Satu bulan jelang tenggat pendaftaran, Amsakar Achmad-Li Claudia Chandra memegang tiket maju ke Pilkada Batam dari 10 partai politik. Skenario calon tunggal atau siapa lawan duet itu hanya bisa ditentukan oleh arah dukungan PDIP dan PKS.
Penulis:
Engesti Fedro, Muhammad Ravi
Dukungan resmi yang diumumkan Partai Hanura membuat Amsakar Achmad-Li Claudia mengantongi 10 partai pengusung. DPP Hanura menerbitkan surat rekomendasi tertanggal 25 Juli. Partai ini punya dua kursi di DPRD Batam.
Ada 10 dari 12 parpol peraih kursi DPRD Batam di belakang Amsakar-Li Claudia. Mereka yaitu Nasdem, Gerindra, Golkar, PKB, PAN, Hanura, Demokrat, PSI, PKN dan PPP.
Dengan hitung-hitungan dukungan 10 partai untuk Amsakar-Li Claudia, sudah jauh dari cukup bahkan gemuk untuk mengusung Amsakar-Li Claudia. Sokongan partai ini meraih 37 dari total 50 kursi di DPRD Batam.
“Partai politik yang sudah memberikan dukungan ini tentu sangat kami jaga kepercayaan yang telah diberikan terhadap saya dan Bu Li Claudia di Pilwakot Batam,” ujar Amsakar, Kamis 25 Juli.
Baca: Koalisi Gemuk Pendukung Amsakar-Li Claudia
Dengan sokongan banyak partai, peluang Amsakar memimpin Batam pun terbuka lebar. Sebagai perbandingan pada Pilkada 2020, pasangan Muhammad Rudi-Amsakar Achmad disokong delapan partai politik dengan total 30 kursi. Rudi-Amsakar pada pemilihan 2020 menang telak 73 persen (267.497 suara). Lawannya ketika itu adalah Lukita Dinarsyah Tuwo-Abdul Basyit Haz yang diusung PDIP, PKB dan Gerindra.
Setelah diusung 10 partai, Amsakar-Li Claudia menjadi satu-satunya bakal calon walikota-wakil walikota yang telah memegang tiket menuju pilkada Batam satu bulan jelang pendaftaran yang dibuka pada 27 Agustus 2024.
Bagi Amsakar, pemilihan tahun ini menjadi yang ketiga kali. Ia pernah berlaga pada Pilkada 2015 dan Pilkada 2020 berpasangan dengan Muhammad Rudi. Rudi tahun ini akan bertarung di pemilihan gubernur Kepulauan Riau.
LAWAN KOTAK KOSONG ATAU MARLIN
Namun, Pilkada Batam 2024 berpotensi memiliki calon tunggal jika di antara dua partai tersisa mengekor koalisi gemuk Amsakar-Li Claudia. Hanya PDIP dan PKS yang belum menentukan arah. Skenario lawan kotak kosong bisa terwujud jika salah satu partai itu memberi dukungan untuk Amsakar.
Secara hitungan kursi, gabungan 13 kursi PDIP dan PKS sudah lebih dari cukup untuk mengusung calon untuk melawan Amsakar. PDIP punya 7 kursi dan PKS enam kursi.
Adapun PDIP dan PKS sama-sama mengaku tak menutup kemungkinan mengusung Marlin Agustina. Wakil Gubernur Kepri itu sejak lama dipersiapkan bertarung di pilkada Batam.
PDIP-PKS telah mulai membangun komunikasi politik sejak pekan lalu. Arahnya membangun poros koalisi melawan Amsakar. Ketua DPW Nasdem Kepulauan Riau, Muhammad Rudi, yang juga suami dari Marlin, dikabarkan sudah melobi DPP PDIP dan PKS.
Ketua DPD PKS Batam, Yusuf, tak menampik adanya pertemuan dengan petinggi PDIP Batam di sebuah hotel di Batam Center pekan lalu. Namun ia tidak menjawab apakah partainya membangun koalisi dengan PDIP untuk menghadapi pemilihan walikota Batam 2024. Ia berdalih pertemuan itu hanya silaturahmi.
“Cuma sharing info saja dengan PDIP. Silaturahmi, cerita-cerita,” ungkap Yusuf, Kamis 18 Juli.
Poros PDIP-PKS berpotensi menjadi sekoci Marlin Agustina, sementara PDIP dan PKS mendorong kader internal. Masing-masing berupaya menyodorkan nama potensial untuk diplot menjadi calon wakil walikota. Nama-nama potensial tersebut, antara lain, Sekda Batam Jefridin, Putra Respaty, Suryani, hingga Raden Hari Tjahyono.
Hanya saja baik PDIP dan PKS, tak menampik adanya kemungkinan Amsakar dan Li Claudia menjadi paslon yang diusung karena masuk dalam radar mereka selama penjaringan. Paslon ini diusulkan PDIP dan PKS ke DPP bersama nama Marlin.
