Pemanfaatan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) menjadi salah satu perubahan paling terasa di Pulau Belakang Padang, kawasan pesisir Batam yang berhadapan langsung dengan Singapura. Inovasi kecil ini justru memberikan dampak besar pada ekonomi setempat yang hidup dari perikanan, pariwisata, dan usaha kecil.
Salah satu yang merasakan manfaat itu adalah Salma, pedagang nasi ayam dan kue yang sudah berjualan 10 tahun di Kecamatan Belakang Padang. Di lapaknya yang ramai dikunjungi wisatawan, ia kini lebih tenang menghadapi lonjakan pembeli setiap akhir pekan. Selain untuk transaksi pembayaran secara digital, QRIS membantu pelaku UMKM dalam pencatatan transaksi dan pembentukan profil kredit mereka untuk mengakses layanan perbankan.
“Dulu kalau ramai, uang menumpuk dan saya takut salah hitung. Sekarang tinggal lihat laporan harian di ponsel,” katanya. Pembayaran digital, menurut dia, membuat pendapatannya meningkat dan pembukuan jauh lebih rapi. “Tak perlu uang pas. Hidup jadi lebih mudah.”
Di kedai kopi milik Pak Itam, ceritanya mirip. Berlokasi tepat di jalur utama dekat dermaga, kedai itu nyaris tak pernah sepi terutama ketika Belakang Padang menggelar acara besar seperti Sunset Run—program yang digagas Bank Indonesia. Wisatawan dari Batam maupun mancanegara mampir untuk menyeruput kopi hitam atau kopi tarik.
“Bisa scan, bisa transfer, kalau ada yang mau bayar pakai dolar Singapura atau Ringgit bisa juga,” ujar Pak Itam. Ragam metode pembayaran membuat pengunjung lebih leluasa, sekaligus mendongkrak omzetnya.
Program Digitalisasi dan Penguatan UMKM
Belakang Padang selama bertahun-tahun hidup dengan karakter khas kepulauan: akses terbatas, biaya angkut mahal, layanan keuangan belum merata. Dalam beberapa tahun terakhir, kondisi itu mulai berubah seiring kerjasama pemerintah daerah dan Bank Indonesia Kepri.
Camat Belakang Padang, Hanafi, menyebut berbagai usaha mikro mulai berkembang. Produk olahan ikan, camilan laut, hingga makanan khas kini lebih dikenal berkat Bank Indonesia, promosi rutin dan digitalisasi pembayaran. QRIS menjadi salah satu pemicunya.
“Termasuk pemberian label halal atau sertifikat halal. Saya dorong UMKM lain segera mengurusnya,” kata Hanafi.
Ia menilai, pariwisata Belakang Padang sebenarnya punya daya tarik kuat. Namun akses dan fasilitas perlu ditingkatkan agar wisatawan—termasuk dari Singapura—lebih tertarik datang. Acara seperti lomba perahu layar dan balap sampan rutin digelar untuk menghidupkan kawasan.
Menurut Suyono, Dosen ekonomi dari Universitas Internasional Batam, fondasi ekonomi Belakang Padang masih bertumpu pada usaha mikro dan sektor kelautan. “Kehidupan masyarakat berbasis pada kearifan lokal kelautan. Mereka hidup dari laut—menangkap ikan, mengolah hasil laut, dan menjualnya,” ujarnya.
Namun pengembangan ekonomi belum optimal. Armada nelayan kecil membatasi ekspor hasil laut. Akses teknologi dan modernisasi pun belum merata. Infrastruktur dasar seperti air bersih, listrik, sanitasi, dan internet masih perlu dibenahi.
Keterbatasan pendidikan juga membuat banyak anak muda merantau ke tempat lain. Padahal, kata Suyono, potensi laut dan produk olahan bisa menjadi peluang usaha kecil yang meningkatkan pendapatan masyarakat.
