13 Ribu UMKM di Kepri Sudah Tersertifikasi Halal

Stan bazar UMKM di Tugu Sirih. Foto: Gokepri.com/Engesti

Tanjungpinang (gokepri.com) – Berdasarkan catatan Satgas Halal Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) sebanyak 13 ribu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kepri sudah tersertifikasi halal.

Sekretaris Satgas Halal Kepri Titik Hindon mengatakan UMKM yang sudah tersertifikasi halal paling banyak ada di Batam, mencapai 8.000 UMKM.

“Lalu disusul Kota Tanjungpinang, Kabupaten Bintan dan Kabupaten Karimun,” ujarnya, Rabu 19 Juni 2024.

Baca Juga: Call Center 146, Layani Masalah Haji, Sertifikasi Halal dan Nikah

Titik mengatakan, persentase UMKM tersertifikasi halal tergantung dari jumlah UMKM yang ada di masing-masing kabupaten/kota se-Kepri, serta tingkat kesadaran pelaku usaha untuk mengurus sertifikasi halal.

Pencapaian UMKM tersertifikasi halal di Kepri tergolong tinggi, karena dari target sekitar 8.188 UMKM yang harus tersertifikasi halal di 2023, namun realisasinya mencapai 13 ribu UMKM atau mendekati dua kali lipat.

Hal itu kata dia berkat dukungan pemerintah provinsi, kabupaten/kota serta para pemangku kebijakan terkait lainnya di Kepri. Selain banyak difasilitasi pemerintah daerah, program sertifikasi halal di Kepri juga dibantu oleh perbankan hingga swasta melalui dana CSR.

“Untuk target UMKM tersertifikasi halal di Kepri tahun ini, masih dalam tahap pendataan,” ujar Titik.

Ia menuturkan beberapa manfaat UMKM memiliki sertifikat halal, di antaranya melindungi umat Muslim dari produk-produk tidak halal. Apalagi penduduk Indonesia didominasi umat Muslim yang tidak semuanya memahami apakah produk yang dibeli halal atau tidak halal.

Kemudian, dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk-produk yang dijual pelaku usaha, sehingga omzet pelaku usaha semakin meningkat.

“Label halal juga salah satu syarat kalau produk kita mau masuk ke luar negeri, contohnya ke negara tetangga serumpun, Malaysia,” ucapnya.

Syarat-syarat mengurus sertifikat halal, antara lain bahan yang digunakan untuk memproduksi produk makanan misalnya kue, harus bersertifikat halal. Kemudian proses produksi makanan tidak terkontaminasi dengan produk-produk tidak halal, lalu produksi makanan yang dijual dengan rumah tangga harus berbeda.

Setelah itu, pendaftar cukup menyerahkan KTP, produk halal yang diproduksi, dan nomor induk berusaha (NIB) melalui pendamping proses produk halal yang telah disiapkan Kanwil Kemenag Kepri.

Petugas pendamping siap mendampingi proses pengurusan sertifikasi halal UMKM hingga selesai. Mulai dari mengakses layanan Online Single Submission (OSS), memperoleh NIB, hingga mengisi formulir terkait bahan baku maupun proses produksi produk UMKM itu sendiri.

“Pelaku UMKM juga bisa mendaftar sendiri secara online, bisa mengakses laman website ptsp.halal.go.id karena di situ lengkap dengan tutorial mendapatkan sertifikat halal,” katanya.

Satgas Halal Kepri terus menggesa sertifikasi halal bagi produk-produk UMKM sesuai amanat Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang menyatakan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di tanah air wajib bersertifikat halal. ANTARA

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

BAGIKAN