Setelah partai pengusung mengerucut ke 10 parpol, PKS menyatakan arah partainya menghadapi Pilkada Batam 2024. PKS tidak ingin pemilihan walikota Batam memiliki calon tunggal dan melawan kotak kosong.
“Harus ada lawan, jangan ada lawan kotak kosong,” sebut ketua DPD PKS Batam, Yusuf, pekan lalu.
Ketua DPC PDIP Batam Nuryanto menyebut partainya masih membuka peluang mengusung Marlin-Jefridin. “Sejarah PDIP sebagai partai pejuang dan bukan partai pengikut,” ujar Nuryanto di kantor DPRD Batam, Jumat 12 Juli.
Peluang Marlin diusung terbuka karena ada komunikasi antara Ketua DPW Nasdem Kepri Muhammad Rudi dengan pengurus DPP PDIP. Selain membicarakan dukungan untuk Rudi sebagai calon gubernur Kepri, juga membicarakan rekomendasi untuk Pilwako Batam. Namun Nuryanto masih menunggu keputusan DPP PDIP. “Pak Rudi sudah ke DPP,” kata Cak Nur, sapaan Nuryanto yang menjabat Ketua DPRD Batam.
Marlin Agustina yang dijumpai di sela kegiatan di Batam Center irit bicara menjawab pertanyaan soal langkah politik berikutnya. Ia meminta doa dari masyarakat. “Doakan saya. Kalau itu (maju Pilkada) rencana tuhan, saya sangat senang,” ujar Marlin, 12 Juli.
Ia lalu menyatakan belum mendapat kabar soal rekomendasi partai politik untuk maju di Pilkada Batam karena kesibukannya sebagai Wakil Gubernur Kepri. “Saya belum tahu karena saya berkeliling terus berkegiatan,” kata dia. Ia pun meminta tidak ada perpecahan di tengah masyarakat.
BAHAYA KOTAK KOSONG
Praktisi sekaligus akademisi di Kepri, Joni Ahmad, menilai strategi “borong partai” merusak demokrasi dan menjauhkan politik dari kompetisi yang sehat. Manuver sejumlah partai untuk mengusung pasangan calon tunggal merampas hak rakyat untuk memilih pemimpin.
“Ini akan menjadi preseden buruk bagi demokrasi. Berdasarkan penilaian dari sistem demokrasi serta semangat reformasi pun tentulah merupakan cara berdemokrasi yang tidak sehat dan tidak bermartabat,” ujar Joni, Jumat (12/7/2024).
Di samping itu, Joni melihat jika strategi “Borong Partai” belum tentu menjamin pasangan calon tertentu untuk menang. “Ini kembali kepada dukungan masyarakat. Jangan sampai langkah ini justru mengebiri hak politik masyarakat hanya untuk memuaskan kepentingan para elite partai,” tegasnya lagi.
Joni berharap agar para pimpinan partai politik di daerah untuk membuka mata terkait kondisi hari ini. Ia berharap agar terbuka peluang agar calon tunggal tidak melawan kotak kosong pada Pilwako Batam. Pesta demokrasi daerah diharapkan menghasilkan pemimpin yang mampu mengemban amanat rakyat.
Pengamat politik Kepri, Zamzami A Karim mengatakan, kondisi peta politik pada Pilwako Batam dapat digambarkan sebagai politik kartel. Sebab, sebagian partai mendukung salah satu paslon untuk maju pada Pilwako Batam.
“Banyak narasi yang bisa menggambarkannya, partai gemuk, persekongkolan partai. Kalau saya bilang ini politik kartel,” ujar Zamzami.
Sebutan politik kartel, kata Zamzami bukan tanpa alasan. Menurut pandangannya, politik kartel dapat menyebabkan rusaknya demokrasi karena tidak adanya dinamika. Selain itu, tingkat kepercayaan publik dan partisipasi pemilih akan berkurang.
“Jadi buat apa memilih. Pasti masyarakat berpikir begitu. Nanti ada pula gerakan memenangkan kotak kosong, ini bahaya kalau lawan kotak kosong saja kalah,” kata dia.
Zamzami mengatakan saat ini partai politik sudah mengarah pada pragmatisme. Semua partai menyatu untuk merebut peluang kekuasaan. Ditambah lagi poros partai pendukung yang tergabung dalam koalisi Indonesia Maju satu arah dukungan hingga ke bawah.
“Ini merupakan politik kartel. Gabungan partai politik membentuk poros sehingga tidak ada peluang bagi partai oposisi untuk bertarung,” tuturnya.
Menurutnya akan menjadi preseden buruk pada pesta demokrasi jika akhirnya pemilihan melawan kotak kosong. Fungsi pendidikan politik dan pengkaderan partai politik tak lagi berjalan.
“Ini merupakan kemerosotan demokrasi, bahkan dari indeks kita sekarang sudah mengarah pada demokrasi cacat,” sebut dia. ***
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
