Minim Pendidikan Politik Picu Politik Uang

Netralitas asn
Ketua Stisipol Raja Haji, Endri Sanopaka (tengah) saat memberi materi dalam Rapat Evaluasi Pengawasan Bawaslu Kepri, di Batam, Jumat, 29 Maret 2024. Foto: gokepri/Muhammad Ravi

Batam (gokepri) – Fenomena politik uang dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 marak. Salah satu indikasinya kian banyak kemunculan caleg instan yang bisa mengungguli petahana.

Hal ini diungkapkan oleh Ketua Stisipol Raja Haji, Endri Sanopaka, yang menyatakan praktik politik uang sudah menjadi hal yang lumrah dan suara pemilih harus dibeli untuk memenangkan kontestasi.

“Dulu kita bicara money politik, tapi sekarang nyaris tak terdengar lagi karena sudah jadi tindakan yang tak terhitung jumlahnya. Akhirnya, bisa dikatakan bahwa pemilih sekarang memang harus dibeli,” jelas Endri di Batam pada Jumat (29/3/2024).

Baca Juga:

Maraknya politik uang ini berdampak signifikan pada hasil Pemilu 2024. Salah satu contohnya adalah banyaknya calon incumbent atau petahana yang gagal terpilih dan digantikan oleh calon pendatang baru yang belum berpengalaman di bidang legislatif.

Menurut Endri, kinerja calon incumbent tidak cukup untuk menjamin kemenangan mereka kembali jika tidak dibarengi dengan “ongkos politik” untuk membeli suara pemilih.

Kebutuhan caleg untuk meningkatkan popularitas semakin besar untuk meningkatkan elektabilitas. Hal ini tentu memerlukan “ongkos politik” yang tinggi.

Paradoksnya, semakin rendah tingkat pemilihan calon legislatif atau peserta pemilu, semakin tinggi pula “ongkos politik” yang harus dikeluarkan untuk membeli suara pemilih.

“Pemilihan presiden atau caleg DPR, DPD RI misalnya, yang menggunakan baliho untuk popularitas, ongkos politiknya besar. Kalau caleg DPRD Kabupaten Kota yang lokal, maka sering bertemu dengan konstituen itu makanya ongkos politiknya mahal. Apalagi menurut data, di setiap pileg, 27 persen orang akan ambil uang saat ditemui calon,” ungkap Endri.

Fenomena menarik lainnya adalah kegagalan tokoh masyarakat dan tokoh politik yang mengandalkan modal sosial untuk meraih suara. Justru mereka yang tidak memiliki modal sosial, namun memiliki modal finansial, yang lebih berpotensi untuk terpilih sebagai pemenang.

Menyikapi hal ini, Endri menekankan pentingnya memilih pemimpin daerah berdasarkan kriteria yang lebih dari sekadar transaksi finansial. Masyarakat perlu menyadari memilih pemimpin bukanlah soal uang semata, melainkan tentang kemampuan pemimpin dalam membawa kebaikan bagi seluruh masyarakat.

“Pendidikan politik dan sosialisasi politik menjadi tanggung jawab kita semua, terutama partai politik, untuk memberikan pilihan kepada masyarakat calon-calon atau figur-figur pemimpin yang benar-benar bisa membawa kebaikan bagi daerah kita,” pungkas Endri.

Cek Berita dan Artikel yang lain diĀ Google News

Penulis: Muhammad Ravi

 

BAGIKAN