JAKARTA (gokepri) – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyiapkan enam tuntutan untuk dibawa dalam aksi unjuk rasa peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day pada 1 Mei 2026. Tuntutan utama adalah mendesak pengesahan Undang-Undang Ketenagakerjaan baru sesuai putusan Mahkamah Konstitusi.
Presiden KSPI Said Iqbal menegaskan aksi akan berlangsung tertib dan merupakan bagian dari hak demokratis yang dijamin konstitusi. “Isu pertama dan paling utama adalah mendesak pengesahan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru, sebagaimana diperintahkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi,” ujar Said, Senin 6 April 2026.
Said menjelaskan, Mahkamah Konstitusi (MK) telah memberi waktu dua tahun kepada pemerintah dan DPR untuk menyusun UU Ketenagakerjaan baru—bukan sekadar revisi. Namun, hingga awal April 2026, belum ada draf resmi yang dipublikasikan.
Baca Juga: May Day di Batam, Dialog Terbuka Jadi Kunci Iklim Investasi Sehat
Enam Tuntutan KSPI
Tuntutan kedua adalah penolakan terhadap sistem alih daya (outsourcing) dan kebijakan upah murah. Said menyebut belum ada realisasi dari janji Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan penghapusan outsourcing pada May Day tahun lalu.
Ketiga, KSPI menyoroti ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dinilai kian nyata akibat situasi ekonomi global dan kebijakan impor kendaraan di dalam negeri.
Tuntutan keempat adalah reformasi pajak yang berpihak pada buruh. KSPI mengusulkan kenaikan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari Rp 4,5 juta menjadi Rp 7,5 juta per bulan guna meningkatkan daya beli.
Dua tuntutan terakhir bersifat legislatif: pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) dan pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai bagian dari upaya pemberantasan korupsi.
Said juga menyebut bahwa keenam isu tersebut pada dasarnya merupakan pengulangan tuntutan dari tahun sebelumnya—sebuah sinyal, menurut KSPI, bahwa persoalan buruh belum menjadi prioritas pemerintah.
Aksi May Day 2026 direncanakan diikuti ratusan ribu buruh anggota KSPI dan organisasi pendukung Partai Buruh di 38 provinsi serta lebih dari 350 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
Di wilayah Jabodetabek, aksi akan dipusatkan di depan Gedung DPR RI mulai pukul 10.00 WIB dengan perkiraan 50.000 peserta. Di daerah lain, aksi akan digelar di kantor gubernur maupun DPRD provinsi dan kabupaten/kota. BISNIS.COM
Baca Juga: MAY DAY: Bawa 6 Tuntutan, Buruh Aksi di Istana Negara dan Istora Senayan
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
