Pemerintahan Oligarki, Aristoteles dan Jeffrey Winters

Oligarki jeffrey winters
Ilustrasi

“Baik oligarki maupun tiran tidak mempercayai rakyat, dan karena itu mencabut senjata mereka.” – Aristoteles

Prijanto Rabbani

Narasi dan kampanye melawan oligarki mesti terus digaungkan. Sebab oligarki merupakan ancaman bagi demokrasi dan juga akar dari pengrusakan aset-aset negara oleh para pejabat publik, seperti korupsi maupun penyalahgunaan saat mengambil keputusan.

Lebih jauh lagi, oligarki juga menjadi penyebab Indonesia semakin memburuk, baik di bidang politik, ekonomi, sosial, maupun hukum. Hal ini terjadi karena oligarki mendahulukan kepentingan pribadi dan kelompok daripada rakyat.

Oligarki merupakan suatu pemerintahan yang diselenggarakan oleh segelintir orang, terutama kekuasaan despotik yang dijalankan oleh sekelompok kecil orang yang memiliki keistimewaan untuk tujuan yang egois untuk kepentingannya sendiri. Oligarki yang dikendalikan oleh kelompok penguasa kaya yang menggunakan kekuasaan melalui kekayaan mereka dikenal juga sebagai plutokrasi. (Jimly Asshiddiqie, 2022).

Oligarki sudah ada sejak ribuan tahun lalu, buktinya sekitar 600-an Sebelum Masehi, Sparta dan Athena dipimpin oleh kelompok elit bangsawan pendidikan sehingga membuat pemerintah oligarki berjaya.

Aristoteles menjelaskan oligarki sebagai kekuasaan yang dipegang oleh segelintir orang dan menganggapnya sebagai manifestasi dari pemerintahan yang buruk. Alasannya karena oligarki cenderung bersifat elitis, eksklusif, beranggotakan kaum kaya, dan tidak memperdulikan kebutuhan rakyatnya.

Seiring berjalannya waktu, definisi oligarki dari Aristoteles dianggap terlalu sederhana dan ambigu sehingga banyak yang membuat argumen untuk menuduh seseorang atau sekelompok orang sebagai oligarki. Di sisi lain, pihak yang dituduh pun bisa mengelak dengan mudah.

Hal ini kemudian mendorong Jeffrey Winters, seorang penulis politik dan Profesor Northwestern University, untuk menulis buku berjudul Oligarki. Di dalamnya Winters menjelaskan definisi oligarki serta mencari varian-variannya. (Jeffrey Winters, 2011).

Menurut Winters, di dalam konsep oligarki ada dua konsep utama, yaitu Oligark dan Oligarki. Sebelum mendefinisikan oligarki, kita harus memahami definisi dari Oligark terlebih dulu.

Winters kemudian menjelaskan bahwa yang disebut Oligark adalah pelaku atau aktor yang menguasai serta mengendalikan konsentrasi besar sumber daya material yang dapat dimanfaatkan demi meningkatkan atau mempertahankan posisi sosial eksklusif dan kekayaan pribadinya. Sumber daya ini, lanjut Winters, tidak perlu dimiliki sendiri namun harus tersedia untuk dimanfaatkan demi mengakomodir kepentingan pribadi.

Dari pengertian Oligark ini kemudian muncul tiga perkara. Yang pertama, kekayaan merupakan bentuk kekuasan material yang beda dari segala sumber daya kekuasaan lain yang dapat terkonsentrasi di tangan minoritas.

Yang kedua, penugasan serta pengendalian sumber daya hanya dilakukan untuk kepentingan sendiri, bukan kepentingan lembaga. Dan yang ketiga, pengertian Oligark tetap sama sampai kapanpun, tak peduli zaman atau kasusnya.

Dengan kata lain, kekayaan merupakan kunci utama dalam Oligarki. Oligark merupakan kelompok super kaya yang mempunyai masalah serta tantangan politik yang berhubungan langsung dengan sumber daya kekuasaan material yang mereka gunakan di masyarakat dengan kemampuan ekonomi berbeda-beda. Meski begitu, mereka dapat memanfaatkan kekayaan sendiri untuk mempertahankannya.

Winters kemudian menyebutkan bahwa ada satu hal yang akan dilakukan oleh semua oligark secara politik, yaitu wealth defense atau pertahanan kekayaan. Karena itu, Oligarki sangat berhubungan dengan pertahanan kekayaan itu sendiri sehingga siapapun yang tidak kaya-raya, tidak memiliki kepentingan sama sekali.

Ciri-Ciri Sistem Pemerintahan Oligarki

Pertama, Uang dan kekuasaan tidak dapat dipisahkan. Ciri yang pertama ini fokus pada kekayaan serta kekuasaan yang mempengaruhi politik, kapasitas, juga motivasi pemilik uang dan kekuasaan. Oleh karena itu, uang dan kekuasaan dalam sistem pemerintahan oligarki tidak akan pernah bisa dipisahkan.

Kedua, Kekuasaan hanya dikendalikan oleh kelompok kecil. Pemerintahan oligarki hanya dikendalikan oleh kelompok kecil, tepatnya mereka yang mempunyai uang. Sebab, kelompok kecil ini sangat mudah masuk ke dalam pemerintahan dan mendapatkan kedudukan dengan kekayaannya.

Ketiga, Ketidaksetaraan materi. Pemerintah oligarki identik dengan ketidaksetaraan materi. Ini berarti orang kaya lebih menonjol dibanding dengan kelompok yang tidak mempunyai kekayaan. Hal ini cenderung memicu konflik di masyarakat dan menjadi penyebab utama peningkatan kemuskinan.

Keempat, Kekuasaan hanya dimanfaatkan untuk mempertahankan kekayaan penguasa. Penguasa dalam pemerintahan oligarki hanya fokus pada cara mempertahankan kekayaan mereka. Perilaku ini muncul karena sistem pemerintahan oligarki memiliki prinsip siapa saja yang memiliki uang dapat berkuasa. Dengan demikian mempertahankan kekayaan sama dengan mempertahankan kekuasaan.

Menguatnya konsolidasi oligarki dan praktik pemerintahan oligarki menjadi salah satu permasalahan bagi penurunan kualitas demokrasi Indonesia. Hal tersebut dapat terlihat dari beberapa indikator berikut:

Pertama, korupsi dan ketertutupan menjadi praktik meluas, sedangkan lembaga anti-korupsi dilemahkan.

Kedua, ancaman kebebasan berekspresi semakin terang-terangan, baik dari negara maupun masyarakat.

Ketiga, kebebasan berorganisasi cenderung mengalami regresi.

Keempat, kebebasan dan independensi media semakin rentan karena terdampak adanya pemusatan kepemilikan dan intervensi kekuasaan.

Kelima, penegakan hukum nyaris tak pernah mengalami kemajuan.

Kondisi penurunan kualitas demokrasi ini seakan dibenarkan oleh laporan The Economist Intelligence Unit (2021) menyebutkan bahwa Indeks Demokrasi Indonesia menunjukkan pengurangan signifikan kebebasan sipil, pluralisme, dan fungsi pemerintahan.

Inilah wajah Indonesia saat ini?

BAGIKAN