BATAM (gokepri.com) – Peningkatan infrastruktur pelabuhan di Batam menjadi salah satu kunci utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Batam agar mampu bersaing dengan Johor, Malaysia.
“Namun di satu sisi kita perlu berkaca diri dahulu ke dalam bahwa fasilitas infrastruktur Pelabuhan Batuampar untuk yang ada saat ini belum bisa menyaingi Johor,” kata Ketua Apindo Kota Batam Rafki Rasyid, Kamis 29 Agustus 2024.
Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah pusat dan daerah telah mengalokasikan anggaran besar untuk mengembangkan pelabuhan di Batam, khususnya Pelabuhan Batuampar.
Baca Juga: Upaya Pengembangan Pelabuhan Batuampar Jadi Internasional Transhipment Port
Proyek ini mencakup perluasan dermaga, modernisasi peralatan bongkar muat, peningkatan kapasitas penyimpanan, dan digitalisasi sistem operasional pelabuhan.
Namun selama ini, kapal-kapal masih bergantung kepada Singapura yang memang sudah dibuka jalur langsung ke China walaupun terbatas.
Menurut dia, peningkatan infrastruktur pelabuhan tidak hanya akan meningkatkan efisiensi dan kapasitas pelabuhan, tetapi juga akan menarik lebih banyak investor asing.
“Tentu untuk menambah daya tariknya Batam agar bisa bersaing dengan Johor maka pelabuhan harus secepatnya dibenahi, sebab tarif kontainer yang tinggi harus ditekan supaya bisa bersaing,” ujarnya.
Kemudian persoalan perizinan berusaha itu masih sebagian ada yang terkendala di pusat, dan Apindo berharap pemerintah pusat mendorong agar perizinan tertentu seperti AMDAL dilimpahkan ke pemerintah daerah tentunya dapat menaikkan daya saing Kepri.
Namun jika masih seperti saat ini mungkin agak sulit bersaing dengan Johor , karena di sana perkembangannya cukup pesat.
“Selain didukung penuh oleh pemerintah Malaysia, mereka juga kerja sama dengan Singapura untuk pengembangan Johor,”sebutnya.
Menurut dia, faktor tersebut harus segera dibenahi dan dikaji oleh pemerintah daerah baik itu Badan Pengusahaan (BP) Batam dan instansi terkait.
“Kemudian persoalan lahan juga menjadi hal yang perlu dibenahi karena terbatasnya lahan di Kota Batam,” ujarnya.
Bagaimana hal ini bisa dibenahi segera oleh BP Batam sehingga ketika investor itu datang sudah tersedia lahannya. Saat ini masih banyak lahan yang telah dikuasai tetapi masih kosong.
“Kita berharap dalam hal ini didukung oleh BP Batam untuk bisa diteruskan ke pemerintah pusat agar bisa dimaksimalkan, perizinan yang di pusat dilimpahkan saja ke daerah tinggal diawasi saja pelaksanaannya,” kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Penulis: Engesti
