ANAMBAS (gokepri) — Satu tahun kepemimpinan Bupati Kepulauan Anambas Aneng ditandai dengan penyelesaian sejumlah persoalan krusial, terutama status ASN daerah dan dukungan terhadap pendidikan.
Isu Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang sempat memicu keresahan publik menjadi salah satu fokus utama. Pada 2024, pemberhentian PTT melalui Surat Keputusan Bupati Nomor 853 menimbulkan kekhawatiran di kalangan ribuan pegawai dan keluarga mereka.
Kepala Dinas PKPSDM Kepulauan Anambas Usmas menjelaskan, kebijakan pemberhentian tersebut telah melalui mekanisme administrasi yang sah. Namun, pemerintah daerah kemudian membuka ruang koordinasi lanjutan agar status para PTT mendapat kejelasan.
Baca Juga: Anambas Sambut Pemimpin Baru, Aneng-Raja Bayu Dilantik Presiden Prabowo 6 Februari
Melalui komunikasi intensif dengan Badan Kepegawaian Negara, upaya tersebut berbuah pada pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Sebanyak 1.779 orang dilantik sebagai PPPK Tahap I, disusul 1.159 orang pada Tahap II.
Langkah berikutnya membuka peluang bagi PTT untuk kembali bekerja sebagai PKKK. Total sekitar 2.948 orang kini kembali menjalankan tugas, meski sebagian belum terakomodasi karena faktor usia.
Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kepulauan Anambas Ustad Muhammad Qosim menilai, kebijakan ini menunjukkan konsistensi kepemimpinan. “Apa yang disampaikan saat kampanye benar-benar diwujudkan dalam kebijakan,” ujarnya saat dihubungi melalui pesan singkat, Minggu 16 Februari 2026.
Bagi masyarakat, penyelesaian persoalan kepegawaian ini membawa dampak langsung. Ribuan keluarga kembali memiliki kepastian penghasilan setelah sempat berada dalam situasi tidak menentu.
Di luar isu ketenagakerjaan, Aneng juga memberi perhatian pada sektor pendidikan. Pemerintah daerah menyalurkan bantuan perlengkapan sekolah bagi siswa SD dan SMP di Kepulauan Anambas.
Aneng bahkan menyatakan kesiapan menggunakan dana pribadi untuk mendukung pembangunan Madrasah Tsanawiyah serta menyumbangkan gaji guna membantu MTs di Jemaja. Langkah ini dipandang sebagai bentuk komitmen personal terhadap akses pendidikan.
Di tengah keterbatasan anggaran daerah dan tantangan birokrasi, sejumlah kebijakan tersebut memperlihatkan arah kepemimpinan yang menekankan koordinasi, komunikasi, dan pemenuhan janji politik.
Ustad Qosim menilai pendekatan tersebut terasa inklusif. “Ia merangkul semua elemen masyarakat tanpa membedakan latar belakang,” katanya.
Baca Juga: Bupati Anambas: Anak-anak Kami Masih Jadi Penonton di Daerah Sendiri
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
