BATAM (gokepri) – Sektor perikanan dan kelautan menjadi salah satu penopang ekonomi Kepulauan Riau. Untuk memperkuat fondasi itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kepri mendorong perluasan akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di rantai usaha perikanan.
Melalui skema business matching, OJK mempertemukan nelayan, pengepul, hingga pembeli atau offtaker dalam satu ekosistem pembiayaan. Targetnya, lebih dari 1.000 pelaku usaha perikanan dan kelautan di Kepri terlibat dalam program Pengembangan Ekonomi Daerah (PED).
Kepala OJK Kepri Sinar Danandjaya mengatakan pendekatan ini tidak hanya menghubungkan pelaku usaha dengan pembeli, tetapi juga dengan lembaga jasa keuangan yang siap mendukung kebutuhan modal di setiap mata rantai usaha.
Baca Juga: Potensi Menjanjikan Pulau Belakang Padang
“Kita ciptakan ekosistemnya dari nelayan, pengepul sampai pembeli. Harapannya pembeli bisa menyerap seluruh tangkapan nelayan,” ujarnya di Batam, Selasa 4 Maret 2026.
OJK memetakan kebutuhan pembiayaan secara spesifik. Nelayan membutuhkan modal untuk bahan bakar dan logistik. Pengepul memerlukan dukungan arus kas. Sementara offtaker yang menembus pasar ekspor membutuhkan akses likuiditas lebih besar. Seluruh kebutuhan tersebut difasilitasi melalui perbankan dan lembaga jasa keuangan.
Program ini digerakkan bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepri agar menjangkau komunitas nelayan secara langsung. OJK juga menyoroti potensi ekonomi keluarga nelayan yang memproduksi olahan ikan.
“Nelayan biasanya memiliki keluarga yang membuat olahan ikan. Kita latih melalui program literasi dan pelatihan bersama lembaga jasa keuangan. Setelah itu mereka mendapat akses pembiayaan,” kata Sinar. Skema ini diharapkan memperkuat pendapatan rumah tangga pesisir.
Dorongan tersebut sejalan dengan kinerja kredit UMKM di Kepri yang menunjukkan tren positif sepanjang 2025. Penyaluran kredit UMKM oleh bank umum tumbuh 11,55 persen secara tahunan (year on year). Angka ini jauh di atas capaian nasional yang tercatat minus 0,30 persen yoy.
“Secara nasional kredit UMKM tumbuh negatif, tapi di Kepri justru positif dan tinggi. Ini menunjukkan perbankan melihat prospek UMKM kita,” ujarnya.
Dari sisi kualitas, rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) berada di kisaran dua persen dan menurun dibanding tahun sebelumnya. Angka ini mencerminkan risiko kredit yang relatif terkendali serta kemampuan bayar debitur yang tetap terjaga.
Ke depan, OJK akan memperkuat kebijakan nasional yang mewajibkan perbankan memiliki unit khusus UMKM. Unit ini diharapkan memahami proses bisnis pelaku usaha kecil sehingga akses permodalan lebih cepat dan tepat sasaran.
Dengan pendekatan ekosistem terintegrasi, OJK Kepri menempatkan pembiayaan bukan sekadar penyaluran kredit, melainkan instrumen untuk memperkuat rantai usaha dan menjaga pertumbuhan ekonomi pesisir tetap bergerak. ANTARA
Baca Juga: Wakil Menteri Usulkan Pengembangan Pusat Usaha Perikanan di Batam
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
