Batam (gokepri) – Pilkada di Kepulauan Riau diprediksi akan lebih rawan gesekan dibandingkan Pemilu 2024. Pencegahan pelanggaran dan edukasi kepada peserta pemilu menjadi fokus utama Bawaslu. Sinergi penyelenggara dan tokoh masyarakat pun menjadi penting.
Hal ini disampaikan saat rapat evaluasi yang digelar Bawaslu Kepulauan Riau. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menggelar Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Aston Hotel, Kota Batam, pada Jumat (29/3/2024).
Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan pengawasan tahapan pemungutan dan perhitungan suara sesuai dengan aturan dalam UU Nomor 17 Tahun 2023, UU Nomor 7 Tahun 2023, dan Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2024.
Baca Juga:
Ketua Bawaslu Kepri, Zulhadril Putra, mengatakan evaluasi ini penting dilakukan untuk memastikan penyelenggaraan pemilu yang berintegritas dan bermartabat.
“Rapat evaluasi ini wajib kami adakan dalam rangka persiapan serangkaian kegiatan pemilu dan pemilihan serentak yang telah ditetapkan undang-undang untuk dilaksanakan pada tahun 2024,” ujar Zulhadril.
Rapat ini melibatkan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pengawasan pemilu, dengan fokus pada evaluasi teknis, regulasi, serta upaya pencegahan pelanggaran.
Zulhadril menekankan pentingnya pencegahan pelanggaran dan edukasi kepada calon peserta pemilu untuk memastikan pemahaman yang baik terhadap aturan yang berlaku.
“Pencegahan pelanggaran sangat efektif untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran. Tidak semua orang ingat aturan, tidak semua orang paham, dan tidak semua orang mengerti. Oleh karena itu, Bawaslu melakukan langkah-langkah pencegahan dan edukasi,” jelasnya.
Zulhadril menambahkan, kegiatan evaluasi ini juga menjadi bahan perbaikan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kepri yang akan berlangsung pada November 2024. “Menurut infomasi yang saya dapatkan, Pilkada ini gesekannya, benturannya sangatlah terasa dibandingkan pemilihan umum,” katanya.
Menyikapi hal tersebut, menurutnya penting untuk meningkatkan persiapan energi, pemikiran, dan soliditas penyelenggara. Para tokoh masyarakat dan ulama juga diminta untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pendidikan politik yang bermartabat, serta menghindari politik uang, politik identitas, politik SARA, dan penyebaran hoaks.
“Seluruh yang terundang punya kontribusi yang sama dengan kami sebagai penyelenggara, yakni ingin mensukseskan pemilihan kepala daerah serentak ini bisa berjalan dengan baik tanpa ada rintangan dan halangan yang berarti,” kata Zulhadril.
“Koordinasi, komunikasi, dan pengumpulan data yang terhimpun dalam satu divisi menjadi kunci untuk menghindari gugatan ke Mahkamah Konstitusi,” lanjutnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Penulis: Muhammad Ravi
