BATAM (gokepri.com) – Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos PM) Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri), membuka kesempatan bagi masyarakat untuk menyanggah penetapan desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) apabila dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi sebenarnya.
Kepala Dinsos PM Kota Batam Zulkifli Aman mengatakan, masyarakat dapat mengajukan pemutakhiran data melalui kelurahan atau secara daring menggunakan aplikasi Cek Bansos milik Kementerian Sosial (Kemensos).
“Pembaharuan bisa dilakukan melalui portal perlinsos,” kata Zulkifli, Selasa (20/10/2026)
Ia mengatakan pemutakhiran data diperlukan untuk memastikan informasi kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi di lapangan, sehingga penyaluran bantuan sosial dapat lebih tepat sasaran.
Berdasarkan mekanisme yang disampaikan Dinsos PM Batam, warga yang mengajukan pembaruan data perlu menyiapkan sejumlah dokumen pendukung, meliputi kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK), bukti pembayaran listrik, bukti kepemilikan aset, serta foto kondisi rumah bagian depan dan dalam, termasuk kamar mandi.
Warga juga diminta melengkapi titik koordinat tempat tinggal melalui Google Maps dan mengisi asesmen yang disediakan untuk mendukung proses verifikasi.
Pengajuan melalui kelurahan dilakukan dengan membawa dokumen tersebut untuk diperiksa petugas. Sementara itu, melalui aplikasi Cek Bansos, masyarakat dapat memilih menu tanggapan kelayakan dan mengunggah bukti yang menggambarkan kondisi ekonomi keluarga.
“ Masyarakat juga dapat memanfaatkan aplikasi Cek Bansos dengan memilih menu tanggapan kelayakan dan mengunggah bukti yang menggambarkan kondisi ekonomi keluarga,” ujarnya.
Zulkifli menjelaskan, pengajuan pembaruan data tidak serta-merta mengubah status desil ataupun menjamin warga langsung memperoleh bantuan sosial. Penetapan tetap mengikuti hasil verifikasi dan ketentuan program yang berlaku.
Proses verifikasi melalui kelurahan dapat dilanjutkan dengan survei lapangan untuk mencocokkan informasi yang disampaikan masyarakat dengan kondisi sebenarnya. Data tersebut kemudian menjadi bahan pemutakhiran melalui sistem yang telah ditetapkan.
Berdasarkan jadwal dalam pengumuman Dinsos PM Batam, tanggal 20 hingga 31 setiap bulan diperuntukkan bagi pemeriksaan data dan survei kondisi masyarakat. Selanjutnya, tanggal 1 hingga 10 menjadi periode pembaruan melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG), termasuk pengusulan bantuan sosial dan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK).
Upaya pemutakhiran tersebut juga tercermin dalam rekapitulasi usulan bantuan sosial dan PBI-JK Kota Batam periode Januari hingga Oktober 2026. Berdasarkan data Dinsos Batam, tercatat sebanyak 5.505 kepala keluarga (KK) menjalani pembaruan data pada enam periode pelaporan, yakni Januari, Maret, Juli, Agustus, September, dan Oktober.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 5.194 KK berasal dari pembaruan melalui desa atau kelurahan, sedangkan 311 KK tercatat melalui Dinas Sosial.
Pembaruan terbanyak terjadi pada September 2026, dengan total 3.527 KK. Jumlah tersebut terdiri atas 3.351 KK melalui desa atau kelurahan dan 176 KK melalui Dinas Sosial.
Kelurahan Tanjung Uncang menjadi penyumbang terbesar pada periode tersebut dengan 793 KK, disusul Bengkong Indah sebanyak 169 KK, Tiban Baru 144 KK, Tiban Lama 143 KK, dan Tanjung Pinggir 133 KK.
Namun, data tersebut merupakan rekapitulasi pembaruan pada periode yang tersedia dalam dokumen, bukan jumlah keseluruhan warga yang mengajukan sanggahan desil. Data Februari, April, Mei, dan Juni tidak tercantum dalam berkas rekapitulasi tersebut.
Dinsos PM Batam mengimbau masyarakat yang menemukan ketidaksesuaian data agar mengajukan sanggahan dengan menyertakan dokumen dan informasi yang benar. Dengan demikian, petugas dapat melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan data kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi riil.
Penulis : Engesti
