JAKARTA (gokepri) – Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan skema subsidi BBM yang mencoret ojol dari daftar penerima belum final. Pengemudi ojol ancam mogok nasional jika subsidi dicabut.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa skema subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang tidak memasukkan pengemudi ojek online (ojol) sebagai penerima belum menjadi keputusan final. Hingga saat ini, pemerintah masih merumuskan formulasi subsidi BBM dan listrik agar lebih tepat sasaran.
“Belum ada keputusan final,” ujar Bahlil di Jakarta, Jumat (2/12/2024).
Bahlil menjelaskan, formulasi subsidi ini bertujuan untuk menciptakan distribusi insentif yang lebih adil. Pemerintah berkomitmen memastikan setiap kebijakan subsidi dapat memberikan manfaat yang merata bagi masyarakat. “Kami ingin membuat semuanya adil,” tegasnya.
Baca: Gojek Angkat Kaki dari Vietnam
Bahlil menyampaikan ia telah melaporkan rencana formulasi subsidi tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto. Saat ini, pemerintah masih menunggu data penerima subsidi yang sedang disiapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
“Saya sudah melapor. Datanya tinggal menunggu dari BPS. Sebentar lagi akan selesai,” kata Bahlil.
Ia juga mengisyaratkan pengemudi ojol kemungkinan besar tidak akan dimasukkan sebagai penerima subsidi BBM tepat sasaran. Alasannya, kendaraan ojol digunakan sebagai alat usaha, sementara subsidi difokuskan untuk transportasi publik.
Bahlil mengusulkan skema subsidi energi berbasis formula campuran (blending). Dalam skema ini, subsidi sebagian diberikan kepada barang dan sebagian lagi dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT). Ia menyatakan, skema ini bertujuan menjaga daya beli masyarakat dan memastikan subsidi tepat sasaran.
Baca: Skema Baru Subsidi BBM Lewat Bantuan Langsung Tunai
Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Daring Garda Indonesia, Igun Wicaksono, mengkritik keras rencana tersebut. Ia menyatakan, jika pengemudi ojol tidak lagi mendapat subsidi BBM, empat juta pengemudi ojol di Indonesia siap menggelar unjuk rasa besar-besaran.
“Jika ojol tidak bisa mengisi BBM bersubsidi, akan ada gelombang aksi besar di seluruh Indonesia,” kata Igun.
Ia menilai kebijakan ini tidak adil dan tidak berpihak pada rakyat kecil. Menurutnya, banyak pengemudi ojol kesulitan memenuhi kebutuhan harian, bahkan untuk membeli BBM bersubsidi.
“Jangankan BBM non-subsidi, untuk membeli BBM subsidi saja kami sering harus menahan lapar agar motor tetap bisa beroperasi,” ujarnya.
Igun menegaskan pembatasan subsidi BBM untuk ojol bisa memicu inflasi. Sebab, sekitar 60–70 persen pengemudi ojol juga bertugas sebagai kurir barang, yang menjadi tulang punggung ekonomi digital.
Baca: Pemerintah Tunda Kenaikan PPN 12 Persen, Subsidi Listrik Disiapkan
Jika kebijakan ini diberlakukan, Garda Indonesia akan meminta kenaikan tarif jasa ojol untuk mengimbangi beban operasional. Selain itu, mereka akan mendesak pemerintah dan perusahaan aplikasi untuk meninjau ulang kebijakan tarif. “Jika subsidi BBM dicabut, bukan hanya ojol yang dirugikan, tetapi juga seluruh pengguna jasa. Kami siap menggelar mogok nasional,” tegas Igun.
Igun menyebut keputusan ini tidak realistis karena mengabaikan kondisi di lapangan. Ia mendesak pemerintah untuk membatalkan rencana tersebut demi mencegah dampak sosial yang lebih besar. “Jangan asal cabut subsidi hanya karena kendaraan ojol berpelat hitam, bukan kuning. Ini harus dikaji ulang,” pungkasnya. ANTARA
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
