KKP menganggarkan Rp3,6 miliar untuk jasa publikasi Kampung Nelayan Merah Putih di Natuna. Memakai jasa promosi Raffi Ahmad.
BATAM (gokepri) – KKP menggelontorkan Rp3,6 miliar untuk jasa publikasi Kampung Nelayan Merah Putih di Natuna. Belanja ini memunculkan pertanyaan tentang hasil promosi dan manfaatnya bagi masyarakat pesisir.
Anggaran tersebut tercatat dalam pengadaan jasa influencer melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap pada 2026. Paketnya secara khusus menyebut publikasi Kampung Nelayan Merah Putih Cemaga Utara, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau.
Salah satu figur publik yang terlibat dalam promosi program tersebut adalah Raffi Ahmad. Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni itu mengunjungi Natuna bersama tiga sahabatnya pada 25 Juli 2026.
Baca Juga: Gandeng Raffi Ahmad, Kemenag Dorong Pendidikan Islam Berbasis Cinta
Mereka adalah Ariel NOAH, Gading Marten, dan Desta atau disebut The Dudas-1. Keempatnya datang dalam agenda Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mendukung Program Kampung Nelayan Merah Putih.
Kunjungan tersebut menarik perhatian masyarakat. Raffi dan ketiga rekannya berkeliling menggunakan Vespa matik untuk mengunjungi sejumlah destinasi wisata Natuna.
Mereka mendatangi Geosite Batu Kasah dan Jalan Lingkar Teluk Depih. Keempatnya juga menikmati panorama alam yang menjadi daya tarik wisata bahari Natuna.
Warga menyambut mereka di sepanjang perjalanan. Foto dan video kunjungan tersebut kemudian ramai beredar melalui media sosial.
Kehadiran para figur publik itu dinilai sebagian masyarakat sebagai promosi gratis bagi pariwisata Natuna. Perhatian warganet juga membuka peluang pengenalan destinasi wisata bahari daerah tersebut.
Raffi turut menyampaikan harapannya terhadap pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih. Melalui video di akun Instagram pribadinya, ia mengaku terkesan dengan kunjungan tersebut.
“Hari ini kami berada di Natuna bersama teman-teman nelayan. Saya bersama Ariel, Desta, dan Gading sengaja datang untuk melihat langsung Kampung Nelayan Merah Putih,” ujar Raffi, dikutip dari akun Instagramnya.
Ia berharap program tersebut meningkatkan kesejahteraan nelayan. Raffi juga berharap kawasan pesisir berkembang menjadi kawasan yang lebih modern.
Ia mengapresiasi KKP yang mengajak mereka melihat potensi Natuna. Menurutnya, kegiatan tersebut dapat memperkenalkan daerah itu kepada lebih banyak masyarakat Indonesia.
Selain mengunjungi destinasi wisata, mereka juga berkenalan dengan permainan tradisional Betingkah Alu Selesung. Raffi, Ariel, Gading, dan Desta mencoba permainan warisan budaya tersebut bersama masyarakat setempat.
Anggaran Publikasi Kampung Nelayan Natuna Rp3,6 Miliar
Di balik kunjungan tersebut, ICW menyoroti nilai pengadaan jasa influencer oleh KKP. Organisasi antikorupsi itu mencatat tiga paket kontrak PT Rans Animasi Indonesia sepanjang 2025–2026.
Pada 2025, Setditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut menganggarkan Rp3.596.955.000 untuk jasa influencer engagement. Pada tahun yang sama, Setditjen Perikanan Budidaya mengontrak jasa serupa senilai Rp3,6 miliar.
Paket kedua berkaitan dengan influencer engagement untuk pembangunan BINS. Kedua pengadaan tersebut mencapai sekitar Rp7,2 miliar.
Pada 2026, KKP kembali mengadakan jasa influencer senilai Rp3,6 miliar. Paket melalui Setditjen Perikanan Tangkap tersebut secara khusus menyebut publikasi Kampung Nelayan Merah Putih Cemaga Utara, Natuna.
Dengan demikian, total kontrak KKP dengan PT Rans Animasi Indonesia mencapai Rp10.796.955.000. Nilai tersebut berasal dari tiga paket pengadaan selama dua tahun.
ICW memasukkan pengadaan tersebut dalam temuannya mengenai belanja influencer pemerintah. Secara keseluruhan, dua kementerian tercatat mengontrak perusahaan terafiliasi Raffi Ahmad senilai Rp14.696.955.002.
Selain KKP, Kemendikbudristek melalui Museum dan Cagar Budaya mengadakan lima paket pada 2024. Total nilainya mencapai Rp3.900.000.002.
Pengadaan itu mencakup penayangan video YouTube RANS Entertainment senilai Rp452.698.902. Penayangan Instagram Reels @raffinagita1717 bernilai Rp205.893.300.
Kemudian, penayangan Instagram Story pada akun yang sama mencapai Rp575.655.000. Paket *event attendance* bernilai Rp2.521.329.200, sedangkan penayangan TikTok mencapai Rp144.423.600.
ICW Pertanyakan Manfaat Belanja Influencer
ICW menilai pengadaan jasa influencer pemerintah menyisakan sejumlah persoalan. Salah satunya menyangkut manfaat dan dampak belanja yang belum terukur secara jelas.
Organisasi tersebut mempertanyakan alasan kementerian menggunakan jasa pihak ketiga. Padahal, masing-masing kementerian telah memiliki perangkat komunikasi publik sendiri.
Kemendikbudristek mempunyai Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik. Kementerian tersebut juga memiliki Pusat Data dan Teknologi Informasi.
