BATAM (gokepri) – Pemerintah serius mempersiapkan KEK Batam agar mampu bersaing dengan SEZ Johor-Singapura demi lebih menarik bagi investor global. Strategi utamanya adalah penyelesaian masalah lahan, insentif investasi, dan penguatan infrastruktur.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan sedang mematangkan iklim investasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Batam. Langkah ini dilakukan agar Batam dapat bersaing dengan Special Economic Zone (SEZ) Johor-Singapura.
Sekretaris Kemenko Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, menjelaskan salah satu fokus utama adalah penyelesaian masalah pembebasan lahan. Hal ini dinilai penting untuk meningkatkan daya tarik KEK Batam di mata investor.
“Kita ingin mendorong Batam itu kompetitif, terutama kalau dibandingkan dengan kompetitornya atau pesaingnya. Sekarangkan ada Johor. Dan Johor Baru itu luar biasa menawarkan banyak hal, jangan sampai Batam dalam tanda petik kalah dengan itu,” ujar Susiwijono saat ditemui di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Senin (3/12/2024).
Baca: Perjanjian Diteken November, KEK Johor Bakal Jadi Kompetitor KEK Batam
Optimisme ini juga didukung oleh posisi geografis Batam yang dianggap lebih strategis. Selain itu, pemerintah telah menyiapkan berbagai insentif untuk KEK di kawasan tersebut.
Susiwijono menambahkan, pengembangan infrastruktur di Batam telah menunjukkan banyak kemajuan. Hal ini diharapkan menjadi daya tarik tambahan bagi investor.
“Melihat situasi global saat ini, ada peluang besar untuk Indonesia. Contohnya, ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dan China bisa menjadi berkah. Investasi yang harus keluar dari kedua negara itu dapat dialihkan ke Indonesia. Ini pengalaman yang pernah terjadi, sehingga kami ingin mempersiapkan Batam dengan optimal,” katanya.
Menurut informasi dari laman resmi KEK, pemerintah menawarkan insentif fiskal berupa pengurangan pajak penghasilan perusahaan, bebas Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
Selain itu, pemerintah juga memberikan pengurangan pajak dan retribusi daerah hingga 50–100 persen. Ada pula fasilitas khusus untuk KEK pariwisata, serta insentif bea dan cukai.
Dari sisi nonfiskal, insentif meliputi kemudahan perizinan dan lisensi, penghapusan kewajiban ekspor, serta kepemilikan tanah hingga 80 tahun.
KEK Johor-Singapura
Diberitakan, Batam menghadapi persaingan dalam menarik investasi asing dengan Johor Singapore Special Economic Zone (JS-SEZ) yang menawarkan kebijakan pro-investasi, seperti tarif pajak penghasilan rendah. Pemerintah diminta memperbaiki birokrasi perizinan agar Batam tetap kompetitif dalam menarik investor.
Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kepri, Achmad Makruf Maulana, menyatakan SEZ Johor Singapura, yang dikembangkan oleh pemerintah Malaysia dan Singapura, merancang kebijakan yang memudahkan dunia usaha. “Salah satunya adalah pemberian tarif pajak penghasilan (PPh) 5% selama 20 tahun, serta insentif untuk Industrial Building Allowance sebesar 10%,” katanya di Batam pada Kamis (26/9/2024).
Tarif PPh yang hanya 5% mengancam iklim investasi di Indonesia, khususnya di Batam, di mana PPh untuk industri bisa mencapai 21%. “Perbedaannya sangat besar, terutama karena Batam dan JS-SEZ sama-sama mengincar investor asing dan memiliki lokasi strategis di Selat Malaka. JS-SEZ bahkan memiliki kelebihan lahan,” ungkapnya.
Baca: Ekspansi KEK Batam dan Bintan Strategi Airlangga
Makruf memperingatkan jika situasi ini diabaikan, kepercayaan investor asing terhadap Kepri, khususnya Batam, dapat terganggu. Ia telah menyurati Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Investasi, dan Menteri Keuangan untuk meminta perlakuan pajak yang setara dengan SEZ Johor Singapura.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Batam, Rafki Rasyid, menegaskan pentingnya dukungan pemerintah pusat terhadap Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Free Trade Zone (FTZ) di Batam. “Kewenangan perizinan harus dilimpahkan kepada pengelola FTZ dan pemerintah daerah tanpa ada ego sektoral,” katanya.
Rafki menambahkan pengembangan KEK di Johor tidak bisa dianggap remeh, mengingat Singapura merupakan investor terbesar di Batam. “Jika banyak investor pindah ke Johor, investasi di Batam akan tergerus,” jelasnya.
Ia juga meminta peningkatan infrastruktur jalan dan pelabuhan, termasuk jalan kecil yang menuju kawasan industri, serta efisiensi tarif logistik. “Dengan demikian, Batam dapat bersaing dengan Johor dan KEK lainnya di kawasan regional.”
Ketua Bidang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia, Tjaw Hioeng, menegaskan semua negara di Asia Tenggara bersaing dalam hal investasi. “Birokrasi perizinan yang baik akan mendatangkan investor. Jika tidak, kita akan semakin tertinggal,” jelasnya.
Oleh karena itu, Batam perlu diberikan insentif menarik untuk meningkatkan daya saingnya. “Ini tidak bisa sekadar wacana, insentif yang nyata diperlukan agar Batam tidak kalah saing,” pungkasnya.
Diluncurkan November
Kesepakatan antara Singapura dan Malaysia untuk pengembangan SEZ di Johor akan ditandatangani pada November 2024. Kawasan ini ditargetkan dapat menjadi alternatif bagi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Indonesia yang saat ini menjadi daya tarik bagi pengusaha Singapura di Batam, Rempang, dan Galang di Kepulauan Riau.
Kepala Menteri Johor, Onn Hafiz Ghazi, menyampaikan informasi tersebut dalam konferensi di Singapura, Kamis 29 Agustus 2024, seperti dikutip dari Bloomberg. Onn Hafiz mengungkapkan jadwal penandatanganan sempat mengalami penundaan akibat pertemuan tingkat tinggi antara kedua negara. Meski demikian, ia tetap optimistis bahwa kesepakatan akhir akan segera terwujud.
“Mudah-mudahan, dokumen perjanjian ini akan ditandatangani pada bulan November,” kata Onn Hafiz. Ia menambahkan bahwa rincian perjanjian sedang diselesaikan, dengan para pejabat dari kedua negara memastikan agar proses ini dapat terlaksana sesuai rencana.
Malaysia dan Singapura sebelumnya telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) pada Januari 2024 untuk mengembangkan zona ekonomi tersebut. Proyek ini bertujuan untuk menciptakan pergerakan bebas barang dan orang antara negara bagian Johor yang kaya sumber daya dan Singapura yang memiliki keterbatasan lahan.
Menteri Ekonomi Malaysia, Rafizi Ramli, mengonfirmasi pada Juli lalu bahwa kesepakatan awalnya direncanakan untuk ditandatangani pada September 2024. Namun, proses penandatanganan terpaksa diundur hingga November.
Pejabat Johor juga mengungkapkan bahwa SEZ Johor Singapura berpotensi menciptakan sekitar 100.000 lapangan kerja baru di negara bagian tersebut dan diharapkan dapat meningkatkan perekonomian Malaysia sebesar USD26 miliar per tahun pada tahun 2030. Proyek ini diharapkan menjadi pendorong utama bagi pertumbuhan ekonomi kawasan dan memperkuat hubungan ekonomi antara Malaysia dan Singapura. BISNIS INDONESIA, BLOOMBERG, THE STRAITS TIMES
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
