan tersebut belum otomatis menghapus persoalan ketahanan modal yang masih menjadi perhatian regulator.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat total penyaluran kredit dan pembiayaan BPR-BPRS mencapai Rp 179,48 triliun pada Agustus 2026. Porsi pembiayaan untuk UMKM pada masing-masing industri juga melampaui 50 persen dari total kredit atau pembiayaan.
Besarnya porsi pembiayaan UMKM memperlihatkan posisi BPR-BPRS dalam menyediakan akses keuangan bagi usaha kecil. Ketika bank-bank ini menghadapi kendala modal atau tata kelola, kemampuan mereka untuk mempertahankan dan memperluas pembiayaan dapat ikut terpengaruh.
OJK masih mencatat 169 BPR-BPRS dengan modal inti di bawah Rp 6 miliar, terdiri atas 137 BPR dan 32 BPRS. Kondisi ini menjadi salah satu perhatian dalam upaya memperkuat permodalan, tata kelola, dan daya saing industri.
Tedy menilai keberlanjutan usaha harus tetap menjadi orientasi industri, terutama dalam melayani usaha mikro dan kecil. “Salah satu tujuan industri BPR dan BPRS adalah memprioritaskan keberlanjutan usaha dengan melayani usaha mikro kecil di Indonesia dalam hal pembiayaan,” ujarnya.
Bagi Perbarindo, penguatan industri juga berkaitan dengan kemampuan anggotanya beradaptasi terhadap perkembangan teknologi dan perubahan kebutuhan nasabah. Transformasi digital dapat membantu memperbaiki layanan dan efisiensi, tetapi perlu berjalan bersama penguatan tata kelola serta kemampuan mengelola risiko.
Pemilihan Tedy berlangsung dalam Munas XII Perbarindo yang diikuti 498 peserta dari berbagai wilayah Indonesia. Ketua Sidang Pleno Munas XII, Joko Suyanto, menyerahkan bendera pataka Perbarindo kepada Tedy sebagai simbol penyerahan mandat kepemimpinan periode 2026–2030.
Selain memilih ketua umum, munas membahas peninjauan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, penetapan program umum organisasi, serta evaluasi laporan pertanggungjawaban kepengurusan sebelumnya. Rangkaian kegiatan itu juga mencakup seminar nasional bertema “Akselerasi Peran dan Fungsi Industri BPR-BPRS sebagai Mitra Strategis UMKM untuk Meningkatkan Kontribusi terhadap Ekonomi Nasional”.
Tedy telah aktif di Perbarindo sejak 2006. Sebelum memimpin organisasi pada periode 2022–2026, ia pernah menjabat Wakil Ketua Umum pada 2018–2022, Ketua Bidang Organisasi pada 2014–2018, serta Ketua Dewan Pengurus Daerah Perbarindo Yogyakarta. ANTARA
Baca Juga: Kredit Fiktif Rp15 Miliar, OJK Sita 41 Aset BPR Syariah GP Medan
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
