PILKADA BINTAN: Nasdem Sudah Sulit Bangun Koalisi, Absen di Kabupaten Tertua

Pilkada Bintan
Apri Sujadi. (Ilustrasi: Gokepri/gc)

Bintan (Gokepri.com) – Pengamat kebijakan publik Wahyu Eko Yudiatmaja berpendapat bahwa Apri Sujadi-Roby Kurniawan berpeluang besar sebagai bakal pasangan calon tunggal atau tidak ada lawan.

“Partai-partai yang memperoleh 21 kursi di DPRD Kabupaten Bintan mengusungnya. Hanya sisa Partai NasDem yang memperoleh empat kursi sehingga tidak memenuhi persyaratan pencalonan,” ujarnya.

Wahyu yang juga dosen mata kuliah Administrasi Publik FISIP Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang menjelaskan bahwa partai-partai yang sudah mengusung Apri-Roby sudah “tersandera” sehingga rugi bila memiliki keinginan keluar dari partai koalisi untuk bergabung dengan Partai NasDem.

Kerugian itu, menurut dia, disebabkan partai yang sudah mengusung Apri-Roby tidak dapat mengusung maupun mendukung pasangan lainnya kendati keluar dari koalisi partai.

Hal itu diatur dalam Peraturan KPU Nomor 3/2017 Pasal yang menegaskan bahwa dalam hal partai politik atau gabungan partai politik menarik dukungan dan/atau menarik bakal calon dan/atau bakal pasangan calon yang telah didaftarkan, partai politik atau gabungan partai politik tersebut dianggap tetap mendukung bakal pasangan calon yang bersangkutan, dan tidak dapat mengusulkan bakal calon dan bakal pasangan calon pengganti.

“Bunyi aturan itu sudah jelas sehingga partai yang keluar dari koalisi partai tidak dapat mengusung kandidat lain karena peraturan yang menganggap partai itu tetap mengusung pasangan bakal calon sebelumnya,” katanya yang juga mahasiswa Program Doktor Ilmu Administrasi FIA Universitas Indonesia.

Selain persoalan itu, Wahyu juga menyorot kebijakam perpanjangan waktu pendaftaran bakal pasangan setelah sosialisasi. Perpanjangan waktu pendaftaran, menurut dia, hanya sebagai pemenuhan ketentuan namun tidak berlandaskan pada realitas kebutuhan sehingga menimbulkan persepsi negatif.

Persepsi itu terbentuk lantaran pasangan Apri-Roby tidak perlu lagi mendaftar ulang karena KPU Kabupaten Bintan sebelumnya sudah menyatakan berkas mereka lengkap. Pendaftaran ulang hanya perlu dilakukan seandainya terjadi perubahan komposisi partai pengusung.

Namun, perubahan komposisi partai pengusung pun tidak memungkinkan terjadi berdasarkan Peraturan KPU RI Nomor 3/2017 Pasal 6.

Perpanjangan waktu pendaftaran hanya menunjukkan sikap yang kurang bijak lantaran KPU Kabupaten Bintan sudah mengetahui Partai NasDem tidak memungkinkan untuk mengusung pasangan bakal calon sebagai rival politik Apri-Robby.

Ads bp batam 2026 baru

Selain membuang waktu dan energi, kata dia, perpanjangan waktu pendaftaran juga membuang anggaran.

“KPU Kabupaten Bintan itu memperpanjang waktu pendaftaran 10—12 September 2020 menunggu siapa? Maka, sebaiknya ambil kebijakan, diskresi yang tepat, dan didukung oleh kebijakan KPU RI,” ucapnya.

Pengamat politik dari Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Haji Tanjungpinang Endri Sanopaka berpendapat bahwsa peraturan terkait dengan pasangan calon kepala daerah daerah tunggal tidak tegas.

Peraturan ini pula memberi peluang bagi partai politik untuk bersikap tidak konsisten.

“Peraturan KPU Nomor 3/2017 memberi peluang kepada partai politik yang mengusung pasangan bakal calon kepala daerah untuk melepas dukungan kepada kandidat lainnya. Ketentuan ini dapat menimbulkan polemik dan konflik pilkada,” ucapnya.

Selain itu, kata dia, potensi lainnya dapat terjadi seperti politik uang.

Ia menjelaskan bahwa polemik dan konflik pilkada potensial terjadi lantaran ada komitmen yang dibangun bersama koalisi partai, kemudian dilanggar karena kepentingan tertentu. Pelanggaran komitmen itu dalam koalisi partai itu seolah-olah diberi jalan oleh KPU.

Selanjutnya, bakal pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang sudah mendaftar harus mendaftar kembali pada masa perpanjangan waktu pendaftaran jika terjadi perubahan komposisi partai yang mengusung pasangan bakal calon.

Kondisi ini tentunya agak aneh lantaran KPU sebelumnya sudah menetapkan pasangan bakal calon tersebut sudah melengkapi berkas persyaratan.

Persoalan lain juga muncul, contohnya di Kabupaten Bintan. Pasangan Apri Sujadi-Roby Kurniawan diusung oleh partai-partai yang memperoleh 21 dari 25 kursi di DPRD Kabupaten Bintan harus mendaftar ulang jika terjadi perubahan komposisi partai pengusung.

Perubahan sikap partai politik ini, menurut dia, sulit terjadi karena komitmen yang dibangun sudah membentuk konstruksi hukum. Selain menimbulkan image negatif.

“Dalam peraturan KPU itu kami menangkap semangat penyelenggara pemilu agar pilkada tidak hanya ada satu pasangan calon, tetapi peraturan itu tidak tegas sehingga justru menyisahkan permasalahan,” ucapnya.

KPU Bintan memperpanjang waktu pendaftaran. KPU beralasan hanya ada satu calon yang daftar sampai pendaftaran ditutup, Minggu 6 September 2020 jam 24.00, yakni Apri-Roby.

“Sesuai ketentuan, usai penundaan kami lakukan sosialisasi sejak 7 sampai 9 September 2020. Baru kemudian perpanjangan pendaftaran sejak 10 sampai 12 September 2020,” ujar anggota KPU Bintan Haris Daulat, Senin (7/9/2020). KPU mengacu PKPU No.14/2015 sebagai dasar perpanjangan waktu pendaftaran. Ditambah merujuk Surat Dinas KPU RI no.742/2020 ihwal Penjelasan Penundaan Tahapan. Surat itu diterbitkan 6 September 2020.

Sedangkan anggota KPU Kabupaten Bintan Rusdel belum dapat memberi jawaban yang pasti terkait dengan aturan apakah pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati tunggal wajib atau tidak harus mendaftar ulang saat pembukaan perpanjangan waktu pendaftaran.

“Ya, ini masih kami pelajari. Kami akan konsultasi dengan KPU Provinsi Kepri,” ujarnya, Selasa (8/9/2020).

Terkait dengan penarikan dukungan partai politik terhadap pasangan calon, Rusdel menjelaskan bahwsa keputusan tersebut hanya dapat dilakukan oleh koalisi partai politik dan pasangan calon bupati dan wakil bupati.

“Jadi, penarikan dukungan tidak dapat dilakukan oleh partai politik yang bersangkutan, tetapi koalisi partai dan kepala daerah,” ucapnya.

 

(Cg)

 

Editor: Candra/Zaki Setiawan

Sumber: Kantor Berita Antara

Baca Juga Topik Politik Lain:

Pos terkait