Ia menilai pembangunan wilayah perbatasan tidak harus mengejar modernisasi negara tetangga, tetapi memastikan kebutuhan dasar pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur tetap terpenuhi. Pelatihan, pendampingan, dan penguatan usaha mikro harus menjadi prioritas.
Menggerakkan Ekonomi Pesisir
Bank Indonesia Kepri mengambil peran penting dalam pengembangan ekonomi kepulauan. Selain menjadi otoritas moneter, BI menjalankan agenda pembangunan melalui program UMKM, digitalisasi, hingga edukasi keuangan.
Salah satu program kolaboratif besar adalah Gebyar Melayu Pesisir (GMP) 2025 yang mencatat transaksi Rp16 miliar, naik dari Rp13,3 miliar tahun sebelumnya. Selain itu ada Kepri Ramadhan Fair (KURMA) yang menjadi panggung promosi bagi produk lokal.
BI Kepri juga mengembangkan klaster UMKM binaan, mulai dari olahan hasil laut, batik maritim, hingga produk kuliner. Pendampingan manajemen, peningkatan kualitas, dan akses pasar menjadi bagian programnya.
“Kami berkomitmen untuk membantu UMKM naik kelas,” kata Kepala Bank Indonesia Kepri, Rony Widijarto.
Program terbaru BI adalah BERLAYAR (Belajar, Literasi, dan Aksi untuk Rakyat) yang digelar langsung di Belakang Padang. Kegiatan ini menggabungkan edukasi keuangan, pemberdayaan UMKM, serta penguatan ekonomi lokal berbasis kearifan masyarakat pulau.
Digitalisasi pembayaran atau transaksi non-tunai menjadi mesin pertumbuhan baru. Per September 2025, transaksi QRIS di Kepri mencapai 64,94 juta transaksi, tumbuh 181,93 persen (yoy) dengan nilai Rp7,71 triliun. Transaksi lintas negara dengan Thailand, Malaysia, dan Singapura juga meningkat pesat.
Pertumbuhan ekonomi Kepri pada kuartal terbaru tercatat 7,48 persen. Rony menyebut kontribusi digitalisasi tidak kecil dalam capaian ini.
Di tengah pertumbuhan ekonomi yang kuat, inflasi di Kepri tetap stabil. IHK Oktober 2025 menunjukkan inflasi 0,36 persen (mtm) atau 3,01 persen (yoy). Kelompok makanan justru mengalami deflasi, sementara harga emas perhiasan naik imbas ketegangan geopolitik global.
Bank Indonesia bersama TP2ED dan TPID memperkuat sinergi menjaga stabilitas harga melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dengan strategi 4K: keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
“Komoditas yang paling dipantau tetap cabai merah keriting, cabai rawit merah, dan cabai merah besar,” ujar Rony.
Dengan pertumbuhan ekonomi yang solid, inflasi terjaga, dan UMKM yang semakin aktif, sinergi antara Bank Indonesia, pemerintah daerah, dan pelaku usaha menjadi fondasi penting bagi ekonomi Kepulauan Riau yang lebih tangguh dan inklusif.
Bank Indonesia memainkan peran ganda: menjaga stabilitas moneter sekaligus mendorong pembangunan ekonomi kepulauan. Di Belakang Padang, kebijakan digitalisasi pembayaran melalui QRIS, penguatan UMKM, program klaster, hingga edukasi melalui BERLAYAR mempercepat aktivitas ekonomi, meningkatkan transaksi, memperluas akses keuangan, dan sekaligus menjaga inflasi tetap terkendali.
Dengan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan inflasi yang terkendali, sinergi antara Bank Indonesia, pemerintah daerah, dan pelaku UMKM terbukti menjadi fondasi kuat bagi ekonomi Kepulauan Riau yang tangguh dan berdaya saing. Keberhasilan ini sangat bergantung pada upaya berkelanjutan dari semua pihak, memastikan kesejahteraan menjangkau hingga ke pulau-pulau terdepan seperti Belakang Padang. ***
Baca Juga: Potensi Menjanjikan Pulau Belakang Padang
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
