Tiga lokasi masuk prioritas pembangunan Sekolah Rakyat di Kepri. Pemerintah bidik siswa dari keluarga rentan.
TANJUNGPINANG (gokepri) — Kementerian Pekerjaan Umum memprioritaskan pembangunan Sekolah Rakyat di Natuna, Tanjungpinang, dan Kepulauan Anambas sebagai tahap awal perluasan akses pendidikan berasrama bagi masyarakat kurang mampu di Kepulauan Riau. Proyek yang seluruhnya dibiayai APBN itu ditargetkan rampung pada Maret 2027.
Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas layanan pendidikan bagi kelompok rentan. Selain membangun ruang belajar, pemerintah menyiapkan fasilitas pendukung yang memungkinkan siswa tinggal dan belajar dalam satu kawasan pendidikan terpadu.
Baca Juga: Anak Jalanan Masuk Sekolah Rakyat
Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Provinsi Kepulauan Riau Riduan mengatakan, pembangunan dimulai setelah proses pengadaan dan persiapan lahan selesai.
“Pembangunan ditargetkan dimulai setelah proses pengadaan selesai, dan diharapkan rampung pada Maret 2027,” ujar Riduan di Tanjungpinang, Rabu (24/6/2026).
Menurut Riduan, kesiapan lahan menjadi syarat utama sebelum pekerjaan konstruksi dimulai. Pemerintah daerah diminta memastikan pembersihan, penimbunan, dan pematangan lahan selesai sesuai jadwal.
Persiapan tersebut penting agar sekolah dapat segera dimanfaatkan ketika tahun ajaran baru dimulai. Keterlambatan penyediaan lahan berpotensi menggeser target penyelesaian proyek.
Setiap Sekolah Rakyat diperkirakan menelan anggaran sekitar Rp 250 miliar. Seluruh pembiayaan bersumber dari APBN.
Riduan menjelaskan, Sekolah Rakyat dirancang dengan konsep sekolah berasrama atau boarding school. Dalam satu kawasan akan dibangun sekitar 27 bangunan yang mencakup ruang kelas, asrama siswa, rumah guru, rumah wali asrama, laboratorium, serta fasilitas pendukung lainnya.
Fasilitas tersebut mencakup sarana olahraga, tempat ibadah, lapangan sepak bola standar semiinternasional, kolam renang, dan lapangan bulu tangkis. Konsep ini ditujukan untuk menciptakan lingkungan belajar yang terintegrasi.
Di tingkat daerah, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengusulkan pembangunan tujuh Sekolah Rakyat. Program itu diharapkan memperluas jangkauan pendidikan bagi masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan akses layanan pendidikan berkualitas.
Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura mengatakan, enam Sekolah Rakyat direncanakan tersebar di enam kabupaten dan kota di Kepulauan Riau.
“Enam Sekolah Rakyat akan tersebar di enam kabupaten/kota se-Kepri,” ujar Nyanyang.
Salah satu sekolah akan dibangun di kawasan Dompak, Kota Tanjungpinang, di atas lahan sekitar 10 hektar. Adapun Kota Batam tidak masuk dalam skema pembangunan tersebut karena memiliki mekanisme pengembangan yang berbeda.
Menurut Nyanyang, survei lokasi telah berlangsung di lima kabupaten dan kota. Survei untuk Kabupaten Kepulauan Anambas dijadwalkan pada pekan depan.
Pemerintah daerah berharap tiga lokasi prioritas, yakni Natuna, Tanjungpinang, dan Anambas, dapat memasuki tahap pembangunan tahun ini. Proses lelang ditargetkan berlangsung pada Oktober 2026.
“Kami berharap seluruh persyaratan dapat segera diselesaikan sehingga proses pembangunan bisa segera dimulai,” ujar Nyanyang.
Ia menambahkan, sejumlah dokumen dan persyaratan masih perlu dituntaskan. Persyaratan itu meliputi kesesuaian tata ruang, analisis mengenai dampak lingkungan (amdal), sertifikasi lahan, konektivitas kawasan, serta analisis dampak lalu lintas. ANTARA
Baca Juga: Pengamat: Sekolah Rakyat Berperan Strategis Bantu Anak Keluarga Miskin
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
