Terhambat Izin, Penambang Pasir dan Batu di Anambas Resah

tambang pasir di anambas
Rapat koordinasi perizinan tambang galian C yang digelar Pemkab Anambas, 28 Mei. Foto: gokepri/Wisnu Een

Anambas (gokepri) – Aktivitas penambangan pasir dan batu di Kabupaten Kepulauan Anambas terhambat akibat belum adanya izin. Hal ini membuat para penambang resah dan menghambat pembangunan di wilayah tersebut.

Menanggapi keresahan ini, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas menggelar Rapat Koordinasi Pertambangan Galian Golongan C di Ruang Rapat Lantai II Kantor Bupati Anambas, Selasa (28/5/2024). Rapat yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kepulauan Anambas, Sahtiar, bertujuan untuk membahas solusi atas persoalan izin tambang.

Baca Juga:

Sahtiar mengakui persoalan izin tambang ini bukan kali pertama terjadi. Ia menjelaskan Pemkab Anambas tidak tinggal diam dan terus berusaha mencari solusi agar masyarakat dapat kembali bekerja menambang.

“Kejadian seperti ini memang bukan yang pertama, sebelumnya 2019 pernah juga. Namun begitulah belum mampunya kami dalam mengambil sikap, karena ini kewenangannya provinsi, tapi kami tetap berusaha agar masyarakat bisa bekerja dan tidak menyalahi ketentuan,” ujar Sahtiar.

Ia menekankan komitmen masyarakat untuk membuat izin tambang sangat dibutuhkan. Kesadaran akan kelestarian lingkungan hidup juga menjadi faktor penting dalam pengelolaan pertambangan.

“Kami telah berkoordinasi dengan pihak (Pemerintah) Provinsi agar berupaya untuk masyarakat bisa bekerja dan mendapatkan izin. Permasalahan sebenarnya hanya di izin saja, karena izin tambang itu wajib dan tidak bisa ditoleransi,” jelas Sekda.

Yohanes Maria Vianey selaku Kabag Ekonomi dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kepulauan Anambas mengatakan pemerintah tetap berupaya agar masyarakat yang berprofesi sebagai penambang bisa bekerja kembali.

“Kami akan menyurati provinsi dan kementerian terkait persoalan ini, pengurusan SIPB bisa menjadi salah satu solusi tercepat agar masyarakat dapat kembali bekerja,” sambung Joe.

Kapolres Kepulauan Anambas melalui KBO Satreskrim Polres Kepulauan Anambas, Rudi, menyampaikan pihaknya tidak bermaksud untuk mempersulit masyarakat. Kepolisian hanya menjalankan amanat penegakan undang-undang untuk kebaikan bersama.

“Kami dari pihak kepolisian hanya menjalankan tugas, agar Anambas bisa lebih baik kedepannya, bukan maksud menganggu atau menghambat. Kami dari Polres Kepulauan Anambas juga berulang kali mengingatkan untuk mengurus perizinan, agar tiada lagi persoalan kedepannya,” kata Rudi.

Rapat koordinasi ini diharapkan dapat menghasilkan solusi konkrit untuk mengatasi persoalan izin tambang di Anambas. Solusi yang tepat dan cepat dibutuhkan agar aktivitas penambangan dapat kembali berjalan dan tidak menghambat pembangunan di wilayah tersebut.

Penulis: Wisnu Een

Cek Berita dan Artikel yang lain diĀ Google News

BAGIKAN