BATAM (gokepri) – Pasokan gas bumi untuk Batam menyusut ketika kebutuhan listrik justru melonjak. Harga energi tinggi mulai menekan daya saing industri dan investasi baru.
Persoalan itu kembali mencuat saat Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI mengunjungi BP Batam, Jumat, 4 September 2026. Dalam pertemuan tersebut, persoalan pasokan gas menjadi salah satu perhatian utama karena Batam tengah menghadapi lonjakan kebutuhan energi dari industri dan investasi data center.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mengatakan DPR siap mengawal ketersediaan gas bagi PLN Batam. Menurut dia, pasokan energi yang cukup dan murah menjadi salah satu syarat agar Batam tetap kompetitif dibandingkan kawasan industri di Singapura dan Malaysia.
Baca Juga: Deretan Investasi Data Centre Ratusan Triliun di Batam
“Kami mendukung penuh agar PLN Batam mendapatkan ketersediaan gas yang cukup dan murah,” kata Andre. Komisi VI, kata dia, dapat berkoordinasi dengan Komisi XII DPR RI untuk membahas persoalan tersebut melalui rapat gabungan.
Persoalan gas Batam sebenarnya bukan baru muncul pada kunjungan itu. Pasokannya telah menyusut sejak 2024 setelah produksi gas pipa dari Sumatera turun lebih dari 50 persen dalam dua tahun terakhir.
Area Head PGN Batam Wendi Purwanto mengatakan perubahan sumber pasokan tersebut memaksa PGN mengandalkan kombinasi gas pipa dan LNG domestik. Gas pipa lebih murah, sedangkan LNG memiliki biaya lebih tinggi karena dipengaruhi harga minyak dan proses pengadaannya.
“Gas pipa harganya sekitar US$8–9 per MMBTU, sementara LNG lebih mahal,” ujar Wendi pada pertengahan 2025. Sejak 2024, LNG domestik dari Bontang, Donggi, dan Tangguh dikirim melalui Lampung sebelum disalurkan ke Batam.
Dampaknya terasa langsung di tingkat industri. Harga gas yang dibayar industri di Batam kini sekitar US$16,5 per MMBTU, jauh di atas harga sekitar US$6 per MMBTU yang pernah berlaku sekitar satu dekade lalu dan kemudian meningkat menjadi sekitar US$8.
Kenaikan itu berarti biaya energi industri kini lebih dari dua kali lipat dibandingkan harga sekitar satu dekade lalu. Bagi perusahaan manufaktur, perubahan tersebut langsung masuk ke biaya produksi dan berpotensi mengurangi ruang untuk ekspansi.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo Batam Rafki Rasyid mengatakan lonjakan biaya energi telah menekan arus kas perusahaan. “Kenaikan harga gas langsung menaikkan biaya produksi,” ujarnya, Senin, 12 Januari 2026.
Tekanan tidak berhenti di kawasan pabrik. Gas juga menjadi bahan bakar utama pembangkit listrik sehingga perubahan harga dan komposisi pasokan ikut mempengaruhi biaya listrik PLN Batam.
Rafki mengatakan kondisi tersebut membuat Batam menghadapi persoalan daya saing. “Kalau dibiarkan, investor bisa berpikir Batam sudah tidak kompetitif lagi,” katanya.
Kekhawatiran itu datang ketika Batam justru membutuhkan lebih banyak energi. Kawasan industri, terutama Nongsa, sedang berkembang sebagai lokasi data center dan teknologi berbasis kecerdasan buatan yang membutuhkan pasokan listrik dalam skala besar.
Fasilitas hyperscale dapat membutuhkan daya hingga ratusan megawatt untuk satu kawasan pengembangan. Karena itu, pertumbuhan data center akan menambah tekanan pada sistem kelistrikan yang saat ini sudah menghadapi persoalan pasokan bahan bakar.
Paparan BP Batam dan PLN Batam kepada Komisi VI menunjukkan kebutuhan listrik untuk investasi baru berpotensi mencapai ribuan megawatt dalam beberapa tahun ke depan. Tantangannya bukan hanya membangun pembangkit, tetapi memastikan bahan bakarnya tersedia dengan harga yang kompetitif.
Di sinilah persoalan Harga Gas Bumi Tertentu atau HGBT ikut masuk dalam perdebatan. Skema tersebut memberikan harga gas sekitar US$6–7 per MMBTU kepada industri tertentu, tetapi alokasinya terbatas dan tidak semua pengguna memperoleh harga tersebut.
Wendi mengatakan pelanggan yang masuk skema HGBT tetap memperoleh harga lebih rendah. “Pelanggan di luar skema itu menerima sisa alokasi dengan harga lebih tinggi,” katanya.
PLN termasuk penerima HGBT, tetapi volumenya terbatas. Menurut paparan PGN, sekitar 70–80 persen kebutuhan PLN Batam dipenuhi dari gas pipa, sedangkan sisanya menggunakan LNG.
Kondisi itu membuat Komisi VI mendorong perubahan prioritas HGBT. Anggota Komisi VI DPR RI Nasril Bahar menilai gas murah seharusnya diarahkan kepada sektor yang memberikan manfaat ekonomi dan sosial lebih luas.
Nasril menilai industri komersial seperti keramik, kaca, dan sarung tangan tidak lagi harus menjadi prioritas utama penerima gas murah. Menurut dia, gas terbatas perlu diarahkan terutama untuk pembangkit listrik dan industri pupuk.
“Kita harus masuk pada posisi kedaulatan energi untuk hajat hidup orang banyak,” ujar Nasril. Ia menilai kebijakan HGBT yang awalnya menjadi stimulus industri setelah pandemi perlu dievaluasi.
