BATAM (gokepri) – Pemerintah menempatkan dana Rp200 triliun di bank-bank Himbara untuk memperluas pembiayaan bagi pelaku usaha kecil. Di Kepulauan Riau, penyaluran dana itu menjadi sorotan anggota DPD RI, Dwi Ajeng Sekar Respaty, yang meninjau langsung pelaksanaannya di Batam pada Rabu (15/10/2025).
Dwi Ajeng melakukan pengawasan terhadap efektivitas program tersebut, termasuk Rp55 triliun dana yang dialokasikan melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI). Ia menilai penempatan dana besar di perbankan harus benar-benar mampu memperluas akses pembiayaan hingga ke pelaku usaha mikro dan kecil yang belum tersentuh layanan bank.
“Jangan sampai dana ini hanya dinikmati oleh pelaku usaha yang sudah bankable. Masih banyak UMKM potensial yang terkendala akses permodalan. Di sinilah BRI perlu hadir lebih kuat,” ujar Sekar.
Dalam dialog dengan Area Head BRI Batam-Kepri, Yulizar Verda Febrianto, disebutkan hingga awal Oktober 2025, BRI telah menyalurkan Rp2 triliun kepada pelaku UMKM di Kepri dari target Rp3 triliun tahun ini. “Kami optimistis target dapat tercapai menjelang akhir tahun,” kata Yulizar.
BRI juga menyampaikan perkembangan program Koperasi Merah Putih (KMP) yang kini dijalankan di sejumlah kelurahan. Dari 60 koperasi yang terdaftar di Batam, 12 koperasi telah diajukan untuk kredit, dan tiga lainnya masih menunggu rekomendasi dari pemerintah daerah.
Meski demikian, BRI masih menghadapi kendala dalam menyalurkan pembiayaan kepada koperasi. Banyak pengurus atau anggota koperasi yang masih tercatat memiliki catatan negatif di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK, sehingga pengajuan kredit tidak dapat diproses. “Kami mendukung penuh program KMP, tetapi perlu pembenahan manajemen agar koperasi lebih siap secara administratif dan finansial,” ujar Yulizar.
Senator Sekar menegaskan, pengawasan DPD RI bukan hanya bersifat formalitas, tetapi juga memastikan agar kebijakan strategis seperti penempatan dana UMKM benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat bawah. Ia mendorong agar kolaborasi antara pemerintah daerah, bank Himbara, dan pelaku UMKM terus diperkuat dengan sistem yang inklusif dan transparan.
“Saya percaya, praktik di Kepri bisa menjadi model percontohan bagi daerah lain bila dijalankan dengan komitmen dan transparansi,” kata Sekar.
Baca Juga: Tiket Senayan Sekar Respaty
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
