Netralitas ASN Masih Diragukan, Perlukah Hak Politik Dicabut?

Netralitas asn
Ketua Stisipol Raja Haji, Endri Sanopaka (tengah) saat memberi materi dalam Rapat Evaluasi Pengawasan Bawaslu Kepri, di Batam, Jumat, 29 Maret 2024. Foto: gokepri/Muhammad Ravi

Batam (gokepri) – Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Umum (Pemilu) selalu menjadi sorotan karena pelanggaran netralitas terus berulang. Usulan pencabutan hak politik bagi ASN pun kerap muncul karena netralitas mereka masih diragukan.

Pengamat politik dari Stisipol Raja Haji, Endri Sanopaka, mengusulkan pencabutan hak politik bagi ASN dalam pemilihan umum. Alasannya, banyak aparatur sipil negara masih belum bisa bersikap netral menjelang pemilihan seperti terlihat dalam proses kampanye.

“Jika tuntutannya ASN harus netral, maka posisikan mereka sama seperti TNI-Polri, cabut saja hak pilihnya,” kata Endri usai menghadiri Rapat Evaluasi Pengawasan Bawaslu Kepri di Batam, Jumat (29/3/2024).

Baca Juga:

Endri menilai, keberadaan hak pilih bagi ASN dapat mengganggu netralitas mereka dalam menjalankan tugas pemerintahan. Hal ini diperkuat dengan keterkaitan pucuk pimpinan tertinggi ASN dengan ranah politik, yang berpotensi memengaruhi keputusan dan kinerja birokrasi dalam Pemilu.

“ASN harus fokus pada birokrasi. Jika hak pilih mereka tidak dicabut, akan sulit untuk memastikan netralitas mereka,” tegas Endri. Selain itu, Endri juga menyoroti penggunaan program bantuan sosial (bansos) yang sering kali dimanfaatkan untuk kepentingan politik pribadi.

“Bansos memang program pemerintah, tetapi harus dipastikan tidak digunakan untuk kepentingan pribadi. Hal ini harus dikritisi dan diawasi,” ujarnya.

Endri menekankan pentingnya pengawasan ketat dalam setiap tahapan Pemilu, mulai dari pra pemungutan suara hingga proses perhitungan rekapitulasi suara. Daftar pemilih perlu diawasi secara cermat karena berpotensi dimanfaatkan oknum untuk melakukan pelanggaran dan kecurangan.

“Pengawasan harus dilakukan di semua tahapan Pemilu, mulai dari daftar pemilih hingga rekapitulasi suara. Potensi pelanggaran dan kecurangan harus diantisipasi sejak dini,” pungkas Endri.

Sementara itu dikutip dari CNN Indonesia, Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Bidang Ilmu Pemerintahan Muhadam Labolo menolak wacana pencabutan hak pilih para aparatur sipil negara (ASN).

Muhadam berpendapat pencabutan hak pilih akan membuat ASN turun derajat. Dia menyamakan ASN dalam kondisi itu dengan budak.

“Di Yunani, dalam sejarah politik itu, yang tidak punya hak pilih itu salah satunya slave, budak. Kalau ASN kehilangan hak memilih, kita sama dengan budak, tidak menentukan masa depan,” kata Muhadam di Kantor Kemendagri, Jakarta, Rabu (6/3/2024).

Dia berkata wacana itu pernah digulirkan seorang anggota DPR. Muhadam langsung menolak keras wacana tersebut. Muhadam mengatakan ASN berbeda dengan anggota TNI dan Polri. Jumlah ASN pun potensial, sekitar 4 juta, sehingga punya peran menentukan nasib bangsa di pemilu. “Sayang sekali kalau hak pilih kita dicabut, saya enggak setuju,” ujarnya.

Pada 1-30 Juli 2021, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menggelar survei tentang pencabutan hak pilih ASN. Responden survei itu adalah 10.617 orang ASN yang tersebar di 270 daerah penyelenggara Pilkada Serentak 2020.

Survei itu merekam 51,56 persen ASN setuju dengan pencabutan hak pilih di pilkada. Sementara itu, 48,84 persen menyatakan tidak setuju.

“Sementara ASN di Pulau Jawa yang setuju pencabutan hak memilih di Pilkada hanya 46,2 persen. Dan yang tak setuju sebesar 53,8 persen,” kata Asisten Komisioner KASN Iip Ilham Firman di kanal YouTube KASN, 16 Desember 2021.

Pelanggaran Netralitas ASN Mendominasi

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mencatat ada 1.200 kasus pelanggaran selama tahapan Pemilu 2024. Dari jumlah itu, pelanggaran etik dan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) mendominasi.

Komisioner Bawaslu Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Lolly Suhenty mengatakan dari 1.200 kasus pelanggaran pada Pemilu 2024, pelanggaran etik menempati tempat tertinggi, diikuti netralitas ASN dan pelanggaran lainnya.

“Pelanggaran etik yang dilakukan penyelenggara yang banyak dilaporkan dan ditemukan, serta netralitas ASN di berbagai wilayah di Indonesia. Netralitas ASN terjadi karena beberapa faktor di antaranya karena inisiatif sendiri atau bahkan terkondisikan,” kata Lolly di Cianjur, Rabu (14/2/2024), sebagaimana dikutip Antara.

Sepanjang tahapan Pemilu 2024, Bawaslu bertugas mengawasi dan mencegah pelanggaran oleh peserta pemilu, partai politik, ASN dan masyarakat umum, agar tidak menjadi temuan dengan sanksi sesuai aturan yang berlaku.

Dia menambahkan, masyarakat dapat membantu pihaknya dalam melapor jika menemukan pelanggaran netralitas atau pelanggaran yang dilakukan penyelenggara.

“Kami lakukan pencegahan dan memastikan apakah sebuah perkara terjadi pelanggaran atau tidak sekaligus penindakan-nya,” kata Lolly.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Penulis: Muhammad Ravi | CNN Indonesia | ANTARA

BAGIKAN