JAKARTA (gokepri.com) – Kasus pemerasan dan gratifikasi yang terjadi di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) menggemparkan dunia pendidikan tinggi. Peristiwa ini kemudian memicu berbagai respons, termasuk adanya pihak yang mengusulkan dihapuskannya seleksi mandiri perguruan tinggi negeri.
Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI) Eduart Wolok mengatakan jalur mandiri dibutuhkan salah satunya supaya perguruan tinggi bisa melakukan penerimaan mahasiswa baru secara afirmatif. Jika dihapuskan, maka akan ada konsekuensinya.
“Jalur mandiri itu kita butuhkan termasuk untuk bagaimana menyesuaikan dengan kondisi geografis demografis dari wilayah masing-masing PTN agar supaya bisa melakukan proses penerimaan yang afirmatif. Dan itu kan ada dampaknya gitu ya,” kata Eduart kepada detikedu pada Minggu (23/8/2026).
“Kalau memang mau dihilangkan, berarti ada konsekuensi yang memang harus kita terima dan kita jalani bersama,” tambahnya.
Terkait kasus Unsoed, Eduart menyebut pihaknya menilai hal ini murni kesalahan oknum pimpinan PTN. Sebab, MRPTNI juga sudah melakukan rapat pleno penetapan hasil seleksi untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas sistem seleksi.
“Kami sudah berkoordinasi dengan Pak Menteri, kita akan melakukan evaluasi ya terkait dengan kasus ini. Karena jangan sampai kasus di satu PTN lantas seolah-olah sistem seluruh seleksi mandiri yang dilaksanakan oleh PTN bermasalah,” ungkap Eduart.
Ia menegaskan pihaknya juga tetap akan melakukan evaluasi dan menerima masukan untuk proses seleksi yang jauh lebih baik. *
(sumber: detik.com)
