JAKARTA (gokepri) – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat untuk memastikan pembangunan daerah kepulauan tetap berjalan berkelanjutan. Salah satu langkah strategis ditempuh melalui audiensi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia guna membahas penguatan kemampuan fiskal daerah sekaligus pemenuhan kebutuhan belanja aparatur sipil negara (ASN).
Pertemuan yang berlangsung di Direktorat Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Jakarta, Senin (20/7/2026), menjadi ruang diskusi konstruktif antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam mencari solusi atas tantangan pengelolaan keuangan daerah yang dihadapi Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai wilayah kepulauan terluar.
Audiensi dipimpin Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Simon Saimima, S.STP., M.Si. Sementara dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas hadir Bupati Kepulauan Anambas bersama Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, Sekretaris Daerah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, serta Kepala Subbidang Anggaran.
Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas memaparkan kondisi kemampuan keuangan daerah secara terbuka. Pemaparan itu diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh kepada pemerintah pusat mengenai tantangan fiskal yang dihadapi daerah, sekaligus membuka ruang bagi lahirnya berbagai solusi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain membahas kondisi fiskal, audiensi juga menjadi forum untuk berdiskusi mengenai strategi menjaga keseimbangan keuangan daerah. Pembahasan difokuskan pada upaya memenuhi kebutuhan belanja pegawai ASN tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik maupun kesinambungan program pembangunan.
Bupati Kepulauan Anambas menegaskan, komunikasi yang intensif dengan pemerintah pusat merupakan bagian penting dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kapasitas fiskal daerah.
“Kami menyampaikan secara terbuka kondisi fiskal Kabupaten Kepulauan Anambas agar pemerintah pusat memperoleh gambaran yang utuh,” ujar Bupati Kepulauan Anambas.
Menurutnya, dukungan dan arahan dari Kemendagri menjadi bekal penting bagi pemerintah daerah dalam menjaga kesehatan fiskal sekaligus memastikan roda pemerintahan tetap berjalan optimal. Dengan fondasi keuangan yang kuat, pemerintah daerah dapat terus menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas dan pembangunan yang memberi manfaat bagi masyarakat.
Bupati juga menilai, karakteristik Anambas sebagai daerah kepulauan membutuhkan perhatian serta pendekatan kebijakan yang selaras dengan kondisi geografisnya. Karena itu, sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
“Sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat sangat penting. Dengan komunikasi yang baik, kami optimistis berbagai tantangan fiskal yang dihadapi daerah kepulauan seperti Anambas dapat dicarikan solusi yang tepat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya.
Melalui audiensi tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas berharap kolaborasi dengan Kemendagri semakin erat. Dukungan pemerintah pusat diharapkan mampu memperkuat kapasitas fiskal daerah sehingga penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat, dan agenda pembangunan dapat berlangsung secara berkesinambungan.
Bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, membangun daerah kepulauan tidak hanya memerlukan komitmen pemerintah daerah, tetapi juga sinergi yang kuat dengan pemerintah pusat. Kolaborasi tersebut menjadi modal penting untuk menghadirkan pembangunan yang merata, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan memperkuat kesejahteraan masyarakat Anambas. INFO
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
