Batam (gokepri.com) – Pemerintah Kota (Pemko) Batam menyatakan komitmennya dalam mendukung langkah-langkah pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Penjabat Sementara (Pjs) Wali Kota Batam, Andi Agung, menyampaikan hal ini saat membuka Workshop Standar Operasional Pelayanan (SOP) Perlindungan dan Bantuan bagi Korban Perdagangan Orang, Kamis 24 Oktober 2024 di Aston Batam Hotel & Residence.
Workshop tersebut diadakan oleh Migrant Care dan Jaringan Safe Migrant Batam, yang juga dihadiri oleh berbagai lembaga terkait.
Baca Juga: Jarnas Anti TPPO Serukan Kolaborasi Perangi Perdagangan Orang
“Kami berkomitmen mendukung upaya preventif dan kuratif melalui regulasi serta kebijakan yang memberikan perlindungan optimal bagi korban. Kami juga berupaya mencegah perdagangan manusia di masa mendatang,” ujar Andi, dikutip dari Media Center Batam.
Andi menekankan bahwa isu perdagangan orang merupakan tantangan besar di Batam, mengingat kota ini merupakan gerbang utama migran yang akan bekerja di luar negeri. Oleh karena itu, Pemko Batam terus berupaya memperkuat kebijakan terkait perlindungan korban TPPO.
Andi juga mengapresiasi kolaborasi antara pemerintah, LSM, dan masyarakat sipil dalam memerangi praktik TPPO.
“Kami berharap diskusi hari ini dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang komprehensif dan strategis, khususnya dalam menangani TPPO di Batam,” kata dia.
Kegiatan ini melibatkan sejumlah instansi seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3AP2KB), Dinas Sosial, Unit Pelayanan Terpadu Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak, serta aparat penegak hukum di Batam.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
