TANJUNGPINANG (gokepri.com) – Kesulitan mengakses modal, rumitnya pengurusan perizinan dan sertifikasi, tingginya biaya logistik, serta terbatasnya akses menjadi pemasok industri dan menembus pasar ekspor menjadi sorotan Billy Mambrasar dalam Kepri Economic Forum 2026. Dalam acara yang diselenggarakan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau di Hotel Aston, Tanjungpinang, Kamis (22/10), Billy menyuarakan keresahan pengusaha UMKM Kepri dan mendesak pemerintah memberikan bantuan yang langsung menjawab hambatan usaha mereka.
“Keluhan UMKM terus didengar, tetapi hambatannya tidak diselesaikan. Mereka kesulitan mendapatkan modal, mengurus izin, menghadapi biaya logistik, sampai mencari pembeli. Bagaimana mereka mau naik kelas kalau jalan untuk berkembang masih begitu sulit? Pemerintah harus hadir dengan solusi yang nyata. Bantu perizinannya, buka akses pembiayaannya, dan hubungkan mereka dengan pembeli,” tegas Billy.
Sebagai Dosen dan Peneliti Kebijakan Ekonomi di Politeknik Negeri Batam, Billy menekankan bahwa kemajuan investasi, industri, dan pariwisata harus membuka peluang usaha dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Karena itu, penguatan UMKM perlu menjadi bagian utama dari strategi pembangunan ekonomi daerah.
“Pelaku UMKM membutuhkan kesempatan yang nyata. Mereka perlu dibantu mengakses pembiayaan, mengurus perizinan, meningkatkan kualitas produk, dan mendapatkan pembeli. Pertumbuhan ekonomi Kepri harus bisa dirasakan sampai ke usaha kecil dan rumah tangga,” ujar Billy.
Billy Mambrasar yang kini menjabat sebagai Tenaga Ahli Deputi Investasi BP Batam menyoroti perlunya memperkuat hubungan antara UMKM lokal dengan perusahaan industri, hotel, restoran, serta pelaku pariwisata. Menurutnya, hubungan tersebut dapat membuka pasar yang lebih berkelanjutan bagi produk dan jasa masyarakat.
Billy yang pernah menjabat sebagai Staf Khusus Presiden RI 2019–2024 juga meminta perhatian terhadap kendala yang dihadapi pelaku usaha dalam mengembangkan pasar, mulai dari keterbatasan modal, biaya logistik, pengemasan, sertifikasi, hingga pemahaman mengenai prosedur perdagangan. Dukungan perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan tahap perkembangan masing-masing usaha.
Bagi UMKM yang ingin memasuki pasar ekspor, ia menilai pendampingan harus dilakukan secara menyeluruh, mencakup pemetaan calon pembeli, pemenuhan standar negara tujuan, pengurusan dokumen, serta pengiriman produk.
“Kedekatan Kepri dengan Singapura dan Malaysia adalah peluang besar. Tetapi kedekatan geografis harus diikuti kemudahan akses pasar. UMKM perlu didampingi sampai produknya benar-benar dibeli dan bisa mendapat pesanan berulang,” tegasnya.
Dalam konteks kawasan perdagangan bebas atau free trade zone (FTZ), Billy mendorong agar pemerintah mengevaluasi hambatan yang membuat usaha lokal sulit memanfaatkan peluang ekonomi kawasan. Fasilitas investasi perlu disertai upaya memperluas keterlibatan UMKM dalam rantai pasok dan kegiatan perdagangan.
Ia turut menekankan potensi pariwisata sebagai penggerak ekonomi masyarakat melalui kuliner, kerajinan, fesyen, oleh-oleh, transportasi, dan berbagai jasa lokal. Pengembangan destinasi perlu membuka ruang yang layak bagi pelaku UMKM untuk menawarkan produknya kepada wisatawan.
Billy berharap Kepri Economic Forum 2026 menjadi ruang untuk memperkuat tindak lanjut bersama antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, perbankan, dunia industri, perguruan tinggi, dan komunitas UMKM.
“UMKM adalah bagian penting dari masa depan ekonomi Kepri. Pemerintah harus hadir untuk mendengar aspirasi mereka, menyelesaikan hambatannya, dan membuka kesempatan agar mereka tumbuh,” tutup Billy. (r)
