BATAM (gokepri) – Sebanyak 11 Koperasi Merah Putih di Kepulauan Riau kini sudah beroperasi penuh. Keberhasilan ini muncul berkat gotong royong serta kepercayaan tinggi masyarakat setempat, khususnya budaya Melayu yang kuat.
Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kepri, Riki Rionaldi, menyebut pencapaian ini luar biasa. Dari target 407 koperasi aktif di seluruh wilayah, 11 di antaranya sudah berjalan tanpa sokongan dana dari bank Himbara.
“Ini luar biasa. Tanpa dana Himbara, tapi sudah jalan di 11 titik,” ujar Riki di Batam, Rabu (17/9).
Ia menjelaskan, para pengusaha lokal membantu suplai barang tanpa uang muka. Hal ini mencerminkan tingginya kepercayaan di masyarakat Melayu, yang perlu terus dijaga.
Riki menargetkan 54 persen Koperasi Merah Putih aktif hingga akhir 2025. Koperasi ini tidak sekadar berdiri administratif, melainkan harus berfungsi penuh untuk melayani kebutuhan masyarakat. “Semua lengkap, dari sembako hingga layanan keuangan,” tegasnya. Koperasi ini bukan hanya simpan pinjam biasa, tapi juga menyediakan berbagai keperluan harian.
Dukungan dari perbankan mulai mengalir. Area Head BRI Batam, Yulizar Verda Febrianto, mengungkapkan pihaknya menggandeng Koperasi Merah Putih Kelurahan Pulau Buluh sebagai mitra Brilink. “Ini bagian dari langkah realisasi penyaluran dana Himbara,” kata Yulizar.
Langkah ini sesuai arahan Menteri Keuangan. Harapannya, Koperasi Merah Putih Pulau Buluh bisa menyalurkan kredit untuk pelaku usaha pesisir. Selain toko sembako, koperasi ini kini menjalankan layanan keuangan. Masyarakat bisa melakukan berbagai transaksi finansial lewat sana. “Ke depan, koperasi ini tidak hanya melayani kebutuhan harian,” tambahnya.
Koperasi juga menopang transaksi keuangan masyarakat serta operasionalnya sendiri. Inisiatif ini menjadi titik awal perkuatan ekonomi lokal berbasis koperasi, terutama di wilayah pesisir dan kepulauan.
Sesuai Potensi Lokal
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mendorong pembentukan Koperasi Merah Putih berbasis potensi serta kebutuhan lokal setiap desa atau kelurahan. Pendekatan ini memastikan koperasi jadi solusi ekonomi nyata, bukan formalitas belaka.
Riki menegaskan, Koperasi Merah Putih tidak bisa diseragamkan di seluruh wilayah. Sebaliknya, bentuknya harus sesuai karakteristik daerah dan kebutuhan masyarakat.
“Misalnya di Pulau Buluh, potensinya nelayan,” ujarnya.
Di sana, koperasi bisa menyediakan alat tangkap, sehingga warga tidak perlu beli ke Batam. Ini mempermudah sekaligus menguatkan ekonomi lokal.
Adanya koperasi yang menjual alat tangkap nelayan di tingkat lokal memangkas biaya dan waktu. Peran koperasi sebagai penyedia kebutuhan utama masyarakat pesisir pun semakin kuat.
Pemerintah daerah menargetkan koperasi tidak hanya berdiri, tapi aktif beroperasi dan memberi dampak nyata bagi masyarakat.
“Dengan pendekatan berbasis potensi lokal, Koperasi Merah Putih diharapkan menjadi pilar ekonomi kerakyatan yang kuat dan berkelanjutan di Kepulauan Riau,” kata Riki.
Ia mencontohkan, di Lingga diperlukan unit usaha penjualan pupuk karena memiliki sawah.
“Jadi, KMP itu harus adaptif,” lanjutnya.
Kalau masyarakat butuh minyak goreng, beras, gula, ya itu yang disiapkan. Tapi jangan dipaksakan jika tidak butuh.
Untuk penguatan permodalan, Koperasi Merah Putih didorong bekerja sama dengan pengusaha lokal atau mengakses skema pendanaan dari bank Himbara seperti BRI. Bentuk kerja sama ini bisa melalui skema business matching.
“Kalau ada pengusaha lokal yang bisa jadi mitra, itu bagus,” jelas Riki. Bisa juga diajukan ke Himbara, seperti BRI. Nanti teknisnya disesuaikan.
Baca Juga: Koperasi Merah Putih Pertama di Batam Diluncurkan di Pulau Buluh
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