Sementara itu, KKP memiliki Biro Hubungan Masyarakat. Seluruh unit tersebut mendapat dukungan pegawai, fasilitas, dan anggaran dari negara.
Menurut ICW, penggunaan jasa influencer perlu memiliki dasar kebutuhan yang jelas. Pemerintah juga perlu menjelaskan manfaat dan hasil yang ingin dicapai.
Persoalan ini menjadi penting untuk pengadaan publikasi Kampung Nelayan Merah Putih di Natuna. Anggaran Rp3,6 miliar membutuhkan indikator keberhasilan agar masyarakat dapat menilai hasilnya.
Tanpa keterbukaan kerangka acuan kerja (KAK), laporan pelaksanaan, dan indikator keberhasilan, publik sulit mengukur efektivitas pengeluaran tersebut.
ICW juga mempertanyakan konsistensi pemerintah dalam menerapkan kebijakan efisiensi anggaran. Pemerintah sebelumnya meminta kementerian dan lembaga membatasi sejumlah pengeluaran.
Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 pada 22 Januari 2025. Kebijakan tersebut menargetkan penghematan anggaran sebesar Rp306,69 triliun.
Instruksi itu meminta kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah membatasi belanja seremonial. Pembatasan juga mencakup kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar.
Namun, KKP tetap mengadakan jasa influencer dengan nilai miliaran rupiah. Pada 2025, dua paket dari PT Rans Animasi Indonesia mencapai Rp7,2 miliar.
KKP kemudian kembali menganggarkan Rp3,6 miliar pada 2026. Pengadaan tersebut secara khusus berkaitan dengan publikasi Kampung Nelayan Merah Putih di Natuna.
ICW mengaitkan persoalan tersebut dengan tekanan fiskal pemerintah daerah. Pada 2026, pagu transfer ke daerah disebut turun menjadi Rp693 triliun.
Angka tersebut berkurang sekitar Rp171 triliun dibandingkan proyeksi realisasi 2025 sebesar Rp864,1 triliun. Penurunan itu turut memengaruhi ruang fiskal pemerintah daerah.
ICW juga menyoroti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2026. Kebijakan tersebut, menurut ICW, memengaruhi dana alokasi umum, dana bagi hasil, dan dana desa.
Pemotongan sejumlah komponen transfer berkaitan dengan pembiayaan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan tentang prioritas penggunaan anggaran negara.
Persoalan lain yang disoroti ICW menyangkut persaingan usaha dan penetapan harga. Organisasi tersebut menemukan spesifikasi sejumlah paket Kemendikbudristek yang langsung menyebut kanal YouTube dan akun media sosial tertentu.
Empat paket penayangan konten menggunakan mekanisme e-purchasing melalui katalog elektronik. Namun, spesifikasinya mencantumkan YouTube RANS Entertainment serta akun Instagram dan TikTok @raffinagita1717.
Menurut ICW, spesifikasi semacam itu berpotensi membatasi kesempatan penyedia jasa lain. Penggunaan katalog elektronik tidak otomatis menjamin persaingan yang terbuka.
ICW juga mempertanyakan dasar penetapan harga sejumlah kontrak. Tiga komponen penayangan konten Kemendikbudristek menggunakan satuan detik sebagai dasar pembayaran.
Sementara itu, tiga paket KKP dari direktorat jenderal berbeda memiliki nilai relatif seragam. Masing-masing kontrak bernilai sekitar Rp3,6 miliar.
Karena itu, ICW meminta pemerintah membuka metode penghitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Publik perlu mengetahui dasar penetapan harga dan kewajaran nilai kontrak.
Potensi Konflik Kepentingan Raffi Ahmad
ICW turut menyoroti potensi konflik kepentingan dalam pengadaan tersebut. Persoalan ini berkaitan dengan posisi Raffi Ahmad sebagai pejabat publik dan keterkaitannya dengan perusahaan penerima kontrak.
PT Rans Animasi Indonesia berdiri pada 15 April 2020. ICW menyebut perusahaan tersebut belum terdeteksi memiliki rekam jejak sebagai penyedia pengadaan pemerintah sebelum 2024.
Pada 22 Oktober 2024, Presiden Prabowo Subianto melantik Raffi Ahmad sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.
Merujuk dokumen korporasi yang dihimpun Project Multatuli, sebanyak 99,1 persen saham PT Rans Animasi Indonesia dimiliki PT Rans Entertainment Indonesia. Raffi menguasai mayoritas saham perusahaan induk tersebut.
Raffi juga memiliki 0,9 persen saham secara langsung di PT Rans Animasi Indonesia. Selain itu, ia menjabat sebagai komisaris perusahaan.
Setelah pelantikannya, KKP tercatat tiga kali mengontrak perusahaan tersebut pada 2025 dan 2026. ICW menilai hubungan antara jabatan publik dan kepemilikan perusahaan itu memunculkan persoalan konflik kepentingan.
ICW mengingatkan agar belanja influencer tidak menjadi sarana promosi atau propaganda kekuasaan. Uang pajak, menurut organisasi tersebut, semestinya tidak sekadar digunakan untuk membeli popularitas figur publik.
Kepercayaan masyarakat perlu tumbuh melalui kinerja dan keterbukaan pemerintah. Karena itu, penggunaan anggaran publikasi Kampung Nelayan Merah Putih di Natuna juga membutuhkan pertanggungjawaban yang terukur.
Baca Juga: ICW Soroti Belanja Influencer Raffi Ahmad Rp14,69 Miliar
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
