Seruan WFH Saja Tak Cukup, Ekonomi Warga Terdampak Juga Perlu Dipikirkan

Kondisi jalanan di Batam yang tampak lengang pasca penerapan kebijakan work from home.

Tanjungpinang (gokepri.com) – Wabah pandemi virus corona telah memnyebabkan banyak orang terinfeksi. Di Indonesia, kasus pertama Covid-19 diumumkan pada 2 Maret 2020 dengan 2 orang positif corona. Kini, sudah 790 kasus pasien positif wabah corona di Indonesia. Sebanyak 31 orang dinyatakan sembuh dan boleh pulang, 58 orang lainnya meninggal.

Pemprov Kepri hingga Pemko Batam telah menyerukan kepada masyarakat untuk bekerja dari rumah (work from home-WFH) ataupun berdiam diri di rumah. Anak-anak sekolah juga diliburkan untuk memutus rantai penyebaran wabah virus corona.

Bacaan Lainnya

Namun, seruan untuk berdiam diri di rumah saja tak cukup. Kebijakan ini juga harus dibarengi dengan insentif bagi masyarakat kelas bawah agar tidak menimbulkan imbas kelaparan akibat tidak mendapatkan nafkah yang cukup. Pasalnya, tidak sedikit masyarakat yang profesinya bergantung pada upah harian, seperti pengemudi ojek online dan sektor UMKM. Insentif ini bisa berupa kebutuhan pokok satu keluarga setiap bulan, penundaan pembayaran cicilan, atau tunjangan pemutusan hubungan kerja bagi yang dirumahkan.

Kebijakan pemerintah untuk memperbaiki sektor perekonomian dan kesejahteraan masyarakat yang terdampak penyebaran virus corona atau covid-19 ini ditegaskan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo. Bambang mengatakan, mayoritas para pengemudi ojek online tetap bekerja di tengah wabah virus corona untuk mencari nafkah.

“Kami yakin dan percaya, pemerintah sebagai pemegang mandat rakyat yang mengelola keuangan negara pasti mampu, menemukan solusi jitu agar para driver ojek online, UMKM, maupun pekerja di sektor informal bisa terselamatkan periuk dapurnya di saat seperti ini,” ujarnya.

Saat ini Pemprov Kepri baru mengalokasikan anggaran hingga Rp40 miliar untuk penanganan dan pencegahan wabah virus Corona. Anggaran itu dikumpulkan dari pengalihan sejumlah kegiatan, seperti memotong anggaran perjalanan dinas, beberapa rapat koordinasi, pelatihan-pelatihan dan sejumlah kegiatan yang bisa ditangguhkan.

“Berapa pun kebutuhan untuk penanggulangan dan pencegahan wabah COVID-19 akan kita penuhi. Sementara ini kita alokasikan Rp 40 miliar untuk seluruh Kepri,” kata Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Kepri, Isdianto, Kamis (26/3/2020).

Sementara itu provinsi lain, Pemprov Jabar misalnya, menganggarkan dana Rp5 triliun untuk membantu masyarakat Jabar yang ekonominya terdampak akibat wabah covid-19. Menurut Gubernur Jabar, Ridwan Kamil, berdasarkan kajian dari Tim Unpad dan Bappeda Jabar, masyarakat Jabar yang terkena dampak covid-19 ini ada 1 juta orang. Mereka, harus diberi pertolongan.

“Mulai Minggu depan, mudah-mudahan lancar, kami akan mulai menyalurkan bantuan ke warga Jabar,” ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil, di Gedung Sate, Kamis (26/3/2020).

Emil menjelaskan, 1 juta warga Jabar yang terdampak Covid-19 itu, di luar warga yang memang sudah terbiasa menerima bantuan dari pemerintah pusat. Sebab, mereka yang sudah punya kartu sembako menjadi wilayah pemerintah pusat.

“Nah kalau kami, fokusnya ke warga Jabar yang miskin baru atau Misbar kata Pak Menteri. Biasanya, hidup normal mereka tiba-tiba tak berpenghasilan dengan kondisi ini,” katanya.

Menurut Emil, setiap warga terdampak tersebut akan mendapatkan bantuan Rp500 ribu dari Pemprov Jabar. Yakni sepertiga bantuan, diberikan dalam bentuk cash dan sisanya dalam bentuk barang serta berhubungan dengan pangan. (wan)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *