JAKARTA (gokepri) — Pemerintah Indonesia dan Qatar sepakat bekerja sama membangun sejuta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kesepakatan ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu 8 Januari 2025.
Presiden RI Prabowo Subianto menyaksikan langsung penandatanganan tersebut. Dari pihak Indonesia, hadir Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait. Sementara dari Qatar, hadir investor Sheikh Abdul Aziz Al Thani.
Acara penandatanganan juga dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara. Di antaranya Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah, Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta, Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani.
Kerja sama pendanaan ini menggunakan skema Government-to-Government (G to G) antara Qatar dan Indonesia. Kesepakatan ini menjadikan Qatar sebagai investor luar negeri pertama yang berkontribusi pada program prioritas Presiden Prabowo, yaitu membangun tiga juta rumah untuk MBR setiap tahun.
Sebelumnya, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah sempat memberikan bocoran mengenai kerja sama ini. Ia mengatakan Indonesia akan menerima pendanaan dari Qatar untuk pembangunan satu juta rumah.
Fahri mengungkapkan hal tersebut di sela rapat bersama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infra) Agus Harimurti Yudhoyono di Jakarta, Rabu 8 Januari. Ia bahkan izin meninggalkan rapat lebih awal untuk menghadiri penandatanganan MoU di Istana.
“Kebetulan saya diundang ke Istana untuk menyaksikan penandatanganan MoU pendanaan untuk 1 juta rumah, jadi saya izin duluan. Pendanaan dari Qatar. Ini hari di-teken rencana,” kata Fahri.
Pembangunan perumahan memang menjadi salah satu dari 17 program prioritas yang dicanangkan Prabowo Subianto. Kepala negara menargetkan pembangunan tiga juta rumah per tahun, khususnya bagi masyarakat kelas menengah ke bawah, agar mereka memiliki hunian yang layak.
Baca Juga:
800.000 Unit Rumah Rakyat Selesai 2025, Harga di Bawah Rp100 Juta
Karpet Merah untuk Investor
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, optimistis investasi asing di sektor perumahan akan melonjak. Ia meyakini hal ini berkat kredibilitas Presiden RI, Prabowo Subianto, di mata dunia.
Keyakinan ini diungkapkan Maruarar setelah Indonesia dan Qatar sepakat mendanai pembangunan satu juta unit rumah di perkotaan.
“Ini terjadi berkat kepercayaan publik yang tinggi kepada Bapak Presiden. Ini bukan satu-satunya investor yang akan datang di bidang perumahan. Presiden mendapat banyak dukungan,” kata Maruarar, yang akrab disapa Ara.
Menurut Ara, tingginya minat investasi di sektor perumahan juga tak lepas dari upaya kolaborasi antara Satuan Tugas (Satgas) Perumahan dan Kementerian PKP. Kedua lembaga ini bekerja keras menarik investor untuk berpartisipasi dalam program prioritas pemerintah, yaitu pembangunan tiga juta hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Tak hanya itu, Ara juga mengapresiasi kontribusi anggota Kabinet Merah Putih (KMP) dalam menyiapkan regulasi yang mempermudah investasi di bidang perumahan.
“Proses yang teman-teman lihat ini adalah hasil kerja panjang yang dilakukan Pak Hashim, sebagai Ketua Satgas Perumahan, beserta jajarannya dengan Pak Fahri (Wakil Menteri PKP). Pak Rosan (Menteri Investasi dan Hilirisasi) juga beberapa waktu lalu melaporkan kepada Presiden tentang banyaknya investor yang masuk ke Indonesia. Target yang biasanya lebih panjang pun bisa dipercepat,” ujarnya.
Baca Juga:
Insentif untuk Bank Pemberi Pembiayaan Program 3 Juta Rumah
Untuk mewujudkan minat investasi tersebut, pemerintah telah menyiapkan tim khusus yang akan menangani kebutuhan para investor. Hal ini sejalan dengan pernyataan Ara pada Selasa, 7 Januari lalu, mengenai mandat pembentukan tim dari KMP untuk mengantisipasi investasi asing di bidang perumahan.
“Kita harus siap begitu ada investasi di bidang perumahan,” kata Maruarar di kawasan Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa lalu. Tim tersebut beranggotakan Menteri Keuangan, Menteri Bappenas, Menteri ATR, Menteri BUMN, Menteri Hukum, perwakilan perbankan, dan BPKP. “Supaya semuanya berjalan legal,” imbuhnya.
Ara menjelaskan, tim ini penting agar ketika ada investor yang benar-benar siap berinvestasi di sektor perumahan, segala kebutuhan mereka—mulai dari penyiapan lahan hingga dampak ekonomi—dapat dijelaskan dengan cepat dan efisien. ANTARA
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
