Pemerintah membentuk badan ekspor baru. Ekonom ingatkan risiko bagi investasi.
BATAM (gokepri) – Pemerintah bersiap mengubah cara Indonesia menjual komoditas andalan ke pasar dunia. Presiden Prabowo Subianto membentuk badan baru bernama Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) untuk mengawasi ekspor komoditas strategis seperti minyak sawit mentah, batu bara, dan ferroalloy.
Langkah ini diambil karena pemerintah menilai Indonesia selama puluhan tahun belum memperoleh keuntungan maksimal dari sumber daya alamnya. Namun di sisi lain, kalangan ekonom dan pelaku usaha mulai mempertanyakan bagaimana mekanisme baru itu akan berjalan dan dampaknya terhadap iklim usaha.
Baca Juga: Ekspor Kepri Naik, Peran Manufaktur Tak Tergantikan
Dalam pidatonya di rapat paripurna DPR pada Rabu 20 Mei 2026, Prabowo mengatakan Indonesia kehilangan potensi pendapatan hingga US$ 908 miliar dalam 34 tahun terakhir. Menurut dia, salah satu penyebabnya adalah komoditas ekspor dijual dengan harga lebih rendah dari nilai sebenarnya.
Karena itu, pemerintah ingin memperkuat pengawasan terhadap ekspor sumber daya alam melalui DSI yang berada di bawah Danantara.
Meski begitu, tidak semua komoditas akan masuk ke mekanisme tersebut. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan nickel pig iron dan sebagian produk sawit olahan tidak termasuk dalam skema baru.
Pemerintah ingin memastikan data ekspor lebih akurat. Chief Executive Officer Danantara, Rosan Roeslani, mengatakan badan baru itu akan mencocokkan dokumen perdagangan dengan harga pasar internasional.
Tujuannya untuk memastikan tidak ada perbedaan antara nilai yang dilaporkan eksportir dengan harga sebenarnya di pasar global.
Namun sampai sekarang pemerintah belum menjelaskan secara rinci peran DSI. Belum jelas apakah badan ini hanya mengawasi, menjadi perantara perdagangan, menentukan harga, atau bahkan menjadi pintu tunggal ekspor.
Peneliti CORE Indonesia Yusuf Rendy mengatakan kejelasan fungsi lembaga menjadi hal penting.
“Ini belum jelas. Pemerintah perlu menjelaskan apakah lembaga ini regulator, perantara dagang, atau platform ekspor,” kata Yusuf.
Kekhawatiran lain datang dari dampaknya terhadap dunia usaha. Kepala Center of Industry, Trade and Investment INDEF, Andry Satrio Nugroho, menilai risiko kebijakan tidak hanya dirasakan perusahaan besar.
“Bukan hanya konglomerasi, tetapi juga sektor yang melibatkan jutaan pekerja seperti petani plasma,” ujarnya.
Andry menilai jika DSI berubah menjadi satu-satunya jalur ekspor, pasar bisa kehilangan fleksibilitas. Risiko yang muncul antara lain keterlambatan transaksi, ketidakpastian harga, hingga menurunnya persaingan.
Kekhawatiran tersebut mulai terlihat di pasar.
Menjelang pengumuman badan ekspor baru, indeks saham Indonesia turun 3,5 persen. Setelah pengumuman dilakukan, pasar kembali melemah.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai pelemahan itu kemungkinan dipicu ketidakpastian investor terhadap arah kebijakan.
“Biasanya ketika ada ketidakpastian, pasar memilih menjual lebih dulu,” kata Purbaya.
Dampak juga mulai dirasakan sektor sawit. Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, Mansuetus Darto, mengatakan harga crude palm oil turun dari Rp15.300 menjadi Rp12.150 per kilogram beberapa hari setelah pengumuman.
Menurut dia, pelaku usaha mulai menahan pembelian sambil menunggu aturan yang lebih jelas.
Darto meminta pemerintah membatasi peran DSI pada pengawasan dokumen dan pencatatan ekspor, bukan mengambil alih perdagangan.
Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin melihat kebijakan ini sebagai bagian dari arah ekonomi Prabowo yang memberi peran lebih besar kepada negara.
Menurut dia, pemerintah ingin lebih aktif mengatur bagaimana sumber daya alam dijual dan diawasi.
Namun ia mengingatkan langkah tersebut harus dilakukan hati-hati.
“Kalau tidak dikelola dengan baik, ini bisa mempengaruhi iklim investasi,” kata Wijayanto.
Pemerintah memang berharap kontrol lebih besar akan meningkatkan penerimaan negara. DSI juga diperkirakan membantu memantau volume ekspor, harga jual, dan aliran devisa.
Tetapi para ekonom mengingatkan sentralisasi juga membawa risiko. Jika aturan tidak transparan, proses menjadi lambat, atau muncul perlakuan khusus bagi pihak tertentu, tujuan meningkatkan penerimaan negara justru bisa berubah menjadi sumber masalah baru. CHANNEL NEWS ASIA
Baca Juga: Ekspor ke Singapura, Kepri Buktikan Unggas Perbatasan Berdaya Saing
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