Anggota Komisi VI DPR RI Khilmi juga menyoroti harga gas bagi PLN Batam. Ia meminta penyedia listrik kawasan industri tersebut memperoleh gas pada kisaran US$6 per MMBTU agar harga listrik tetap kompetitif.
“Gas ini energi bernilai tinggi yang bisa menumbuhkan industri-industri lain,” kata Khilmi. Menurut dia, penggunaan gas perlu mempertimbangkan dampak ekonomi yang lebih luas, bukan hanya konsumsi bahan bakar di satu industri.
Perdebatan tersebut menunjukkan persoalan mendasar dalam pengelolaan gas Batam. Ketika pasokan terbatas, pemerintah harus menentukan penggunaan gas mana yang paling besar dampaknya terhadap masyarakat, industri, dan pertumbuhan ekonomi.
Pemerintah daerah sejak tahun lalu juga mendorong sumber pasokan baru dari Natuna. Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menilai gas dari wilayah tersebut dapat menjadi alternatif untuk memenuhi kebutuhan listrik Batam.
Selama ini, sistem kelistrikan Batam bergantung pada pasokan gas dari Grissik, Sumatera Selatan. Ketika produksi gas pipa turun, sebagian kebutuhan beralih ke LNG yang dikirim melalui jalur laut dari Lampung.
Ansar mengatakan perubahan tersebut meningkatkan biaya operasional pembangkit. “Kenaikan listrik itu mungkin sesuatu yang tidak bisa dihindari karena harga gas naik,” ujarnya di Batam, Kamis, 10 Juli 2025.
Menurut Ansar, gas pipa sebelumnya berada di sekitar US$7 per MMBTU. Harga LNG, kata dia, dapat mencapai US$13–15 per MMBTU.
Perubahan sumber pasokan dapat meningkatkan biaya ketika gas pipa yang lebih murah semakin terbatas. Karena itu, Natuna menjadi bagian penting dalam pembicaraan mengenai masa depan energi Batam. Wilayah tersebut memiliki sumber gas yang selama ini sebagian produksinya diarahkan ke pasar ekspor, termasuk Singapura.
Ansar mendorong sebagian gas tersebut masuk ke pasar domestik. “Kami ingin gas Natuna bisa dialihkan sebagian untuk kebutuhan domestik, khususnya Batam,” katanya.
Upaya menghubungkan gas Natuna dengan Batam sebenarnya telah direncanakan sejak lama. Salah satu proyek yang kembali muncul adalah pembangunan pipa West Natuna Transportation System atau WNTS–Pemping.
Pada Oktober 2025, PT PLN Energi Primer Indonesia menandatangani letter of intent dengan PT Timas Suplindo untuk proyek tersebut. Pipa ini dirancang menghubungkan jaringan gas dari perairan Natuna dengan Pulau Pemping di Batam. Pada Juli 2026, pipa gas itu akhirnya terwujud.
Direktur Gas dan BBM PLN EPI Erma Melina Sarahwati menyebut proyek tersebut penting bagi ketahanan energi sistem kelistrikan Batam. “Pembangunan pipa WNTS–Pemping akan memperkuat ketahanan energi nasional,” katanya dalam keterangan di Jakarta, Kamis, 9 Oktober 2025.
Proyek itu mencakup pekerjaan rekayasa, pengadaan, konstruksi, hingga instalasi di wilayah laut dan darat. Kompleksitasnya tinggi karena jaringan baru harus terhubung dengan infrastruktur migas yang sudah ada.
Pipa Natuna–Batam juga bukan proyek yang baru muncul. Rencana serupa sebelumnya menargetkan penyelesaian pada 2017, dengan titik sambung di Pulau Pemping dan sumber gas dari Lapangan Gajah Baru, Blok A Natuna.
Rencana tersebut tidak kunjung terwujud, salah satunya karena belum tersedia pembeli domestik atau offtaker yang menjamin penyerapan gas. Kini kebutuhan pasar domestik berubah seiring pertumbuhan industri dan rencana pembangunan data center.
Meski begitu, pipa Natuna tidak serta-merta menyelesaikan persoalan energi Batam dalam jangka pendek. Pembangunan infrastruktur membutuhkan waktu, sementara industri saat ini sudah menghadapi harga gas tinggi dan calon investor membutuhkan kepastian energi sebelum memperluas usaha.
Pemerintah pusat juga menyiapkan sejumlah pilihan, termasuk pengembangan jaringan gas dan pengalihan sebagian pasokan ekspor untuk kebutuhan domestik melalui skema domestic swap. Bagi dunia usaha, persoalannya adalah seberapa cepat pasokan baru tersebut tersedia.
“Pasokan gas baru harus segera direalisasikan,” kata Rafki. Ia meminta rencana pipa Natuna–Batam tidak berhenti sebagai wacana dan kebutuhan dalam negeri mendapat prioritas ketika pasokan domestik terganggu.
Tekanan itu akan semakin terasa ketika kebutuhan listrik Batam tumbuh dalam beberapa tahun mendatang. Ansar memperkirakan kebutuhan listrik pada 2027 dapat mencapai 2–4 gigawatt seiring masuknya sejumlah data center.
“Kehadiran data center harus didukung daya saing harga listrik,” ujar Ansar. Menurut dia, Batam harus mampu menawarkan energi yang kompetitif agar tidak kalah dari kawasan industri seperti Johor.
Pabrik manufaktur membutuhkan gas dan listrik murah untuk mempertahankan biaya produksi, sementara data center membutuhkan pasokan listrik dalam skala yang jauh lebih besar.
Selama pasokan gas pipa menyusut dan gas pengganti lebih mahal, ambisi Batam menjadi pusat industri dan data center akan terus berhadapan dengan persoalan harga energi.
Baca Juga: PGN Siap Datangkan Pasokan Gas Bumi dari Lapangan Sengeti
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
