Batam (gokepri.com) – Tim Seleksi (Timsel) Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kepulauan Riau (Kepri) menepis tuduhan maladministrasi yang datang dari Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah (JPKP) Kota Tanjungpinang.
Ketua Timsel Bawaslu Kepri Fendi Hidayat mengatakan telah menjalankan seleksi itu sesuai dengan pedoman dari Bawaslu RI. Ia menegaskan tidak ada maladministrasi dalam proses tersebut.
“Tidak ada maladministrasi. Timsel hanya mengumumkan nama-nama sesuai urutan abjad dan format pengumumannya juga mengikuti yang ada dalam panduan,” kata dia, Sabtu 6 Agustus 2022.
Ia menjelaskan pelaksanaan ujian bekerjasama dengan UPT BKN dan Polri sehingga kecil kemungkinan ada kecurangan, nilai para peserta juga langsung dikirim ke Bawaslu RI.
Fendi juga membantah adanya dugaan bocoran nilai ke pada sejumlah peserta.
“Tidak benar itu, dalam panduan yang ada, Timsel hanya diberi kewenangan mengumumkan nama-nama yang lulus sesuai urutan abjad,” kata Fendi.
Fendi mengaku timsel Bawaslu Kepri juga telah memverifikasi berkas tersebut sejak awal seleksi yakni proses seleksi berkas administrasi.
Sebelumnya, Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah (JPKP) Kota Tanjungpinang, melaporkan Tim Seleksi (Timsel) Anggota Badan Pengawas Pemilu Kepulauan Riau (Bawaslu Kepri) ke Ombudsman RI di Kepri.
Ketua JPKP Kota Tanjungpinang, Adiya Prama Rivaldi mengatakan, pelaporan itu berdasarkan adanya dugaan maladministrasi pada proses seleksi tersebut.
“Kami laporkan karena menduga adanya maladministrasi. Dari seleksi CAT dan lainnya,” kata Adiya.
Adiya menjelaskan timsel Bawaslu Kepri tak menerbitkan nilai hasil seleksi ke seluruh peserta hanya diperlihatkan kepada sebagian peserta. Pihaknya berharap, Ombudsman Kepri dapat memproses dan menyelidiki laporan tersebut.
“Kami berharap ombudsman dapat segera memproses dan menyelidiki laporan kami,” lanjut Adiya.
Asisten Penerimaan dan Verifikasi Laporan Ombudsman RI perwakilan Kepri, Adi Permana mengatakan laporan itu telah diterima dan akan segera diverifikasi.
Ia menjelaskan pihaknya akan memberikan gelar perkara itu ditindaklanjuti paling lambat 14 hari kerja jika dokumennya sudah lengkap.
“Laporan sudah kami terima selanjutnya akan kami verifikasi. Kalau sudah akan kami gelar perkara untuk bisa ditindaklanjuti atau tidak,” tuturnya.
Penulis: Engesti
