JAKARTA (gokepri) – Presiden Prabowo Subianto meminta pembaruan pembangunan Kampung Haji di Mekkah dan Madinah setelah proyek memasuki tahap pemilihan arsitek. Bersamaan dengan itu, Danantara melaporkan percepatan perampingan BUMN untuk mempercepat pengambilan keputusan.
Chief Executive Officer (CEO) Danantara Rosan Perkasa Roeslani menyampaikan perkembangan proyek tersebut saat bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Kamis, 7 Agustus 2026.
Menurut Rosan, pembangunan Kampung Haji kini memasuki tahap pemilihan arsitek dan penyusunan ilustrasi kawasan. Presiden meminta perkembangan proyek itu terus diperbarui. “Kami sudah proses untuk pemilihan arsiteknya, ilustrasinya seperti apa, Bapak Presiden minta di-update,” kata Rosan.
Baca Juga: Pemerintah Targetkan Pembangunan Kampung Haji Dimulai Akhir 2025
Rosan menyampaikan laporan itu setelah menyelesaikan kunjungan kerja ke Mekkah, Madinah, dan Jeddah. Dalam kunjungan tersebut, ia bertemu Menteri Investasi Arab Saudi, penasihat Raja, serta membahas sejumlah peluang investasi.
Salah satu pembahasan menyangkut tawaran kepada Danantara untuk memiliki porsi kepemilikan di Bandara Madinah. Namun, peluang investasi itu masih berada pada tahap penjajakan.
Menurut Rosan, Danantara masih berkomunikasi dengan Mada International Holdings atau Mada Group sebagai pengelola bandara tersebut sebelum mengambil keputusan.
Birokrasi BUMN Dipangkas
Selain proyek Kampung Haji, Rosan melaporkan perkembangan reformasi tata kelola BUMN. Presiden meminta lapisan birokrasi di perusahaan-perusahaan pelat merah dipangkas agar proses bisnis menjadi lebih cepat.
Perampingan itu terutama menyasar BUMN besar seperti Pertamina, PLN, dan perusahaan negara lainnya.
“Arahan Beliau untuk pengurangan layer-layer agar pengambilan keputusan menjadi lebih cepat,” ujar Rosan.
Hingga akhir Juli 2026, Danantara telah merampingkan 274 perusahaan. Rosan juga melaporkan perkembangan sejumlah proyek hilirisasi yang sedang berjalan.
Langkah tersebut menjadi bagian dari target pemerintah mengonsolidasikan BUMN. Dalam Sidang Kabinet Paripurna bulan lalu, Presiden Prabowo menyebut penutupan, merger, dan konsolidasi 250 BUMN berpotensi menghemat sekitar Rp50 triliun dari biaya operasional, termasuk gaji direksi, komisaris, sewa gedung, dan pengeluaran rutin lainnya.
Pemerintah menargetkan jumlah BUMN berkurang menjadi paling banyak 350 perusahaan hingga akhir 2026, dari semula 1.077 BUMN. ANTARA
Baca Juga: Prabowo Berencana Bangun Kampung Indonesia di Arab Saudi
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
